Berita

Jokowi Bantah Ritual Injak Kepala Kerbau Memiliki Muatan Politis

Jokowi Bantah Ritual Injak Kepala Kerbau Memiliki Muatan Politis

Ringkasan

  • Mantan Presiden Jokowi membantah tudingan politisasi dalam ritual adat injak kepala kerbau di Lampung, menegaskan itu murni budaya.

Mantan Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi terkait foto dirinya yang tengah menginjak kepala kerbau dalam sebuah prosesi adat di Lampung yang sempat viral di media sosial. Jokowi menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian integral dari ritual adat yang telah dilakukan secara turun-temurun dan bukan merupakan simbol atau manuver politik tertentu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 7 Juli 2026.

Foto yang memicu beragam tafsir di ruang publik tersebut diambil saat Jokowi menerima gelar adat 'Baginda Pemuka Bangsa' dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung pada Sabtu, 27 Juni 2026. Menurut Jokowi, prosesi itu adalah bentuk penghormatan dari masyarakat adat setempat yang harus dipahami dalam konteks budaya, bukan disalahartikan ke dalam ranah politik yang tidak memiliki keterkaitan dengan tradisi tersebut.

Lebih lanjut, Jokowi meminta masyarakat untuk tidak selalu mengaitkan setiap peristiwa atau gestur ke dalam narasi politik yang sering kali tidak relevan. Ia menekankan pentingnya menjaga dan menghargai keberagaman kearifan lokal serta adat istiadat di Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus dilestarikan tanpa harus dicemari oleh kepentingan atau tafsir politik yang berlebihan.

Di sisi lain, respons berbeda datang dari politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli. Pihak PDIP menilai bahwa tindakan tersebut sarat dengan simbol politik yang mencerminkan ambisi kekuasaan mantan kadernya. Menurut Guntur, gestur tersebut dipandang sebagai simbolisasi yang bermakna feodal dan menunjukkan karakter kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan mutlak.

Guntur juga merujuk pada kajian Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa gaya kepemimpinan Jokowi pasca-PDIP cenderung mengarah pada populisme otoritarian. Analisis tersebut mengaitkan perilaku Jokowi dengan elemen feodalisme dan Machiavelianisme, di mana kekuasaan dianggap sebagai tujuan utama yang harus dicapai dengan berbagai cara.

Menanggapi kritik tersebut, Jokowi tetap pada pendiriannya bahwa penghormatan yang ia terima dari masyarakat adat adalah sebuah kehormatan kultural. Ia mengajak publik untuk melihat prosesi tersebut sebagai bentuk apresiasi budaya, bukan sebagai instrumen politik yang ingin dibangun oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan posisinya pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Mengapa Ini Penting

Peristiwa ini menyoroti betapa sensitifnya simbol budaya dalam diskursus politik nasional di Indonesia. Bagi publik, isu ini menjadi pengingat akan pentingnya literasi media dalam membedakan antara tradisi lokal dengan narasi politik yang sengaja dikonstruksi oleh aktor politik.

Sumber Asli
Nasional
Tanggal
7 Juli 2026
Waktu Baca
3 menit