Pemerintah Inggris resmi mengumumkan rencana pertahanan strategis yang menempatkan teknologi canggih sebagai poros utama kekuatan militer mereka. Fokus utama dari rencana ini mencakup pengembangan jet tempur yang dapat terbang secara mandiri (self-flying), kapal selam tanpa awak, serta armada drone mutakhir. Inisiatif ini diambil sebagai respons atas lanskap konflik global yang kini telah bertransformasi secara drastis akibat kemajuan teknologi militer yang pesat.
Rencana Investasi Pertahanan ini sebelumnya sempat mengalami penundaan yang cukup panjang akibat perdebatan alot antara para pemimpin militer dan pejabat Departemen Keuangan. Perdebatan tersebut berpusat pada besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk memperlengkapi militer Inggris agar mampu menghadapi ancaman dunia yang semakin tidak stabil dan berbahaya bagi keamanan nasional.
Sebagaimana negara-negara anggota NATO lainnya, Inggris saat ini menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan. Langkah ini diambil untuk mengimbangi agresi Rusia yang semakin meningkat serta mengantisipasi dinamika politik global, termasuk ketidakpastian kebijakan keamanan dari Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Inggris dalam aliansi pertahanan transatlantik.
Ketegangan internal sempat memuncak ketika Menteri Pertahanan John Healey mengundurkan diri pada 11 Juni lalu. Healey secara terbuka mengkritik pemerintah yang dianggapnya tidak memiliki kemauan politik untuk mengalokasikan anggaran militer yang memadai di tengah meningkatnya ancaman global. Ia menekankan perlunya peningkatan belanja pertahanan hingga mencapai tiga persen dari PDB pada tahun 2030.
Argumen Healey didasarkan pada penilaian intelijen Inggris yang memprediksi bahwa Rusia berpotensi melancarkan serangan terhadap salah satu negara anggota NATO sebelum tahun 2030. Oleh karena itu, investasi besar dalam teknologi otonom dianggap sebagai langkah krusial untuk memastikan kesiapan militer Inggris dalam menghadapi skenario peperangan modern yang sangat mengandalkan otomasi dan kecerdasan buatan.
Meski demikian, rencana yang diusulkan oleh Departemen Keuangan Inggris saat ini memproyeksikan belanja pertahanan hanya akan mencapai 2,68 persen dari PDB pada tahun 2030, setelah menyentuh angka 2,6 persen pada tahun depan. Perdana Menteri Keir Starmer kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan kebutuhan anggaran negara dengan tuntutan keamanan nasional yang mendesak di tengah persaingan geopolitik global yang semakin memanas.