Mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton, secara resmi menyatakan bersalah di pengadilan federal pada Jumat (26/6) terkait kasus penanganan informasi rahasia yang tidak semestinya. Bolton, yang pernah menjadi sosok kunci dalam pemerintahan Presiden Donald Trump sebelum akhirnya menjadi salah satu kritikus terkerasnya, menghadapi ancaman hukuman penjara hingga lima tahun atas pelanggaran tersebut.
Dalam persidangan yang berlangsung di Greenbelt, Maryland, Bolton menyampaikan permohonan maaf di hadapan Hakim Distrik AS, Theodore D. Chuang. Kesepakatan pengakuan bersalah ini mencakup denda finansial yang cukup signifikan sebesar US$2,25 juta. Sesuai ketentuan, Bolton diwajibkan membayar setengah dari total denda dalam waktu lima hari setelah vonis dijatuhkan, dan melunasi sisanya dalam kurun waktu 90 hari.
Selain denda, hukuman yang disepakati mencakup kewajiban melakukan 100 jam kerja sosial dan keharusan bagi Bolton untuk menjalani sesi debriefing dengan pejabat intelijen serta Departemen Kehakiman. Konsekuensi lain yang harus ia terima adalah pencabutan hak atas dana pensiun pemerintahnya. Hakim Chuang telah menjadwalkan pembacaan vonis akhir pada tanggal 28 Oktober mendatang.
Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa Bolton membagikan informasi sensitif kepada dua anggota keluarganya untuk kepentingan penulisan memoar pribadinya. Dokumen tersebut mencakup catatan mengenai pengarahan intelijen serta pertemuan dengan para pemimpin dunia dan pejabat senior pemerintah. Jaksa penuntut menyatakan bahwa terdapat lebih dari 1.000 halaman entri buku harian yang dibagikan secara tidak sah, meskipun mereka menegaskan bahwa informasi rahasia tersebut tidak sampai dimuat dalam buku memoar berjudul 'The Room Where It Happened'.
Jaksa AS untuk distrik Maryland, Kelly O. Hayes, menyoroti bahaya serius dari tindakan Bolton, terutama setelah terungkap bahwa akun email pribadi sang mantan penasihat sempat diretas oleh pihak yang diduga terafiliasi dengan Iran. Hayes menekankan bahwa penggunaan akun pribadi untuk menyimpan dokumen rahasia menciptakan celah keamanan nasional yang sangat berisiko bagi Amerika Serikat.
Investigasi terhadap Bolton sendiri telah dimulai jauh sebelum Trump kembali menjabat pada tahun 2025 dan didukung penuh oleh jaksa federal karier. Meskipun Bolton mengklaim bahwa dirinya menjadi target politik, pihak otoritas menegaskan bahwa proses hukum ini didasarkan pada pelanggaran protokol keamanan nyata yang membahayakan integritas informasi negara.