Indonesia secara tegas mendorong penguatan kolaborasi regional dalam menghadapi tantangan krisis iklim global. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang ke-9 Committee on Environment and Development (CED9) yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESKAP) di Bangkok, Thailand. Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, hadir untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam keterangannya, Diaz Hendropriyono menekankan bahwa perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan dengan laju pembangunan ekonomi. Menurutnya, hanya melalui kerja sama regional yang solid, negara-negara di Asia-Pasifik dapat membangun ketahanan yang lebih baik terhadap dampak perubahan iklim. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan.
Indonesia memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan, termasuk inisiatif restorasi mangrove dan lahan gambut yang masif. Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong implementasi ekonomi sirkular dan ekonomi biru sebagai model pembangunan baru yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini dilengkapi dengan penguatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas adaptasi berbasis komunitas sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang rentan.
Sidang CED9 sendiri dihadiri oleh perwakilan dari 52 negara anggota ESCAP, termasuk kehadiran tingkat menteri dari berbagai negara seperti Bangladesh, Fiji, Jepang, hingga Thailand. Diskusi dalam forum ini mencakup isu-isu krusial seperti peningkatan kualitas udara dan integrasi kebijakan lingkungan hidup ke dalam agenda pembangunan nasional. Partisipasi Indonesia di forum ini mencerminkan komitmen panjang pemerintah dalam memimpin agenda lingkungan hidup di kancah internasional.
Selain sesi utama, delegasi Indonesia juga terlibat aktif dalam acara terkait bertajuk 'Accelerating Integrated Climate Action in Asia and the Pacific: Regional Cooperation for Blue Carbon Finance'. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan membagikan pengalaman Indonesia terkait pengembangan pembiayaan karbon biru. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi inovatif untuk mendukung aksi iklim yang berfokus pada ekosistem pesisir dan laut.
Sebagai hasil akhir, Sidang CED9 berhasil mengadopsi dua dokumen strategis, yaitu 'Ministerial Declaration on Environment and Development in Asia and the Pacific 2026' dan 'Regional Programme of Action on Advancing Synergies for Sustainable Development'. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi negara-negara di kawasan dalam menyelaraskan kebijakan lingkungan hidup, memastikan setiap langkah pembangunan ke depan tetap berada pada jalur berkelanjutan dan tangguh menghadapi krisis iklim global.