Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara langsung memantau pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur pada Rabu (15/7). Kunjungan kerja tersebut ia lakukan dengan menaiki perahu klotok menyusuri aliran sungai, menyaksikan dari dekat progres konstruksi yang sempat terbengkalai cukup lama. Langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya konkret untuk melihat realitas di lapangan yang kerap tersembunyi dari layar monitor evaluasi proyek di ibu kota.
Di lokasi, Gibran didampingi sejumlah pejabat strategis daerah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, serta unsur Kejaksaan dan Kodim setempat turut serta dalam rombongan. Jembatan ini dirancang menghubungkan Desa Tanjung Tirto dan Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur. Akses penghubung ini sangat krusial mengingat kedua desa tersebut selama bertahun-tahun terisolasi secara logistik akibat bentangan sungai yang sulit dijangkau.
Proyek infrastruktur ini menyimpan catatan kelam. Pembangunannya mangkrak sejak tahun 2016 dan baru mendapat perhatian luas setelah viralnya video warga serta pelajar yang harus menyeberangi arus sungai deras menggunakan perahu klotok tanpa pelampung atau alat pengaman lainnya. Kondisi itu memicu keprihatinan publik terkait keselamatan transportasi di daerah pedesaan. Minimnya anggaran pemeliharaan dan tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah kerap menjadi alasan utama sebuah proyek vital terbengkalai bertahun-tahun.
Sebagai proyek strategis nasional (PSN), kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh sekaligus memperlancar distribusi logistik. Lampung Timur merupakan lumbung pertanian, perkebunan, dan perikanan yang memiliki potensi ekspor signifikan. Tanpa akses jalan yang memadai, biaya logistik melonjak tajam dan daya saing komoditas lokal tergerus oleh mahalnya ongkos distribusi. Pembangunan jembatan gantung ini pun masuk dalam agenda pemerataan pembangunan yang selama ini difokuskan pada pulau Jawa.
Persoalan infrastruktur dasar seperti jembatan penghubung kerap menjadi titik lemah pembangunan di luar Jawa. Banyak daerah masih mengandalkan moda penyeberangan tradisional yang rawan kecelakaan, terutama saat musim hujan ketika debit air sungai meningkat drastis. Kunjungan orang nomor dua di Indonesia ini menunjukkan urgensi percepatan penyelesaian proyek-proyek mangkrak yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat kecil. Hal serupa juga terjadi di berbagai titik di Sumatera, Sulawesi, hingga Papua, di mana akses jalan putus berdampak langsung pada inflasi pangan lokal.
Dampak psikologis dan ekonomi dari penantian jembatan ini sangat besar bagi warga setempat. Anak-anak tidak lagi harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan pendidikan dasar di seberang sungai. Sementara itu, petani dan nelayan bisa menghemat biaya transportasi harian yang selama ini membengkak akibat rute memutar atau ketergantungan pada jasa perahu klotok yang tarifnya tidak stabil. Kelancaran arus barang dan jasa akan memicu pertumbuhan mikro-ekonomi di kecamatan tersebut.
Dari kacamata tata kelola pemerintahan, insiden jembatan mangkrak yang baru terselesaikan setelah viral di media sosial menunjukkan adanya kelemahan sistem pemantauan proyek di level bawah. Evaluasi berkala seharusnya mampu mendeteksi stagnasi pembangunan sebelum masyarakat sendiri yang berteriak melalui unggahan digital. Transparansi anggaran dan peta jalan infrastruktur desa harus diperbaiki agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal hanya karena akses fisiknya terputus.
Gibran mengaku prihatin melihat kondisi pelajar yang setiap hari menyeberangi sungai berbahaya tersebut. Ia menegaskan peninjauan ini merupakan pemantauan PSN agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan segera memberi manfaat. "Jembatan daruratnya dua minggu lagi selesai. Paling tidak, sepeda motor sudah bisa lewat dulu sehingga anak-anak pelajar tidak perlu menyeberang sungai pakai perahu lagi," ujar Gibran di lokasi. Ia memastikan kendaraan roda dua dapat melintas sembari menunggu pembangunan jembatan permanen direalisasikan.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyambut baik kunjungan ke Bumi Tuwah Bepadan tersebut. Menurutnya, kehadiran Wapres menjadi motivasi sekaligus bukti kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerahnya. "Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Wapres. Kehadiran beliau menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mempercepat penyelesaian proyek sesuai target," katanya. Ela juga menekankan komitmen Pemkab Lampung Timur untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam hal pembebasan lahan dan urusan nonteknis lainnya.
Pemerintah menargetkan jembatan gantung bernama Merah Putih itu rampung pada akhir Juli 2026. Namun, pembangunan jembatan permanen membutuhkan sinergi lebih matang antara pusat dan daerah. Gibran menekankan perlunya proaktifitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan urusan teknis, nonteknis, hingga pembebasan lahan. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah kabupaten, proyek berskala besar dipastikan akan kembali terhambat di tengah jalan.
Usai meninjau sungai, Gibran membagikan buku dan kaos kepada warga sebagai dukungan literasi serta menyapa masyarakat yang antusias menyambut kedatangannya. Agenda kunjungan kerja dilanjutkan ke MTs Muhammadiyah I Way Bungur untuk melihat langsung fasilitas pendidikan. Langkah ini menegaskan bahwa infrastruktur fisik harus beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Rombongan juga meninjau lahan pertanian singkong di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, serta Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik. Situs cagar budaya tersebut akan dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah, budaya, dan edukasi oleh pemerintah pusat. Ke depan, penyelesaian jembatan darurat dalam dua pekan diharapkan menjadi jembatan penghubung sementara sembari menunggu konstruksi permanen, agar ketimpangan pembangunan antarwilayah di Tanah Air dapat terkikis secara nyata.