Survei terbaru yang dilakukan oleh Public First pada bulan Juni 2024 terhadap 24 negara anggota Uni Eropa mengungkapkan dinamika geopolitik yang menarik: opini publik Eropa terpecah mengenai mitra strategis yang lebih diutamakan. Delapan negara condong ke Tiongkok, sembilan memihak Amerika Serikat, sementara tujuh negara lainnya menunjukkan ketidakpastian atau terbagi opini. Temuan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari pergeseran tektonik dalam arsitektur kepercayaan global yang telah lama didominasi oleh narasi transatlantik.
Ketidakpastian ini muncul di tengah gejolak kebijakan luar negeri Washington yang dinilai semakin tidak terduga, terutama di bawah dinamika politik domestik yang mempolarisasi. Sebaliknya, Beijing berusaha memposisikan diri sebagai mitra jangka panjang yang stabil, konsisten, dan berbasis pada prinsip non-intervensi. Narasi ini sengaja dibangun untuk menarik negara-negara Global South dan sekaligus menguji loyalitas sekutut tradisional AS di benua Eropa. Namun, para analis mengingatkan bahwa kepercayaan tidak dibangun hanya melalui retorika diplomatik, melainkan melalui konsistensi tindakan dan pengalaman nyata.
Konsep kekuatan lunak (soft power) yang dipopulerkan oleh Joseph Nye menjadi kerangka analitis yang relevan di sini. Berbeda dengan kekuatan keras (hard power) yang bersandar pada militer dan ekonomi sebagai alat paksa, kekuatan lunak bekerja melalui daya tarik: budaya, nilai, kebijakan luar negeri yang dianggap legit, serta koneksi antarindividu. Negara dengan kekuatan lunak yang kuat tidak perlu memaksa; mereka menginspirasi. Produk mereka diminati, universitas mereka dijadikan pilihan, dan warganya disambut hangat di manapun.
Bagi Tiongkok, yang dalam empat dekade terakhir telah melonjak menjadi ekonomi terbesar kedua dunia dan pabrik dunia, tantangan kini bukan lagi tentang kapasitas produksi atau inovasi teknologi — bidang di mana mereka sudah memimpin di sektor seperti 5G, AI, dan energi terbarukan. Tantangan utamanya adalah menutup kesenjangan antara "kemampuan keras" dan "daya tarik lunak". Survei Pew Research Center dan indeks Soft Power 30 secara konsisten menempatkan Tiongkok di bawah AS, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat dalam hal citra global, meskipun pengaruh ekonominya tak tertandingi.
Kesenjangan ini berakar pada beberapa faktor struktural. Pertama, model tata kelola domestic yang otoriter menciptakan disonansi kognitif bagi audiens barat yang menghakimi legitimitas melalui lensa demokrasi liberal dan hak asasi manusia. Kedua, praktik diplomasi "serbuk babi" (wolf warrior diplomacy) beberapa tahun lalu menciptakan citra konfrontatif yang sulit dihapus. Ketiga, kendala bahasa, sensor internet (Great Firewall), dan akses terbatas ke media global membatasi aliran informasi organik yang justru menjadi bahan bakar kekuatan lunak.
Namun, Tiongkok tidak diam. Inisiatif Belt and Road (BRI) telah menciptakan jaringan infrastruktur fisik yang sekaligus menjadi saluran pertukaran budaya dan manusia. Ribuan mahasiswa Afrika, Asia Tenggara, dan Timur Tengah belajar di universitas Tiongkok dengan beasiswa penuh. Film, drama, dan game Tiongkok mulai menembus pasar global — seperti kesuksesan "Black Myth: Wukong" yang memikat gamer dunia dengan estetika mitologi China. Platform seperti TikTok (versi global Douyin) membuktikan produk digital China bisa mendominasi perhatian global, meski kini menghadapi tekanan geopolitik.
Di konteks Indonesia, dinamika ini sangat relevan. Sebagai ekonomi terbesar ASEAN dan mitra dagang terbesar Tiongkok di Asia Tenggara, Indonesia berada di garis depan pengalaman nyata "China rise". Investasi Tiongkok di proyek infrastruktur strategis — seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangkit listrik, dan zona industri — menciptakan narasi positif tentang manfaat konkret kerja sama. Namun, isu tenaga kerja China, keberlanjutan utang, dan dampak lingkungan juga memicu skeptisisme di kalangan publik dan politik Indonesia.
Masa depan kekuatan lunak Tiongkok akan ditentukan bukan oleh kampanye propaganda, melainkan oleh kualitas interaksi sehari-hari: apakah perusahaan China memperlakukan pekerja lokal adil? Apakah universitas mereka terbuka untuk kebebasan akademik? Apakah seni dan media mereka bercerita dengan universalitas yang menyentuh hati global? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah Tiongkok hanya menjadi "pabrik dunia" yang dihormati, atau menjadi "peradaban dunia" yang dikagumi. Bagi Indonesia, memahami dinamika ini krusial untuk menavigasi kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif di era multipolar.