Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah mengambil peran sentral sebagai simpul kolaborasi dalam mewujudkan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045. Ajakan tersebut disampaikan saat Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 di GBI Bethel Summarecon, Bandung, pada Rabu (15/7).
Kementerian Dalam Negeri akan memastikan agenda kesehatan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Langkah ini dirancang untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar layanan kesehatan di daerah membaik secara merata.
Pemerataan layanan kesehatan menjadi tantangan lama di Indonesia. Wilayah dengan rasio fasilitas dan tenaga kesehatan rendah kerap tertinggal dalam pencapaian indikator kesehatan dasar. Ketergantungan pada anggaran pusat juga membuat daerah kurang leluasa menyusun program sesuai kebutuhan warganya.
Konstitusi sudah meletakkan landasan yang jelas. Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pelayanan kesehatan. Amanat tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kedua regulasi itu menempatkan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, pemda memikul tanggung jawab konstitusional, bukan sekadar pelaksana instruksi dari atas. Hal ini menjadi kunci agar pembangunan kesehatan tidak tergantung pada satu sektor saja.
Wiyagus menekankan bahwa ketahanan bangsa tidak lagi diukur dari kekayaan alam atau kekuatan militer semata. Kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama daya saing sebuah negara di masa depan. Masyarakat yang sehat dan berdaulat atas kesehatannya sendiri menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dampak kebijakan ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan di daerah. Integrasi kesehatan ke APBD berpotensi memperluas akses layanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit rujukan. Namun, tantangannya terletak pada kemampuan fiskal daerah yang tidak seragam.
Daerah dengan pendapatan asli daerah terbatas bisa kesulitan memenuhi target tanpa transfer dana yang memadai dari pusat. Kolaborasi dengan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan menjadi jalan keluar agar beban anggaran tidak ditanggung pemda sendiri. Seminar tersebut juga dihadiri Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut Wiyagus, pembangunan kesehatan memerlukan dukungan sektor lain seperti air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, tata ruang, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan menyeluruh ini membuat kesehatan bukan lagi urusan teknis medis, melainkan agenda pembangunan lintas bidang.
“Kami juga memastikan setiap pemerintah daerah mampu menjadi simpul kolaborasi yang mempertemukan seluruh kekuatan di wilayahnya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan kesehatan Indonesia 2045,” tegas Wiyagus. Ia mengajak seluruh pihak membangun kerja sama antarlembaga yang kuat.
Deklarasi yang digagas Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia itu juga dihadiri Dewan Kehormatan PIKI Hashim Sujono Djojohadikusumo dan Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait. Kehadiran berbagai tokoh menunjukkan bahwa isu kesehatan mulai melintasi batas sektoral dan politik kepentingan.
Ke depan, keberhasilan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 akan bergantung pada konsistensi pemda merumuskan kebijakan berbasis data. Evaluasi berkala atas serapan APBD kesehatan perlu dilakukan agar target tidak sekadar tertulis di atas kertas. Sinergi antardaerah juga penting supaya provinsi maju dapat berbagi praktik baik dengan daerah tertinggal.
Tren pembangunan kesehatan berbasis kolaborasi multipihak diprediksi makin kuat menjelang dua dasawarsa mendatang. Jika pondasi ini tertata sejak sekarang, Indonesia memiliki peluang besar melahirkan masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing global pada saatnya nanti.