Pada Agustus lalu, sejumlah 5.209 warga Israel menyerbu kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur yang telah diduduki sejak awal Agustus. Dalam periode yang sama, pasukan Israel menewaskan dua warga Palestina dan menahan 114 orang, laporan Pemerintah Provinsi Yerusalem pada Selasa. Data ini diungkapkan melalui laporan bulanan yang mencatat peningkatan signifikan penyerbuan ke kompleks suci tersebut, sekaligus pelaksanaan ritual keagamaan Yahudi di dalam dan sekitar gerbang masjid.
Pemerintah Provinsi Yerusalem mencatat bahwa polisi Israel memberikan perlindungan kepada warga Israel yang memasuki kompleks Al Aqsa. Salah satu hari dengan jumlah tertinggi terjadi pada 13 Agustus, ketika 751 orang masuk ke area masjid. Otoritas Israel juga mengeluarkan lima perintah larangan bagi warga Palestina untuk memasuki kompleks tersebut. Sejak 2003, polisi Israel telah mengizinkan warga Israel untuk mengakses lokasi yang dianggap sangat penting bagi umat Islam dan Kristen di seluruh dunia.
Masjid Al Aqsa bukan sekadar kuil lokal, tetapi simbol spiritual tertinggi bagi umat Islam di bawah naungan Lembaga Wakaf Islam di Yerusalem. Lembaga tersebut secara konsisten menegaskan bahwa Al Aqsa merupakan situs suci bagi umat Islam dan telah berulang kali meminta agar penyerbuan ke kompleks masjid dihentikan. Namun, tindakan Israel tetap terus berlanjut, mencerminkan ketegangan geopolitik yang sudah lama berkelanjutan di wilayah tersebut.
Serangan ini terjadi di tengah laporan media Israel yang menyebutkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya meningkatkan ketegangan untuk menarik dukungan dari partai-partai sayap kanan menjelang pemilihan Knesset pada 27 Oktober. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Israel ini dianggap oleh warga Palestina sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mengubah identitas Yerusalem Timur, termasuk kawasan Masjid Al-Aqsa. Mereka menilai bahwa Israel berupaya menjadikan Yerusalem yang diduduki hanya milik Yahudi, sambil menghapus identitas Arab dan Islamnya.
Warga Palestina juga mempertahankan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang mereka cita-citakan. Di sisi lain, kota-kota, permukiman, dan kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki—termasuk Yerusalem—tetap menjadi sasaran penggerebekan dan penangkapan oleh pasukan Israel. Serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka juga meningkat sejak perang Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023.
Laporan Pemerintah Provinsi Yerusalem juga mencatat 44 serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka. Selain itu, otoritas mencatat 40 operasi pembongkaran dan pembersihan lahan yang menargetkan rumah, bangunan, serta tanah di Yerusalem. Sebanyak 86 pemberitahuan dan perintah pembongkaran atau penghentian pekerjaan juga dikeluarkan oleh otoritas Israel selama periode tersebut.
Dampak langsung dari operasi militer ini terhadap warga Palestina cukup besar. Pasukan Israel menewaskan dua orang, melukai 83 orang, dan menahan 114 orang, termasuk lima anak-anak. Kondisi ini semakin memperparah ketegangan sosial dan politik di wilayah yang sudah lama mengalami konflik. Setiap aksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak cenderung memicu siklus kekerasan yang sulit untuk dihentikan.
Situasi ini juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks di Yerusalem. Kota yang dicanangkan sebagai bagian dari solusi dua negara kini justru menjadi pusat ketegangan baru. Kebijakan Israel dalam mengatur akses ke situs suci tidak hanya mempengaruhi komunitas lokal, tetapi juga mendesak komunitas internasional untuk bertindak.
Untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, peristiwa ini tentu menimbulkan empati yang mendalam. Indonesia secara resmi tidak mengakui kedaulatan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, keterlibatan aktif warga Israel di situs suci Al Aqsa dapat dianggap sebagai upaya untuk menguasai simbol-simbol keagamaan yang tidak terpusat pada konflik semata.
Dari perspektif hak asasi manusia, aksi-aksi ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan dan kebebasan beragama. Organisasi internasional seperti PBB dan organisasi hak asasi manusia telah beberatingkat sekali menyoroti pelanggaran terhadap hak warga Palestina untuk beribadah dan mengakses tempat suci. Namun, respons yang konkret dari komunitas global masih terbatas.
Di sisi lain, tekanan politik domestik di Israel semakin memengaruhi kebijakan luar negerinya. Elektabilitas Netanyahu dan koalisinya bergantung pada dukungan dari partai-partai ekstremis yang mendukung ekspansi di Yerusalem dan Tepi Barat. Langkah-langkah provokatif seperti serangan ke Al Aqsa dapat menjadi alat untuk mempertahankan basis politiknya.
Prospek damai di wilayah ini terlihat semakin suram. Tanpa mediasi yang kuat dari pihak internasional, siklus kekerasan dan ketidakadilan akan terus berulang. Komunitas global, termasuk Indonesia, perlu mempertegas dukungan terhadap solusi berdasarkan hukum yang menghormati hak-hak dasar warga Palestina.
Pemerintah dan masyarakat internasional juga perlu mendesak agar akses ke situs suci di Yerusalem dikelola secara adil dan inklusif. Pengawasan oleh pihak ketiga netral bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun, komitmen nyata dari semua pihak yang terlibat diperlukan agar langkah ini dapat diwujudkan.
Sementara itu, warga Palestina terus berjuang melestarikan identitas mereka meskipun tekanan yang terus-menerus. Mereka menolak untuk mengakui klaim Israel atas Yerusalem dan tetap mempertahankan harapan akan sebuah negara yang merdeka. Dukungan dari luar negeri, termasuk dari negara-negara muslim seperti Indonesia, menjadi penting untuk menyeimbangkan dinamika kekuatan yang tidak merata.
Dengan pemilihan Knesset yang akan datang, ketegangan di wilayah ini diperkirakan akan semakin tinggi. Kita harus waspada terhadap retoris yang memancing konflik dan mendukung upaya damai yang berkelanjutan. Perdamaian hanya dapat dicapai melalui keadilan, bukan melalui kekerjaan sama yang tidak adil.