Israel telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilihan umum nasional pada 27 Oktober mendatang, sebagaimana diumumkan oleh parlemen negara tersebut, Knesset, pada hari Minggu. Pengumuman ini sekaligus menegaskan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal paling akhir yang diizinkan oleh hukum, di tengah tekanan politik yang intens. Pemilu kali ini secara luas dipandang sebagai sebuah referendum atas kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak dimulainya perang di Gaza yang telah menelan korban masif dan memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Netanyahu, yang merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Israel, telah mengonfirmasi pada Juni lalu bahwa dirinya akan kembali mencalonkan diri dalam kontestasi politik tersebut. Politikus berusia 76 tahun itu menghadapi gelombang kritik yang semakin menguat sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, peristiwa yang tercatat sebagai serangan mematikan paling dahsyat dalam sejarah negara Zionis tersebut. Para pengkritik menyalahkan Netanyahu atas serangkaian kegagalan keamanan yang memungkinkan kelompok bersenjata dari Gaza menerobos pertahanan perbatasan canggih Israel dan menyandera 251 orang.
Dalam pernyataan resminya, Knesset menegaskan bahwa karena masa bakti parlemen saat ini diperkirakan akan berjalan penuh hingga empat tahun dan pemilu berikutnya sudah diatur oleh undang-undang pada 27 Oktober, maka tidak ada niat untuk mempersingkat masa legislatif. Oleh karena itu, tidak diperlukan pengesahan undang-undang pembubaran Knesset dalam pengertian biasa. Sesi terakhir dari masa jabatan saat ini akan digelar pada Jumat mendatang, menjadikan koalisi pemerintahan sayap kanan jauh di bawah Netanyahu sebagai pemerintahan pertama dalam setengah abad terakhir yang berhasil menyelesaikan masa jabatan penuh empat tahun.
Persaingan politik menjelang pemilu mulai mengerucut. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Gadi Eisenkot, muncul sebagai rival utama Netanyahu. Berdasarkan jajak pendapat yang diterbitkan oleh stasiun berita Channel 13, partai Yashar yang dipimpin Eisenkot berada tipis di depan partai Likud milik Netanyahu. Eisenkot sebelumnya pernah duduk di kabinet perang Netanyahu namun mengundurkan diri pada Juni 2024 setelah menyatakan bahwa pemerintah "telah gagal sepenuhnya" mencapai tujuan apa pun di Gaza. Putra Eisenkot tewas di awal perang Israel terhadap wilayah kantong tersebut pada Desember 2023, yang semakin memperumit dinamika personal dalam arena politik.
Sebelum parlemen memasuki masa reses pada Jumat, pemerintah berupaya mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang yang diharapkan dapat memperkuat prospek elektoral Netanyahu. Di antara proposal yang diajukan adalah legislasi untuk mereformasi sistem peradilan serta rancangan undang-undang yang menangguhkan penahanan terhadap warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer. Langkah-langkah ini diperkirakan akan memobilisasi basis pendukung tertentu, meski di sisi lain memicu protes dari kelompok oposisi yang menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan merusak tatanan demokrasi.
Lawan-lawan politik Netanyahu terus menggunakan penanganan perang sebagai bukti bahwa ia tidak lagi layak memegang jabatan. Hampir tiga tahun sejak serangan Israel ke Gaza, Hamas belum sepenuhnya hancur seperti janji kampanye, sementara Israel menghadapi tuduhan melakukan genosida oleh beberapa organisasi hak asasi manusia internasional terkemuka. Di samping itu, Netanyahu juga sedang menjalani persidangan atas tuduhan korupsi dan bisa menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun jika terbukti bersalah. Para kritikus menduga bahwa ia menggunakan posisinya sebagai perdana menteri untuk menghindari keadilan.
Yossi Mekelberg, rekan senior di Chatham House, sebuah lembaga think-tank di London, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa pemilu Oktober mendatang akan menjadi yang paling menentukan dalam sejarah Israel. Menurutnya, antara tantangan domestik dan internasional, tiga setengah tahun terakhir telah sangat sibuk dan biasanya karena alasan yang salah. Dari Gaza hingga Tepi Barat yang diduduki, Iran, dan Lebanon, isu-isu tersebut tidak kunjung terselesaikan. Hubungan Israel dengan dunia, termasuk Amerika Serikat, telah rusak. Setiap hari, pemerintah memperkenalkan legislasi yang secara fatal merusak fondasi demokrasi negara, sehingga pemilu ini dinilai sebagai yang paling beracun sejak berdirinya Israel pada 1948.
Dari perspektif yang lebih luas, kontestasi politik di Israel ini memiliki implikasi yang melampaui Timur Tengah. Keberlanjutan kepemimpinan Netanyahu atau peralihan ke kuasa oposisi akan menentukan arah kebijakan luar negeri, termasuk strategi terhadap Palestina dan dinamika keamanan regional. Bagi Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar, perkembangan ini relevan mengingat posisi konsisten Jakarta yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, polarisasi politik serta penggunaan narasi identitas dan teknologi informasi dalam kampanye juga mencerminkan tren global yang perlu dicermati oleh industri teknologi dan pemantau pemilu di tanah air.
Menjelang hari pemungutan suara, perhatian akan tertuju pada manuver legislasi darurat, mobilisasi basis pemilih ultra-Ortodoks, serta debat publik mengenai integritas sistem peradilan. Hasil pemilu nanti bukan hanya akan menentukan nasib politik Netanyahu secara personal, tetapi juga mempertaruhkan masa depan institusi demokrasi Israel dan stabilitas keamanan internasional. Dunia, termasuk Indonesia, akan menyaksikan apakah pemilu ini benar-benar menjadi titik balik atau justru memperdalam krisis yang ada.