Pengadilan Tinggi Shenzhen pada Kamis (20/8) memutuskan vonis berat bagi Hui Ka Yan, pendiri raksasa properti Evergrande Group yang pernah menguasai pasar real estat China. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup serta penyitaan seluruh aset pribadi setelah Hui mengakui delapan dakwaan pidana mencakup manipulasi laporan keuangan, penipuan penggalangan dana, hingga penyuapan. Vonis ini menutup babak kelam salah satu korporasi terbesar Asia yang runtuh membawa utang lebih dari US$300 miliar.
Selain hukuman penjara, pengadilan menjatuhkan denda besar kepada entitas korporasi. Evergrande Group dikenai sanksi 8,82 miliar yuan (sekitar US$1,31 miliar), sedangkan anak usaha utamanya, Hengda Real Estate, didenda 7 miliar yuan (US$1 miliar). Total denda kedua entitas tersebut mencapai lebih dari Rp37 triliun dengan kurs Rp17.650 per dolar AS. Lima eksekutif senior lainnya juga menerima hukuman penjara berkisar enam hingga 18 tahun, sementara total 56 orang terlibat kasus ini divonis pada hari yang sama.
Kasus Evergrande bermula dari strategi ekspansi agresif yang dibangun di atas tumpukan utang masif. Sejak didirikan 1996, Hui mengubah Evergrande dari pengembang kecil menjadi konglomerat properti terbesar China melalui akuisisi lahan masif dan diversifikasi bisnis ke sektor sepak bola, mobil listrik, hingga air mineral. Pada puncaknya 2017, Forbes mencatat kekayaan bersih Hui mencapai US$45,3 miliar, menjadikannya orang terkaya Asia. Namun, fondasi utang yang rapuh itu mulai retak ketika Beijing memperketat regulasi perbankan properti melalui kebijakan "Three Red Lines" pada 2020.
Krisis likuiditas melanda Evergrande pada 2021 saat perusahaan gagal melunasi kupon obligasi dan pinjaman bank. Investigasi Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) kemudian mengungkap manipulasi laporan keuangan skala masif. Hengda Real Estate terbukti menggelembungkan pendapatan hingga US$78 miliar (Rp1.227 triliun) pada 2019 dan 2020 — dicatat sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar sejarah China. CSRC pada 2024 menjatuhkan denda 4,175 miliar yuan (Rp9,1 triliun) kepada Hengda, sementara Hui pribadi didenda 47 juta yuan (Rp102 miliar) dan dilarang seumur hidup memasuki pasar saham.
Modus operandi penipuan melibatkan unit manajemen kekayaan Evergrande yang menghimpun dana publik melalui produk investasi berisiko tinggi. Dana tersebut dialihkan untuk menutupi defisit operasional dan membayar utang jangka pendek, bukan untuk pengembangan properti sebagaimana dijanjikan. Ketika arus kas kering, ribuan investor ritel — banyak di antaranya pekerja migran dan pensiunan — kehilangan tabungan hidup mereka. Protes massal mewarnai gedung-gedung kantor Evergrande di berbagai kota besar, memaksa aparat keamanan mengamankan staf manajemen kekayaan pada 2023.
Dampak runtuhnya Evergrande melampaui sekadar kerugian investor. Sektor properti China — yang menyumbang sekitar 25% PDB — mengalami paralisis. Ratusan pengembang meniru nasib serupa, proyek apartemen tertinggal di seluruh negeri, dan jutaan pembeli rumah menghadapi unit yang tidak pernah diserahkan. Perbankan domestik menderita kenaikan kredit macet, sementara investor obligasi global mencatat kerugian miliaran dolar. Pemerintah China terpaksi mengeluarkan paket stimulus properti dan mendirikan "whitelist" proyek layak pinjaman untuk menstabilkan pasar.
Pengadilan Hong Kong pada Januari 2024 memerintahkan likuidasi Evergrande setelah upaya restrukturisasi utang gagal total. Saham perusahaan dihapus dari bursa, menghapuskan sisa nilai investasi pemegang saham minoritas. Proses likuidasi itu sendiri diprediksi akan berlangsung bertahun-tahun mengingat kompleksitas struktur hutang lintas batas dan sengketa aset dengan kreditur terjamin maupun tidak terjamin.
Vonis terhadap Hui mengirim sinyal keras dari pimpinan China di bawah era Xi Jinping: tidak ada konglomerat terlalu besar untuk dijatuhi hukum. Selama dekade, tycoon properti seperti Hui, Wang Jianlin (Wanda), dan Yang Huiyan (Country Garden) dinikmati sebagai simbol keberhasilan reformasi ekonomi. Kini, narasi bergeser ke "kemakmuran bersama" dan keamanan finansial. Analis melihat vonis ini sebagai bagian dari upaya sistemik membersihkan risiko moral di sektor keuangan dan properti yang selama ini tumbuh liar di bawah naungan koneksi politik.
"Tindakan kriminal Evergrande Group, Hengda Real Estate, dan Hui Ka Yan melibatkan jumlah dana sangat besar, menyebabkan kerugian ekonomi signifikan dan dampak sosial serius," ucap hakim sebagaimana dilaporkan Reuters. Pernyataan ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya bersifat retributif, tapi juga deterrence — mencegah pelaku lain mereplikasi skema Ponzi properti yang merusak kepercayaan publik pada sistem keuangan.
Bagi Indonesia, kasus Evergrande menawarkan pelajaran kritis. Meskipun struktur pasar properti Indonesia berbeda — lebih bergantung pembiayaan bank daripada obligasi korporat — risiko ekspansi agresif berlandaskan utang tetap relevan. Beberapa pengembang nasional pernah mengalami likuiditas kering saat kenaikan suku bunga 2022-2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah memperketat LTV (Loan to Value) dan macet toleransi kredit properti, namun pengawasan terhadap produk manajemen kekayaan properti (seperti obligasi subordinasi dan REITs) perlu ditingkatkan agar tidak meniru jalur Evergrande.
Ke depan, fokus beralih ke proses likuidasi dan pemulihan aset untuk kreditur. Pengadilan China telah menunjuk pengurus likuidasi, namun kerumitan hukum lintas yurisdiksi — terutama aset di Hong Kong, Inggris, dan Cayman Islands — akan memperlambat distribusi. Investor ritel China mungkin hanya menerima fraksi kecil dari klaim mereka. Sementara itu, reformasi regulasi properti China terus berlanjut: pembatasan pra-jual, dana escrow proyek, dan transparansi laporan keuangan pengembang ketat diberlakukan untuk mencegah "Evergrande kedua" muncul kembali.