Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan bahwa upaya penguatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) harus dibarengi dengan dukungan pembiayaan yang memadai. Hal ini menjadi krusial guna memastikan seluruh fungsi dan program Bapas dapat berjalan optimal dalam mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Dalam Rapat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan yang berlangsung di Tangerang, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Herdaus, menyampaikan bahwa kelembagaan yang kuat memerlukan dukungan fiskal yang proporsional. Tanpa anggaran yang mencukupi, transformasi Bapas sebagai pilar penting dalam sistem peradilan pidana akan mengalami hambatan operasional yang signifikan.
Selain aspek anggaran, Herdaus menekankan perlunya sinergi lintas sektoral yang kuat antar-kementerian dan lembaga negara. Percepatan pembentukan Bapas tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi terpadu agar setiap tahapan implementasi KUHP dan KUHAP dapat berjalan selaras di tingkat pusat maupun daerah.
Forum tersebut turut menghadirkan pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Ia menyoroti bahwa penguatan peran Bapas harus mencakup berbagai dimensi, mulai dari harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga optimalisasi digitalisasi layanan publik untuk mempercepat proses asesmen dan reintegrasi sosial warga binaan.
Lebih lanjut, Adrianus menekankan bahwa Bapas merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dukungan politik dan penganggaran yang memadai menjadi syarat mutlak agar fungsi Bapas tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata dalam proses pembimbingan narapidana di masyarakat.
Menanggapi masukan tersebut, pihak Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk mengintegrasikan seluruh perspektif yang diperoleh ke dalam rekomendasi kebijakan nasional. Pihaknya akan terus memperkuat fungsi koordinasi guna memitigasi hambatan lintas sektoral (bottleneck) yang selama ini menghambat percepatan pembentukan Bapas di berbagai wilayah di Indonesia.