Teheran dan Muscat secara resmi mengonfirmasi kesepakatan untuk melanjutkan konsultasi intensif mengenai tata kelola Selat Hormuz, jalur maritim strategis yang menjadi pintu gerbang sekitar 20 persen pasokan minyak global. Kesepakatan ini dicapai usai kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, ke Oman pada Sabtu (11/7), menandai upaya diplomasi ganda Teheran: menegaskan kedaulatan militer sambil membuka ruang dialog hukum laut dengan tetangga selatannya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam konferensi pers Minggu (12/7) menegaskan bahwa pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz di masa depan "harus ditentukan melalui konsultasi antara Iran dan Oman". Frasa ini sengaja dipilih untuk menentang narasi Barat yang mendorong patroli maritim multilateral di bawah naungan PBB. Baghaei menambah, kedua negara sepakat mengadakan dialog bertingkat — politik, hukum, dan teknis — guna mencapai "pemahaman bersama mengenai jaminan keselamatan navigasi".
Kehadiran delegasi Qatar dalam pertemuan di Muscat menambah lapisan kompleksitas geopolitik. Doha, yang menjaga hubungan baik dengan Teheran dan Washington, bertindak sebagai mediator dalam dialog tidak resmi Iran-AS soal program nuklir dan sanksi. Partisipasi Qatar mengisyaratkan Oman tidak hanya berbicara soal selat, tapi juga menjadi saluran komunikasi untuk deeskalasi regional yang lebih luas.
Di sisi lain, nada konfrontatif tetap terdengar keras dari badan legislatif Iran. Ebrahim Rezaei, Juru Bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majlis, mengklaim tegas: "Kami telah menguasai Selat Hormuz dengan kekuatan militer, dan kami akan mempertahankannya dengan kekuatan militer juga." Pernyataan ini diposting di akun X-nya sejalan dengan pengumuman Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pagi hari yang sama: penutupan total Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kapal "hingga pemberitahuan lebih lanjut".
Penutupan selat oleh IRGC — yang dikategorikan AS dan sekutunya sebagai organisasi terorisme — merupakan eskalasi militer signifikan sejak pertukaran serangan drone dan rudal antara Iran dan AS minggu lalu. Data pelayaran real-time menunjukkan puluhan tanker crude oil dan LNG terhenti di Teluk Oman dan Teluk Persia, memicu kenaikan harga Brent melewati USD 92 per barel pada pagi Senin. Analis energi memperkirakan kerugian ekonomi global mencapai miliaran dolar per hari jika blokade berlanjut lebih dari 72 jam.
Pakai hukum laut internasional, Iran tidak berwenang menutup selat secara sepihak karena Selat Hormuz termasuk "territorial sea" namun dilintasi "transit passage" yang dilindungi UNCLOS 1982 — konvensi yang tidak diratifikasi Iran namun diakui sebagai hukum kebiasaan. Oman, sebagai negara pesisir lain di sisi selatan selat, memiliki hak setara. Kesepakatan konsultasi bilateral ini justru bisa jadi upaya Iran menciptakan kerangka hukum alternatif di luar UNCLOS untuk melegitimasi kontrolnya.
Bagi Indonesia, sebagai negara impor neto minyak dan gas, gangguan di Hormuz berdampak langsung ke inflasi energi, neraca pembayaran, dan kebijakan subsidi BBM. Kementerian ESDM sudah mengaktifkan tim mitigasi pasokan, sementara Pertamina mendiversifikasi rute tanker via Selat Malaka — yang menambah biaya flete dan waktu tempuh 7-10 hari. Jika blokade memanjang, Bank Indonesia mungkin terpaksa menahan penurunan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah.
Secara strategis, langkah Iran-Oman mencerminkan pergeseran tata keamanan Teluk: dari dominasi militer AS ke arsitektur keamanan regional yang dipimpin aktor lokal. Keberhasilan atau kegagalan konsultasi ini akan menentukan apakah Hormuz tetap "choke point" yang rentan geopolitik, atau bertransformasi menjadi koridor maritim yang dikelola kooperatif — dengan implikasi masif bagi keamanan energi Asia Tenggara.