Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Setelah menyiapkan empat sekolah di tingkat kabupaten dan kota, provinsi ini kini mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat dengan skala yang jauh lebih besar, yakni level provinsi.
Usulan tersebut telah dibahas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, bersama Menteri Sosial saat kunjungan kerja ke wilayah setempat. Jika disetujui, sekolah baru ini akan menampung hingga 3.000 peserta didik, angka yang melampaui tiga kali lipat kapasitas sekolah di level kabupaten maupun kota.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan tanpa kendala biaya. Di Kalimantan Tengah, komitmen ini diwujudkan dengan menyiapkan empat lokasi awal di Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kebijakan ini lahir dari urgensi pemerataan kualitas sumber daya manusia di luar Jawa. Daerah dengan luas geografis besar seperti Kalteng sering kali menghadapi tantangan distribusi fasilitas pendidikan yang merata, terutama bagi keluarga prasejahtera di pedalaman. Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas kesenjangan tersebut dengan membebaskan seluruh biaya pendidikan.
Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi kunci utama. Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa dukungan penuh terhadap program presiden harus dilakukan secara bersamaan, tidak hanya mengandalkan satu tingkat pemerintahan saja. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan operasional sekolah yang membutuhkan koordinasi ketat.
Kehadiran Sekolah Rakyat berskala provinsi akan memberikan dampak signifikan terhadap ribuan keluarga di Kalteng. Dengan daya tampung 3.000 siswa, akses pendidikan terpadu akan menjangkau lebih banyak anak usia sekolah yang sebelumnya terkendala jarak atau ekonomi. Ini merupakan lompatan besar dibandingkan model sekolah kabupaten yang hanya mampu menampung sekitar 1.080 siswa.
Bagi Indonesia secara umum, ekspansi ini mencerminkan arah kebijakan afirmatif di sektor pendidikan. Daerah lain dengan kondisi geografis serupa, seperti Kalimantan Barat atau Papua, berpotensi meniru model ini jika terbukti berhasil. Pendidikan gratis tidak lagi sekadar slogan, melainkan infrastruktur fisik yang nyata di tengah masyarakat.
Tantangan terbesarnya terletak pada kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Sekolah dengan ribuan siswa memerlukan manajemen yang efisien, tenaga pengajar berkualitas, serta dukungan teknologi pembelajaran modern agar outputnya tidak sekadar besar secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas.
Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa semua biaya pendidikan di sekolah tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi peserta didik. "Pesan Pak Gubernur selalu sama, yaitu kita harus berkolaborasi. Bukan hanya pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, agar seluruh program Bapak Presiden di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik," ujar Reza.
Reza menambahkan, rencana sekolah level provinsi belum dapat diumumkan secara detail kepada publik. Pihaknya masih menunggu proses studi kelayakan yang menyeluruh untuk memastikan kondisi lahan benar-benar aman, layak, dan mampu memberikan kenyamanan jangka panjang bagi siswa.
Proses studi kelayakan menjadi tahap krusial sebelum pembangunan fisik dimulai. Pengkajian ini tidak hanya menyangkut aspek teknis lahan, tetapi juga proyeksi kebutuhan masa depan agar sekolah tidak mengalami kelebihan kapasitas dalam beberapa tahun ke depan.
Ke depannya, jika pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi ini terealisasi, Kalteng akan memiliki ekosistem pendidikan inklusif yang terintegrasi. Sinergi antardaerah di Pulau Kalimantan diprediksi semakin erat seiring dengan hadirnya pusat-pusat pendidikan berkapasitas masif yang menjadi episentrum pengembangan generasi mendatang.