Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia secara resmi mengumumkan rencana strategis untuk memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ ke dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan. Langkah ini diambil sebagai respons kelembagaan yang sistematis terhadap isu tersebut, guna memastikan upaya pencegahan dilakukan secara terstruktur dan masif di lingkungan pendidikan.
Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah yang memandang penyebaran budaya LGBTQ sebagai bentuk ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat koordinasi bersama jajaran Eselon I dan II, Romo menekankan pentingnya peran institusi pendidikan, mulai dari madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan, dalam membentengi generasi muda. Kemenag akan segera membentuk tim khusus yang bertugas menyusun materi edukasi, menentukan wilayah sasaran sosialisasi, hingga mengawal implementasi program tersebut di lapangan.
Selain pendidikan formal, Kemenag juga akan mengoptimalkan jalur penyuluhan agama di tengah masyarakat. Forum-forum keagamaan seperti khutbah Jumat, pengajian di masjid dan musala, serta majelis taklim dinilai sebagai saluran strategis untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Pendekatan ini diharapkan lebih praktis dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan dan moralitas sosial kepada publik.
Khusus untuk lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Romo mendorong terciptanya gerakan PTKN anti penyebaran budaya LGBTQ. Tujuannya adalah menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat penguatan nilai kebangsaan dan moralitas yang selaras dengan pandangan pemerintah. Kemenag juga akan menjalin kolaborasi lintas kementerian, lembaga terkait, serta berbagai organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memperkuat sinergi.
Kebijakan ini menjadi langkah nyata Kemenag dalam menerjemahkan Perpres 111/2025 ke dalam tindakan institusional. Dengan menjadikan pencegahan sebagai bagian dari materi ajar, pemerintah berharap dapat membentuk ketahanan sosial di tingkat akar rumput, sekaligus menjaga stabilitas nilai-nilai moral nasional di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks dan beragam.