Presiden Israel, Isaac Herzog, secara resmi memberikan mandat kepada Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru menyusul kebuntuan politik pascapemilu akhir Oktober lalu. Keputusan yang diumumkan pada Sabtu (7/11) ini menjadi sinyal kuat upaya oposisi untuk mengakhiri era kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang telah berkuasa selama hampir dua dekade.
Eisenkot, seorang mantan kepala militer yang kini terjun ke dunia politik, berhasil mengamankan dukungan dari 67 anggota parlemen. Angka ini secara signifikan melampaui blok pendukung Netanyahu yang hanya mengumpulkan 46 suara. Penunjukan ini menandai babak baru dalam dinamika politik Israel yang selama tiga tahun terakhir terus diguncang oleh ketidakpastian serta konflik berkepanjangan.
Langkah Herzog menunjuk Eisenkot bukan tanpa tantangan besar. Meskipun memiliki dukungan mayoritas di atas kertas, koalisi yang dibentuk Eisenkot sangat beragam, mencakup kelompok liberal, sekuler, hingga partai minoritas Arab. Tantangan utamanya adalah menyatukan visi di tengah polarisasi tajam yang membelah masyarakat Israel akibat kebijakan sayap kanan ekstrem yang selama ini diusung oleh Netanyahu.
Di sisi lain, Netanyahu tetap bersikeras menolak transisi kekuasaan ini. Ia melontarkan kritik pedas terhadap oposisi yang bersedia merangkul partai Arab, menyebut langkah tersebut sebagai ancaman bagi eksistensi negara. Netanyahu sendiri saat ini berada dalam posisi terjepit, menghadapi tuntutan hukum terkait dugaan korupsi serta tekanan internasional menyusul surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait perang di Gaza.
Upaya pembentukan pemerintahan ini juga melibatkan perdebatan alot mengenai wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks. Eisenkot menawarkan jalan tengah dengan mengusulkan opsi layanan sipil sebagai alternatif bagi warga yang tidak ingin masuk militer. Usulan ini menjadi krusial untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang sebelumnya menuntut penghapusan pengecualian militer bagi kelompok religius tersebut.
Bagi publik Indonesia, dinamika politik di Israel ini memiliki implikasi geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, perubahan kepemimpinan di Israel kerap dipantau ketat oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pergantian rezim dari Netanyahu yang dikenal garis keras ke sosok baru seperti Eisenkot sering kali membawa harapan akan perubahan arah kebijakan, meski secara praktis, kepentingan nasional Israel tetap menjadi prioritas utama.
Secara struktural, situasi di Israel menunjukkan bagaimana sistem parlementer yang sangat terfragmentasi dapat menyebabkan kebuntuan kronis. Indonesia, dengan sistem multipartai, memiliki perbedaan mendasar dalam stabilitas koalisi. Namun, pelajaran dari krisis politik Israel menekankan pentingnya konsensus nasional di tengah krisis multidimensi, terutama saat negara menghadapi ancaman perang dan ketidakstabilan ekonomi.
Eisenkot kini memiliki waktu 28 hari untuk merampungkan komposisi kabinetnya. Jika dalam tenggat waktu tersebut ia gagal mencapai kesepakatan koalisi, Presiden Herzog memiliki otoritas untuk memberikan perpanjangan selama 14 hari. Kegagalan total dalam proses ini akan memaksa Israel untuk kembali menggelar pemilihan umum, yang akan menjadi pemilu keenam dalam kurun waktu kurang dari enam tahun.
Dalam pernyataan pertamanya usai menerima mandat, Eisenkot menegaskan komitmennya untuk segera membentuk pemerintahan darurat nasional. Ia menyebut tugas ini sebagai misi krusial untuk menyelamatkan demokrasi Israel dari ancaman perpecahan internal yang semakin dalam. Ia berjanji akan mengerahkan segala upaya untuk menyatukan spektrum politik yang saat ini terbelah.
Sementara itu, tokoh oposisi lainnya seperti Avigdor Liberman menyatakan sikap hati-hati. Meski memiliki sejarah rivalitas dengan Netanyahu, Liberman menegaskan bahwa keterlibatan partai Arab dalam koalisi tetap menjadi garis merah bagi kelompoknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keinginan kuat untuk melengserkan Netanyahu, ideologi dan sentimen sektarian masih menjadi penghalang besar bagi terbentuknya pemerintahan yang solid.
Ke depan, perhatian dunia akan tertuju pada bagaimana Eisenkot menavigasi tuntutan dari mitra koalisi yang saling bertolak belakang. Jika ia berhasil, maka akan terjadi pergeseran arah kebijakan luar negeri Israel yang signifikan, terutama terkait kebijakan di Gaza dan hubungan dengan negara-negara tetangga di Timur Tengah.
Jika ia gagal, Israel akan semakin terperosok ke dalam krisis konstitusional yang lebih dalam. Ketidakstabilan ini tentu saja akan berdampak pada peta konflik regional, di mana eskalasi perang yang sering dipicu oleh retorika politik domestik bisa kembali meletus kapan saja, memberikan dampak langsung bagi stabilitas kawasan yang juga menjadi perhatian utama bagi diplomasi Indonesia.