Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan kembali komitmen Jakarta untuk memainkan peran konstruktif dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar yang telah berkepanjangan. Pernyataan ini disampaikan selama pertemuan informal Menteri Luar Negeri ASEAN bersama Myanmar yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada hari Minggu. Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyoroti prinsip fundamental yang harus mengarah pada solusi "dimiliki Myanmar dan dipimpin Myanmar" (Myanmar-owned and Myanmar-led) sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di negara tetangga tersebut.
Konsensus Lima Poin (5PC) yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021 tetap menjadi kerangka acuan utama yang tidak dapat ditawar. Lima poin tersebut mencakup penghentian kekerasan segera, dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN, penyediaan bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Namun, Sugiono mengakui secara terbuka bahwa implementasi 5PC hingga saat ini masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam mewujudkan dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan — termasuk Nasional Democracy League (NLD), Tentara Nasional Myanmar (Tatmadaw), serta kelompok etnis dan pro-demokrasi.
"Dialog nasional yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan," tegas Sugiono. Keterbukaan ini menandakan pergeseran nuansa diplomasi ASEAN dari sekadar mengulang komitmen 5PC menuju penekanan pada proses yang substansial. Indonesia, yang pernah memegang keketuaan ASEAN pada 2023 dan memainkan peran aktif dalam penyusunan 5PC, kini mendorong peninjauan objektif dan seimbang terhadap perkembangan implementasi konsensus tersebut, serta penguatan mekanisme kolektif blok — termasuk pembahasan perpanjangan mandat Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar.
Pertemuan di Bangkok diinisiasi oleh Filipina sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah. Kehadiran Thailand sebagai tuan rumah strategis mengingat posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Myanmar, serta peran historis Bangkok sebagai saluran komunikasi informal dengan junta militer. Dialog ini merupakan tindak lanjut langsung dari KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, awal Mei 2026, serta pertemuan lanjutan Menlu ASEAN secara daring pada 21 Mei 2026. Sebelumnya, Sugiono juga telah melakukan kunjungan kerja ke Naypyidaw pada 8 Juni 2026 untuk bertemu pemimpin Myanmar guna memperoleh gambaran lapangan secara langsung.
Kunjungan Menlu RI ke Naypyidaw awal Juni dinilai sebagai langkah diplomasi preventif yang signifikan. Melalui pertemuan dengan pejabat tinggi Myanmar, termasuk Menteri Luar Negeri U Than Swe, Indonesia berusaha memahami dinamika internal pasca-pemilu yang diklaim diselenggarakan oleh junta awal tahun ini. Pemilu tersebut dinilai banyak pihak — termasuk ASEAN — sebagai langkah yang tidak inklusif karena mengecualikan partai oposisi utama dan terjadi di tengah konflik bersenjata yang meluas. Jakarta menekankan bahwa legitimasi politik tidak dapat dibangun di atas eksklusi, melainkan melalui proses yang adil dan transparan.
Dalam konteks bantuan kemanusiaan, Indonesia mendorong agar distribusi bantuan berjalan aman, tanpa diskriminasi, dan tidak politisasi. Ribuan warga sipil Myanmar, termasuk pengungsi internal di wilayah perbatasan Thailand, China, India, dan Bangladesh, memerlukan akses mendesak ke pangan, obat-obatan, dan perlindungan. Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kerja sama dengan LSM internasional, telah menyalurkan bantuan kemanusiaan secara bilateral dan multilateral, menunjukkan komitmen nyata di luar retorika diplomatik.
Analis keamanan regional menilai pendekatan Indonesia mencerminkan matangnya diplomasi ASEAN yang beralih dari "non-interference" kaku menuatu "non-indifference" — peduli tanpa campur tangan berlebihan. Strategi membangun jembatan (bridge-building) yang digagas Sugiono bertujuan menciptakan ruang kepercayaan (trust-building) antar pihak yang bersengketa, yang selama ini sangat minim. Tanpa kepercayaan minimal, dialog inklusif yang diidamkan 5PC tidak akan pernah terealisasi, apapun tekanan internasional yang diberikan.
Ke depannya, tantangan terbesar bagi ASEAN adalah menjaga kesatuan suara di tengah tekanan geopolitik dari kekuatan besar seperti China, AS, dan India yang masing-masing memiliki kepentingan strategis di Myanmar. Indonesia, sebagai anggota tertua dan paling berpengaruh di ASEAN, diharapkan terus memimpin narasi yang menempatkan kesejahteraan rakyat Myanmar di atas kalkulasi politik. Perpanjangan mandat Utusan Khusus, yang akan dibahas di forum ASEAN mendatang, akan menjadi uji nyata apakah blok ini mampu bertransformasi dari forum konsultatif menjadi aktor penyelesaian konflik yang efektif.