Tehran dan Washington kembali terlibat bentrokan retorika yang membahayakan stabilitas jalur perdagangan minyak paling krusial di dunia. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan penolakan keras terhadap rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih kendali operasional Selat Hormuz, menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang ingin memonetisasi pengamanan selat tersebut.
Ketegangan ini bermula dari pernyataan Trump yang menyatakan AS akan menjaga Selat Hormuz dan menuntut pembayaran dari negara-negara yang merasa terlindungi oleh kehadiran militer Washington di perairan strategis itu. Trump bahkan mengancam akan mengaktifkan kembali blokade terhadap kapal yang berlayar menuju atau berangkat dari pelabuhan-pelabuhan Iran, sebuah kebijakan yang secara resmi berlaku kembali pada Selasa pekan ini.
Namun, manuver AS tersebut bertentangan dengan komitmen yang telah mereka tandatangani dalam nota kesepahaman (MoU) bersama Iran. Dokumen tersebut secara eksplisit mencakup penghentian pertempuran di seluruh front, larangan memulai serangan baru, serta pencabutan blokade ekonomi dan militer. Kesepakatan itu juga memberikan jendela waktu 60 hari bagi kedua negara untuk duduk bersama melakukan negosiasi damai.
Faktanya, Washington justru melanggar perjanjian tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan AS kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran, bahkan menargetkan infrastruktur sipil yang seharusnya dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Tindakan ini tidak hanya menggugurkan gencatan senjata, tetapi juga memicu kemarahan besar dari markas besar militer Iran.
Bagi Indonesia, eskalasi di Selat Hormuz bukan sekadar berita internasional yang jauh dari keseharian. Selat ini merupakan pintu gerbang bagi lebih dari 20 persen pasokan minyak mentah global dan sepertiga perdagangan liquefied natural gas (LNG) dunia. Gangguan navigasi di sini berpotensi mendongkrak harga energi secara tiba-tiba, yang pada gilirannya akan menekan neraca perdagangan Indonesia sebagai negara importir minyak neto.
Dampaknya akan langsung terasa pada sektor industri dan teknologi dalam negeri. Lonjakan harga bahan bakar dan logistik laut akan menaikkan biaya operasional perusahaan teknologi yang mengandalkan rantai pasok komponen dari Timur Tengah dan Eropa. Startup dan pabrik perakit elektronik lokal akan menghadapi tekanan margin keuntungan akibat inflasi biaya logistik global.
Lebih dari itu, ketidakpastian keamanan maritim di Timur Tengah mendorong negara-negara kawasan untuk mencari alternatif rute perdagangan. Hal ini berpotensi memperpanjang waktu pengiriman barang impor Indonesia yang biasanya melewati rute Suez-Hormuz, memicu kelangkaan komponen tertentu di pasar domestik.
Markas Besar Pusat Khatam Al Anbiya, komando pusat militer Iran, menyebut tindakan AS sebagai "petualangan dan tindakan jahat" yang membahayakan keamanan kawasan. Pihak militer menegaskan bahwa mereka akan menindak setiap gangguan lalu lintas kapal dagang dan tanker oleh tentara Amerika yang beroperasi di luar jalur yang ditentukan Tehran dan tanpa izin resmi angkatan bersenjata.
Juru bicara IRGC menambahkan bahwa Iran akan terus menegaskan kedaulatan dan kendali atas selat tersebut dengan kekuatan penuh. "Kami akan memaksa kekuatan asing dan sekutu mereka untuk tunduk pada kehendak bangsa Iran," ungkapnya, sekaligus memperingatkan negara-negara di kawasan untuk tidak bersekutu dengan Washington dalam konstelasi keamanan Selat Hormuz.
Ke depan, proyeksi perdamaian di Selat Hormuz tampak suram. Dengan aktifnya kembali blokade AS dan serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, ruang dialog 60 hari yang diamanatkan MoU praktis tidak berarti tanpa kepercayaan politik. Eskalasi militer terbatas mungkin saja terjadi jika kapal perang AS benar-benar mencoba memaksa masuk ke jalur yang tidak diizinkan Iran.
Masyarakat global, termasuk Indonesia, harus bersiap menghadapi volatilitas harga komoditas yang lebih ekstrem. Negara-negara pengimpor energi perlu mengakselerasi diversifikasi sumber daya dan memperkuat cadangan strategis untuk meredam guncangan geopolitik yang dipicu oleh friksi antara Tehran dan Washington di perairan paling berbahaya di dunia saat ini.