Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau RSUD Fatimah Az-Zahra di Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis (16/7), untuk memastikan masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Kunjungan tersebut mencakup pemeriksaan langsung ke sejumlah ruang pelayanan, termasuk laboratorium kateterisasi atau cathlab, serta menyapa pasien yang sedang menunggu antrean medis.
Di lokasi, Gibran tidak sekadar berkeliling fasilitas. Ia menerima paparan dari Direktur Utama RSUD Fatimah Az-Zahra, Syamsuddin Issac Suryamanggala, mengenai layanan unggulan rumah sakit yang menjadi pusat rujukan di Sumatera Selatan. Paparan itu menjadi dasar evaluasi agar dukungan pemerintah pusat selaras dengan kebutuhan riil di daerah.
RSUD Fatimah Az-Zahra mulai beroperasi pada 2018 dan resmi berstatus rumah sakit tipe A sejak 2025. Kenaikan status ini menempatkan rumah sakit di bawah kendali provinsi dengan standar pelayanan tertinggi, sejajar dengan rumah sakit rujukan nasional. Dengan 199 tenaga medis, 524 tenaga keperawatan dan kebidanan, serta 23 klinik spesialis, institusi ini menjadi tulang punggung layanan kesehatan di Palembang dan wilayah sekitarnya.
Fokus utama rumah sakit tersebut saat ini berada pada dua layanan unggulan. Syamsuddin menyoroti pelayanan kardiovaskular atau jantung terpadu serta layanan ortopedi sebagai bidang yang paling banyak dibutuhkan masyarakat Sumatera Selatan. Kedua area itu membutuhkan peralatan penunjang medis yang tidak murah dan harus selalu diperbarui sesuai perkembangan teknologi kesehatan.
Tantangan terbesar yang dihadapi rumah sakit bukan pada ketersediaan sumber daya manusia, melainkan pada kecukupan alat penunjang diagnosis dan terapi. Laboratorium cathlab misalnya, memerlukan pemeliharaan intensif dan suku cadang khusus yang tidak selalu tersedia di dalam negeri. Hal ini kerap menjadi hambatan teknis dalam penanganan pasien dengan kasus jantung akut.
Dari sudut pandang kebijakan, kunjungan Wakil Presiden ke fasilitas daerah menunjukkan upaya pemerintah memperpendek rantai birokrasi dalam penanganan masalah kesehatan. Dukungan yang diberikan tidak lagi berupa arahan umum, tetapi menyentuh kebutuhan spesifik seperti pengadaan alat cathlab dan peralatan ortopedi. Langkah ini krusial mengingat rasio dokter spesialis dan fasilitas rujukan di luar Jawa masih tidak merata.
Bagi masyarakat Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, keberadaan rumah sakit tipe A di daerah mengurangi beban rujukan ke Jakarta. Pasien asal Sumatera Selatan tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke ibu kota untuk mendapat operasi jantung atau penanganan cedera tulang kompleks. Efisiensi ini berdampak langsung pada biaya pengobatan dan angka harapan hidup pasien.
Syamsuddin menyatakan bahwa respons Wakil Presiden terhadap paparan tersebut bersifat suportif. "Dari Pak Wapres tadi sifatnya suportif dan akan membantu penuh," ujar Syamsuddin. Pernyataan itu menegaskan komitmen eksekutif untuk mendukung peningkatan kualitas layanan melalui penguatan sarana dan prasarana.
Gibran dalam kunjungan itu juga menyapa pasien secara langsung, memberikan gambaran bahwa pengawasan layanan kesehatan dilakukan tidak hanya lewat laporan tertulis. Interaksi tersebut menjadi bagian dari pemantauan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh pengguna rumah sakit. Pendekatan ini kerap sulit ditemukan dalam inspeksi tingkat tinggi yang biasanya berjarak dengan pasien.
Ke depan, pengembangan RSUD Fatimah Az-Zahra akan bergantung pada realisasi komitmen pemerintah pusat terkait pengadaan alat medis. Jika dukungan terealisasi, rumah sakit dapat memperluas kapasitas penanganan kardiovaskular dan ortopedi untuk wilayah Sumatera bagian selatan. Hal itu sekaligus memperkuat posisi Palembang sebagai hub kesehatan regional.
Tren penguatan rumah sakit rujukan daerah diprediksi berlanjut seiring dengan program pemerataan layanan kesehatan nasional. Investasi pada fasilitas cathlab dan layanan spesialis di luar Jawa menjadi kunci agar masyarakat tidak terus bergantung pada rumah sakit di Jakarta. Kunjungan Gibran ke Palembang menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menempatkan infrastruktur kesehatan daerah sebagai prioritas strategis.