Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, melontarkan kritik pedas terhadap gaya dekorasi interior Gedung Putih di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dalam sebuah wawancara siniar di Pivot, Clinton menyebut perombakan tersebut sebagai tindakan yang norak dan mencerminkan sisi narsistik sang presiden. Ia bahkan membandingkan estetika emas yang mendominasi Oval Office dengan gaya istana milik mendiang diktator Irak, Saddam Hussein.
Kritik Clinton tidak berhenti pada pemilihan warna atau material. Ia menyoroti bagaimana fokus Trump terhadap kemewahan berlebihan justru mengaburkan prioritas diplomasi negara. Menurutnya, Trump lebih sibuk memikirkan penambahan elemen emas dibandingkan merumuskan strategi kebijakan luar negeri yang substansial, termasuk masalah krusial terkait Iran.
Ketegangan antara Clinton dan Trump mengenai penggunaan ruang publik di Gedung Putih telah berlangsung lama. Sebelumnya, Clinton sempat melayangkan protes keras melalui media sosial X terkait rencana pembangunan ballroom yang mengharuskan perobohan Sayap Timur. Baginya, Gedung Putih adalah aset sejarah milik rakyat Amerika, bukan properti pribadi yang bisa diubah sesuka hati oleh seorang penyewa sementara.
Menanggapi serangkaian serangan verbal tersebut, juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, melontarkan pembelaan tajam. Ia menganggap komentar Clinton hanyalah bentuk kekecewaan yang belum tuntas atas kekalahannya dalam pemilihan presiden tahun 2016. Ingle menyebut bahwa Clinton memiliki obsesi tersendiri terhadap Oval Office yang tidak pernah ia capai.
Di sisi lain, Trump sendiri tampak tidak terpengaruh oleh opini publik maupun kritik politis. Sejak kembali menempati kursi kepresidenan pada 2025, ia secara agresif mengubah wajah Sayap Barat dengan dominasi warna emas. Ia bahkan meresmikan 'Presidential Walk of Fame' di Taman Mawar, yang dihiasi plakat berisi narasi sindiran terhadap para pemimpin AS terdahulu.
Secara hukum, langkah Trump kini menemui jalan buntu. Pengadilan banding federal di Washington telah memerintahkan penghentian proyek pembangunan ballroom. Hakim menegaskan bahwa presiden hanyalah penghuni sementara dan tidak memiliki wewenang mengubah struktur bangunan bersejarah tanpa persetujuan Kongres. Meski demikian, Trump bersikeras akan membawa perkara ini ke Mahkamah Agung.
Fenomena ini memberikan pelajaran berharga bagi publik Indonesia mengenai pentingnya menjaga marwah bangunan cagar budaya. Di Indonesia, setiap perubahan pada struktur bangunan negara atau cagar budaya diatur ketat oleh undang-undang. Kasus di AS ini menjadi pengingat bahwa aset negara harus dijaga dari kepentingan personal yang bersifat temporer.
Bagi masyarakat Indonesia, perdebatan ini menyoroti batasan antara hak seorang pemimpin dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Di tanah air, kita kerap melihat perdebatan serupa terkait renovasi gedung-gedung pemerintahan yang sering kali memicu polemik mengenai efisiensi anggaran dan estetika yang dianggap tidak relevan dengan kondisi ekonomi rakyat.
Clinton sempat melontarkan candaan sarkastik bahwa dirinya bersedia menjabat sebagai menteri khusus yang bertugas membersihkan dekorasi emas tersebut jika diberi kesempatan. Pernyataan ini menegaskan betapa dalam jurang perbedaan visi antara kubu Clinton dan Trump terkait cara memperlakukan simbol-simbol negara.
Sementara itu, keberadaan plakat-plakat kontroversial di Taman Mawar menjadi simbol dari ego politik yang mencoba menulis ulang sejarah. Langkah ini dipandang oleh para kritikus sebagai upaya untuk memanipulasi persepsi publik terhadap warisan kepemimpinan masa lalu.
Ke depan, nasib ballroom yang terbengkalai akan menjadi beban bagi presiden berikutnya. Ruang yang disebut Clinton sebagai 'bisul' di Gedung Putih ini mencerminkan bagaimana kebijakan kontroversial dapat meninggalkan dampak fisik yang sulit diperbaiki dalam waktu singkat.
Drama dekorasi Gedung Putih bukan sekadar urusan interior. Ini adalah pertarungan narasi tentang siapa yang memiliki otoritas atas simbol-simbol demokrasi. Selama proses hukum di Mahkamah Agung berlangsung, gedung tersebut akan tetap menjadi saksi bisu dari perseteruan politik yang tak kunjung usai di Amerika Serikat.