YERUSALEM – Parlemen Israel (Knesset) secara resmi mengonfirmasi pada hari Minggu bahwa pemilu legislatif nasional akan digelar pada 27 Oktober 2026, tepat pada batas waktu terakhir yang diizinkan undang-undang. Keputusan ini menutup spekulasi berbulan-bulan mengenai kemungkinan pemilu dini dan menyiapkan panggung untuk apa yang diproyeksikan sebagai kontestasi politik paling kritis dalam sejarah Israel modern, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah tekanan domestik dan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Knesset, yang periode keanggotaannya berakhir pada 17 Juli 2026, catat sejarah sebagai parlemen pertama dalam beberapa dekade yang menyelesaikan masa jabatan penuh empat tahun tanpa dibubarkan lebih awal. Dalam pernyataan resmi, sekretariat parlemen menegaskan bahwa karena masa jabatan berjalan hingga ujungnya dan jadwal pemilu sudah ditetapkan undang-undang dasar, tidak diperlukan Undang-Undang Pembubaran Knesset seperti yang biasa dilakukan dalam siklus politik Israel yang penuh ketidakstabilan. Stabilitas prosedural ini ironis terjadi di tengah gejolak kebijakan yang luar biasa.
Bagi Netanyahu, berusia 76 tahun dan mencatat rekor sebagai perdana ministro paling lama menjabat dalam sejarah Israel dengan total masa jabatan non-konsekutif lebih dari 16 tahun, pemilu ini bukan sekadar kontes rutin. Ia telah menyatakan niatnya untuk maju kembali dan menegaskan "niat untuk menang," menandai babak yang bisa jadi menentukan warisan politiknya. Namun, ia hadapi lanskap politik yang drastis berubah sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Gaza yang nekat.
Koalisi pemerintah Netanyahu saat ini, yang diklaim sebagai salah satu kabinet paling kanan dalam sejarah Israel, bergantung pada partai-partai ultra-Ortodoks dan nasionalis religius. Alian ini rapuh dan penuh gesekan internal, terutama soal isu pelepasan wajib militer untuk pria ultra-Ortodoks (yeshiva students) – isu yang memecah belah koalisi dan memicu protes massal dari blok sekuler dan tengah. Dalam minggu-minggu terakhir, pemerintah buru-buru mengesahkan serangkaian undang-undang kontroversial, termasuk reformasi yudisial yang melemahkan pengawasan kehakiman, upaya yang dikritik musuh-musuh politik sebagai "ku-de-ta yudisial" untuk melindungi Netanyahu dari proses hukum korupsi yang masih berlangsung.
Perang Gaza sendiri menjadi bayangan besar. Meskipun Netanyahu memproyeksikan citra keamanan keras, kepercayaan publik terhadap kabinetnya anjlok drastis setelah kegagalan intelijen 7 Oktober dan krisis tawanan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Survei terbaru menunjukkan mayoritas Israelis menilai Netanyahu bertanggung jawab atas kegagalan keamanan dan menginginkan dia mundur, namun blok pendukungnya (Likud dan sekutunya) tetap solid di sekitar 45-50 kursi dari 120 kursi Knesset – tidak cukup untuk mayoritas mutlak tanpa sekutu kecil yang menuntut harga tinggi.
Di sisi oposisi, lanskap tetap terfragmentasi. Partai "Yesh Atid" di bawah Yair Lapid, "National Unity" Benny Gantz (yang pernah bergabung kabinet darurat perang lalu keluar), serta partai-partai Arab (Hadash-Ta'al, Ra'am) sulit menyatukan platform umum selain "siapa pun kecuali Netanyahu." Faktor baru adalah kemunculan gerakan protes reservis militer dan keluarga tawanan yang berpotensi mengubah dinamika pemilih tradisional, terutama di kalangan kelas menengah sekuler yang kecewa pada elit politik lama.
Secara internasional, hasil pemilu ini akan menentukan arah hubungan Israel dengan AS di bawah administrasi Trump yang kemungkinan besar akan kembali, serta dinamika normalisasi dengan Arab Saudi yang tertunda. Kebijakan Netanyahu soal anexasi de facto Cisjordania, ekspansi pemukiman, dan penolakan negara Palestina akan mendapat legitimasi atau penolakan melalui kotak suara. Untuk Indonesia dan dunia Muslim, pemilu ini menentukan apakah Israel bergerak ke jalur diplomasi dua negara atau mengunci status quo okupasi tak berujung.
Analis politik Israel seperti Dahlia Scheindlin menilai pemilu 2026 ini sebagai "referendum ganda": pertama, kepercayaan pada Netanyahu pasca-7 Oktober; kedua, arah identitas Israel sebagai demokrasi liberal atau negara teokratik-nasionalis. Dengan sistem proporsional yang memaksa koalisi, hasilnya kemungkinan besar akan menghasilkan parlemen yang terpecah belah, memaksa negosiasi panjang dan mungkin ketidakstabilan kembali – melainkan jika satu blok mendapatkan momentum decisif. Untuk Netanyahu, ini adalah taruhan terakhir: menang dan ia mengunci warisan sekaligus imunitas politik; kalah dan ia menghadapi pengadilan serta pensiun paksa.