Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan anggaran rekor sebesar 8,9 triliun yen (US$55,6 miliar) untuk tahun fiskal 2027, sekaligus menandai langkah signifikan dalam modernisasi militer yang dilatarbelakangi ketegangan geopolitik semakin tajam di kawasan Asia Pasifik. Angka ini diperkirakan akan naik hingga 10 triliun yen setelah pemerintah menyelesaikan revisi dokumen keamanan nasional akhir tahun ini. Dengan permintaan ini, Jepang secara resmi memasukkan konsep ‘new ways of warfare’—cara baru dalam berperang—ke dalam kerangka pertahanannya, yang mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan, dron, dan rudal jarak jauh.
Permintaan anggaran ini tidak hanya mencerminkan kekhawatiran terhadap ancaman langsung dari Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia, tetapi juga respon terhadap pelajaran yang ditarik dari konflik di Ukraina. Pemerintah Jepang, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dikenal skeptis terhadap Tiongkok, semakin menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama. Hal ini sekaligus menandai pergeseran drastik dari kebijakan non-aggro yang dianut sejak pasca Perang Dunia II.
Fokus utama pada penggunaan AI dalam pengambilan keputusan militer menunjukkan ambisi Jepang untuk tidak hanya meningkatkan kapasitusnya secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Sistem dukungan keputusan berbasis AI yang diusulkan diharapkan dapat mempercepat respons terhadap serangan atau ancaman tak terduga. Di samping itu, pengadaan dron murah yang bisa bekerja sama dengan rudal jarak jauh menjadi bagian dari strategi untuk menyerang sasaran musuh dari jauh tanpa harus masuk ke wilayah yang sangat rawan.
Jepang juga mengumumkan rencana pengembangan rudal hiper-sonic berpeluncuran bawah laut, teknologi yang masih relatif baru dan sangat strategis mengingat kemampuannya untuk menembus sistem pertahanan lapisan luar angkasa. Selain itu, pembentukan unit khusus untuk melawan serangan psikologi—yang dikenal sebagai ‘cognitive warfare’—menjadi indikator bahwa ancaman tidak lagi hanya fisik, tetapi juga informasi dan narasi publik menjadi medan pertarangan utama. Ini sejalan dengan tren global di mana disinformasi dan manipulasi opini menjadi senjata andalan negara-negara yang ingin memengaruhi persepsi publik tanpa perang terbuka.
Bagi Indonesia, penguatan militer Jepang ini membawa implikasi tersendiri. Sejatinya, Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan kemampuan pertahanannya, termasuk melalui modernisasi alutsista dan kolaborasi teknologi dengan berbagai negara. Namun, kemajuan teknologi militer Jepang—terutama dalam bidang AI dan sistem tembak-menembak otomatis—menunjukkan betapa pentingnya terus mengikuti gelombang inovasi agar tidak tertinggal. Ketertinggalan teknologi bisa berdampak langsung pada kedaulatan dan kemampuan respons terhadap ancaman asimilatif yang semakin kompleks.
Di sisi lain, dinamika ini juga memicu reaksi yang tidak bisa diabaikan dari Tiongkok. Pernyataan PM Takaichi mengenai kemungkinan intervensi militer Jepang dalam kasus konflik Taiwan—yang secara geografis berada di bawah pengaruh besar Tiongkok—telah memicu kecaman keras dari Beijing. Tiongkok menggambarkan langkah-langkah militer Jepang sebagai bentuk kembali ke arah ‘militarisasi baru’, sesuatu yang sangat sensitif mengingat sejarah panjang hubungan antara kedua negara.
Sementara itu, perspectif dari pihak ketiga, termasuk analis keamanan regional, menekankan bahwa langkah Jepang ini bukan hanya soal memperkuat diri, tetapi juga soal menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Dengan semakin menggencarkan kemampuan militernya, Jepang berupaya menjadi pelindung tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sekutunya, terutama AS dan sekutu-sekutu lainnya di Asia Pasifik.
Dari sudut pandang teknologi, AI yang ditanamkan dalam sistem pertahanan bukan lagi fiksi ilmiah. Banyak negara maju sudah mulai mengintegrasikan machine learning ke dalam operasional militernya. Jepang, yang memiliki kemampuan industri teknologi tinggi, berpotensi menjadi pelopor dalam hal ini. Namun, hal ini juga membawa pertanyaan etis dan keamanan terkait kontrol manusia atas sistem yang semakin otonom.
Proyeksi ke depan, pemerintah Jepang diperkirakan akan terus meningkatkan alokasi anggaran pertahanan hingga mencapai target 2% dari PDB—sesuatu yang selama ini dianggap ideal oleh NATO. Langkah ini akan mewajibkan transformasi besar-besan dalam industri dalam negeri, termasuk percepatan kolaborasi dengan sektor swasta dan eksim dari teknologi militer.
Bagi pengamat olahraga dan teknologi di Indonesia, perkembangan ini juga menjadi pelajaran penting. Teknologi yang dikembangkan untuk militer seringkali memiliki aplikasi sipil yang luas—seperti penggunaan AI dalam analisis performa atletik, atau dron dalam pemantauan lapangan latihan. Indonesia perlu mulai membangun ekosistem inovasi yang tidak hanya responsif terhadap tren global, tetapi juga mampu menciptakan solusi lokal yang relevan dengan konteks nusantara.
Terakhir, tidak dapat dipandang sepelehkan faktor psikologis dan narasi publik dalam konflik modern. Cognitive warfare yang dikhawatirkan Jepang menjadi bagian dari realitas baru di mana perang tidak lagi hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga di ruang maya dan ruhaniah. Ini menuntut pendekatan holistik yang melibatkan bukan hanya militer, tetapi juga diplomat, jurnalis, dan masyarakat sipil dalam memastikan keamanan nasional tetap utuh.