Pemerintah India dilaporkan mulai meningkatkan intensitas komunikasi dengan media asal Tiongkok. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan dari Beijing agar New Delhi segera menerbitkan visa bagi para jurnalis Tiongkok, terutama menjelang potensi kunjungan Presiden Xi Jinping ke India pada akhir tahun ini. Kendati demikian, berbagai pihak yang memahami situasi ini menyebutkan bahwa terobosan diplomatik terkait isu visa tersebut kemungkinan besar membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah pertemuan antara pejabat Kedutaan Besar India di Beijing dengan perwakilan kantor berita negara Tiongkok, Xinhua, pada 24 Juni lalu. Seorang sumber yang mengetahui diskusi tersebut menggambarkan interaksi itu sebagai langkah awal. Ditegaskan bahwa kemajuan substansial dalam memulihkan akses visa bagi jurnalis Tiongkok tidak dapat dicapai secara instan dan memerlukan serangkaian negosiasi lebih lanjut.
Pertemuan tersebut melibatkan Shweta Singh, menteri di Kedutaan Besar India, dan Wang Jianxin, wakil direktur jenderal Departemen Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Xinhua. Melalui unggahan di media sosial pada hari Minggu, pihak kedutaan menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, yang mencerminkan upaya diplomasi yang lebih cair.
Diskusi dengan Xinhua ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari pihak Kedutaan Besar India untuk menjalin komunikasi dengan para editor senior di berbagai organisasi media terkemuka di Tiongkok. Langkah ini dipandang sebagai upaya India untuk meredakan ketegangan diplomatik di sektor media, mengingat kantor berita Xinhua berpotensi menjadi salah satu outlet pertama yang mendapatkan keuntungan jika kebijakan visa ini akhirnya dipulihkan.
Perlu diingat bahwa ketegangan hubungan media antara kedua negara memuncak pada Juni 2023. Saat itu, India meminta koresponden Xinhua terakhir yang terakreditasi untuk meninggalkan negara tersebut. Peristiwa itu menandai momen bersejarah di mana, untuk pertama kalinya sejak hubungan diplomatik dinormalisasi pada akhir 1980-an, Tiongkok tidak memiliki satu pun jurnalis yang terakreditasi secara resmi di India.
Upaya pemulihan akses bagi jurnalis ini menjadi indikator penting dalam dinamika hubungan bilateral India dan Tiongkok. Meskipun pembicaraan masih berada pada tahap awal, perbaikan akses pers sering kali menjadi tolok ukur bagi pencairan hubungan politik yang lebih luas di tingkat negara. Publik kini menantikan apakah langkah ini akan diikuti dengan kebijakan lebih konkret menjelang agenda diplomatik tingkat tinggi di penghujung tahun.