Markas Pusat Khatam Al Anbiya melalui juru bicara Ebrahim Zolfaghari mengonfirmasi penebaran ranjau baru di sepanjang jalur yang disebut ilegal di selatan Selat Hormuz pada Rabu (2/9) malam. Pengumuman tersebut disampaikan lewat akun media sosial X pada Kamis (3/9), menandakan langkah konfrontatif terbaru Teheran di tengah memanasnya hubungan dengan Washington.
Zolfaghari tidak menyebutkan jumlah pasti ranjau yang ditebar, namun menegaskan Iran tetap menolak mengungkapkan lokasi penempatan pastinya. Sikap tertutup ini mengulang pola serupa pada eskalasi sebelumnya, di mana ketidakpastian lokasi ranjau justru menjadi senjata psikologis bagi Iran untuk melumpuhkan kepercayaan pelaut internasional.
Latar belakang penebaran ini adalah serangan udara AS ke wilayah Sirik, Iran, beberapa hari sebelumnya. Serangan itu menewaskan sedikitnya empat orang dan dilaporkan menghantam sebuah pesta pernikahan — klaim yang dibantang Pentagon namun dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Iran sebagai kejahatan perang. Teheran membalas dengan menembakkan proyektil ke pangkalan-pangkalan AS di sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait.
Sikap mengejek Zolfaghari terhadap Donald Trump mempertajam retorika propaganda. Ia mencibir keinginan Trump mengganti nama Selat Hormuz menjadi "Selat Trump", menilai satu-satunya kemampuan CENTCOM hanyalah "mengganti nama selat menggunakan Photoshop". Sindiran itu mencerminkan keyakinan Iran bahwa dominasi militer AS di wilayah ini lebih bersifat naratif ketimbang substansial.
Klaim CENTCOM minggu lalu bahwa semua ranjau Iran sudah dibersihkan dari jalur transit kini terlihat hangus. Penolakan Washington atas laporan kapal tanker menabrak ranjau juga semakin lemah di hadapan bukti nyata penebaran baru. Ketidaksesuaian naratif antara kedua belah pihak menciptakan kekosongan informasi yang berbahaya bagi pelaut perdagangan global.
Selat Hormuz mengatur aliran sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia dan sepertiga LNG global. Setiap gangguan — apalagi ancaman ranjau yang tidak terlacak — langsung mengacaukan harga energi dan rantai pasok. Asuransi war risk untuk kapal melintas selat ini sudah melonjak sejak awal September, membebani biaya impor energi negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Bagi Indonesia sebagai neto impor minyak dan gas, eskalasi ini bukan berita jauh di Timur Tengah. Kenaikan premi asuransi dan potensi pengalihan rute ke Selat Lombok-Makassar akan menambah biaya logistik domestik. Pertamina dan PGN sudah memantau perkembangan ini dekat-dekat, mengingat ketergantungan impor LNG dan crude oil yang tetap signifikan.
Di sisi geopolitik, penebaran ranjau ini memperkuat naratif Iran bahwa mereka mampu menutup selat kapan saja tanpa perlu konfrontasi langsung. Doktrin "A2/AD" (Anti-Access/Area Denial) Teheran justru semakin efektif karena biaya membersihkan ranjau jauh lebih mahal dan memakan waktu dibanding menebarkannya.
Sementara itu, AS terikat komitmen keamanan Israel dan mitra Teluk, namun opini publik domestik enggan terlibat perang baru. Trump menghadapi tekanan untuk tampil keras sebelum pemilu tengah masa, namun juga takut terjebak konflik yang tidak terkontrol. Keseimbangan rapuh ini menciptakan ruang bagi Iran untuk menguji batas merah Washington.
Kementerian Luar Negeri Iran menuding serangan Sirik sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Jika dikonfirmasi sasaran sipil, hal ini bisa memicu investigasi pengadilan internasional — meski AS tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Asimetri hukum ini memperparah ketidakpercayaan bilateral.
Langkah selanjutnya kemungkinan besar melibatkan diplomasi tertutup via Oman atau Qatar, yang sering menjadi mediator. Namun selama ranjau baru tetap di tempat dan lokasinya rahasia, setiap kapal tanker yang melintas Selat Hormuz berlayar di atas timbunan barut — baik literal maupun diplomatik.