Pemerintah India secara resmi telah memberikan izin kepada empat produsen peralatan listrik asal Tiongkok yang memiliki fasilitas manufaktur di dalam negeri untuk berpartisipasi dalam tender proyek-proyek strategis pemerintah. Keputusan ini tertuang dalam surat perintah dari Kementerian Keuangan India tertanggal 24 Juni yang memberikan pengecualian khusus bagi perusahaan-perusahaan tersebut.
Keempat perusahaan yang mendapatkan izin partisipasi tersebut adalah TBEA Energy, Nanjing Electric India, New Northeast Electric India, dan Taikai Electric (India). Langkah ini menandai perubahan kebijakan yang cukup signifikan setelah India sebelumnya memperketat regulasi bagi perusahaan asal Tiongkok sejak ketegangan di perbatasan kedua negara memuncak pada tahun 2020 lalu.
Sebelumnya, India mewajibkan seluruh penawar dari Tiongkok untuk melakukan registrasi ketat melalui panel pemerintah serta mendapatkan izin keamanan dan politik sebelum diizinkan berkompetisi dalam kontrak negara. Kebijakan restriktif ini diterapkan sebagai respon atas konflik perbatasan yang sempat memicu ketidakpastian hubungan diplomatik dan ekonomi antara New Delhi dan Beijing.
Keputusan untuk memberikan pengecualian ini didasari oleh permintaan dari Kementerian Tenaga Listrik India pada bulan Januari lalu. Kementerian tersebut berargumen bahwa keterlibatan entitas yang memiliki unit manufaktur lokal sangat krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik yang mendesak di India, terutama dalam mendukung jaringan transmisi nasional.
India saat ini tengah berupaya keras memperluas jaringan transmisi listriknya guna mengimbangi lonjakan permintaan energi domestik yang terus meningkat. Selain itu, ekspansi ini juga diproyeksikan untuk mengakomodasi integrasi sumber energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional yang menjadi prioritas utama transisi energi India di masa depan.
Pemerintah India menegaskan bahwa pengecualian ini bersifat terbatas, yakni hanya berlaku selama dua tahun sejak tanggal penerbitan surat perintah tersebut. Otoritas juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan langkah kasuistik dan tidak boleh dianggap sebagai preseden bagi perusahaan lain di masa depan, sehingga pengawasan terhadap investasi asing dari Tiongkok akan tetap berjalan sesuai prosedur keamanan nasional yang berlaku.