Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami secara resmi mengeluarkan kebijakan imbalan finansial bagi warga negara yang berhasil membunuh atau menangkap personel militer Amerika Serikat. Hadiah dasar ditetapkan sebesar US$30.000, setara Rp534,8 juta pada kurs Rp17.828 per dolar, sementara pelaku perempuan akan menerima nominal ganda mencapai US$60.000 atau sekitar Rp1,07 miliar. Kebijakan ini diumumkan melalui keterangan resmi yang dikutip AFP pada Minggu (16/8).
Penetapan besaran imbalan ini tidak muncul dalam hampa. Hatami menyebut keputusan tersebut disusun menyusul masuknya banyak permintaan warga yang ingin berkontribusi dalam mendukung upaya pertahanan negara melalui skema insentif finansial. Ia tidak mempublikasikan jumlah permintaan maupun asal-usul pengaju, namun menekankan bahwa program ini merupakan respons terhadap tekanan militer yang terus berlanjut.
Latar belakang kebijakan ini mengacu pada eskalasi konflik yang dimulai 28 Februari 2026, ketika AS bersama Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran. Pertempuran berlangsung hampir 40 hari sebelum gencatan senjata dicapai pada April. Meskipun kerangka perundingan damai pernah ditandatangani Juni lalu, proses perdamaian kemudian gagul dan kedua belah pihak kembali terlibat pertemuan tembak sporadis di wilayah selatan Iran dan perairan Selat Hormuz.
Secara faktual, tidak ada pengerahan pasukan darat AS yang diketahui berada di Iran selama periode konflik berlangsung. Satu-satunya kehadiran personel AS tercatat hanya pada misi penyelamatan seorang pilot yang pesawatnya jatuh pada April. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sasaran aktual dari program imbalan ini, mengingat tidak adanya target militer AS di daratan Iran saat ini.
Di sisi lain, penetapan imbalan ganda bagi perempuan menarik perhatian analis keamanan regional. Kebijakan ini tampak bertujuan memperluas basis partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan, sekaligus mengirimkan pesan politik bahwa seluruh lapisan masyarakat — termasuk perempuan — dimobilisasi dalam konfrontasi dengan AS. Nominal Rp1,07 miliar bagi perempuan merupakan angka signifikan di negara dengan gaji minimum regional yang jauh lebih rendah.
Kendati demikian, praktik menawarkan hadiah uang untuk membunuh personel militer negara lain melanggar prinsip hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa melarang insentif pembunuhan terhadap kombatan, dan langkah Iran berpotensi menarik sanksi diplomatik tambahan. Komunitas internasional belum mengeluarkan respons resmi terkait kebijakan terbaru ini hingga artikel ditulis.
Bagi Indonesia, eskalasi di Timur Tengah memiliki dampak ekonomi yang nyata. Ketegangan di Selat Hormuz — di mana 20% pasokan minyak dunia mengalir — berpotensi mengganggu stabilitas harga energi global. Indonesia sebagai negara impor neto minyak dan gas rentan terhadap fluktuasi harga komoditas akibat ketidakstabilan regional.
Di bidang keamanan maritim, Indonesia perlu memperhatikan preseden berbahaya ini. Praktik negara menawarkan hadiah bagi warga sipil untuk menyerang personel militer asing dapat menormalisasi vigilantisme bersenjata. Hal ini relevan bagi Indonesia yang memiliki perairan strategis dan sering menghadapi tantangan keamanan laut, termasuk penyergapan dan perdagangan ilegal.
Mantan pejabat Kementerian Luar Negeri yang meminta anonim menilai langkah Iran mencerminkan keputusaan regime menghadapi tekanan militer dan ekonomi yang berkelanjutan. "Ini tanda kelemahan, bukan kekuatan. Negara yang percaya diri pada kemampuan militer konvensionalnya tidak perlu memobilisasi warga sipil dengan uang," ujarnya saat dihubungi Senin (17/8).
Proyeksi ke depan, kebijakan ini kemungkinan akan memperparah siklus balas dendam. Setiap insiden penangkapan atau pembunuhan — bila terjadi — akan memicu respons militan AS, yang pada gilirannya memprovokasi eskalasi lebih lanjut. Jalur diplomasi yang sudah rapuh sejak kegagalan perundingan Juni kini semakin menyempit.
Indonesia sebagai anggota Gerakan Non-Blok dan kursi tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2025-2026 memiliki ruang untuk mendorong deseskalasi melalui saluran multilateral. Kestabilan Timur Tengah bukan hanya urusan regional, melainkan menentukan keamanan energi dan perdagangan global yang langsung memengaruhi ekonomi domestik.