Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan program kolaboratif untuk mempercepat pemulihan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Inisiatif ini hadir sebagai respons terhadap dampak banjir yang melanda wilayah tersebut tahun lalu, yang menghentikan aktivitas usaha banyak pengrajin dan kreator lokal.
Program "Literasi Bisnis bagi Pegiat Ekonomi Kreatif dalam Rangka Pemulihan Pascabencana" dirancang tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, melainkan membangun fondasi ketahanan bisnis jangka panjang. Kegiatan ini menjadi bagian dari program prioritas nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera yang dikoordinasikan pemerintah pusat.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik saja. "Kami ingin memastikan para pelaku ekonomi kreatif di Aceh Tamiang mendapatkan pengetahuan, pendampingan, dan akses yang mereka butuhkan untuk kembali menjalankan usaha dan bangkit secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu.
Latar belakang program ini tak terpisah dari kerentanan sektor ekonomi kreatif saat menghadapi bencana. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki cadangan dana dan akses perbankan luas, pelaku ekraf skala mikro — seperti pengrajin tenun, pengolahan kuliner, hingga kreator digital — sering kali kehilangan modal kerja, peralatan, dan jaringan pasar sekaligus saat bencana datang. Tanpa intervensi terstruktur, banyak di antaranya terpaksa menutup usaha secara permanen.
Dalam sesi literasi bisnis, Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kemenekraf Anggara Hayun Anujuprana membahas strategi pengelolaan usaha yang sehat. Sementara Senior Manager Micro Business Group BSI Eko Ervan mengarahkan peserta pada manajemen keuangan sederhana, mencakup pencatatan arus kas, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, serta perencanaan modal kerja.
Sisi keuangan diperkuat melalui skema relaksasi pembiayaan yang dinilai quite progressive. BSI menetapkan bunga 0 persen hingga Desember 2026, kemudian 3 persen sepanjang 2027, baru kembali ke tingkat komersial normal tahun berikutnya. Area Manager BSI Lhokseumawe Totok Sudiarto mengungkapkan bahwa pendampingan nasabah sudah dimulai sejak bencana terjadi, dengan penundaan angsuran yang disesuaikan kemampuan bayar masing-masing pelaku usaha.
Sebagai stimulus langsung, kedua pihak menyerahkan bantuan modal usaha total Rp50 juta kepada 50 pelaku ekraf terpilih. Masing-masing menerima Rp1 juta — nominal yang memang terlihat kecil, namun bagi pelaku mikro di daerah, dana ini bisa berarti pembelian bahan baku awal, perbaikan alat produksi sederhana, atau modal putar untuk memulai kembali siklus penjualan.
Dampak program ini melampaui sekadar bantuan finansial. Melalui pendekatan ekosistem — gabungan literasi, pendampingan, dan akses dana — Kemenekraf dan BSI mencoba memecahkan lingkaran setan kemiskinan pascabencana yang sering menjebak pelaku usaha kecil. Ketika pengrajin tenun Songket Aceh Tamiang misalnya, tidak hanya mendapat uang tapi juga paham cara menghitung harga pokok produksi dan memasarkan produk ke platform digital, daya saing mereka meningkat struktural.
Model kolaborasi kementerian dan BUMN perbankan syariah ini juga menawarkan template yang bisa direplikasi di wilayah bencana lain. Indonesia sebagai negara kepulauan rentan bencana — gempa, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi — membutuhkan protokol standar pemulihan ekonomi kreatif yang terukur, bukan sekadar bantuan sosial bersifat ad-hoc.
Menurut data Kemenekraf, sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar Rp1.200 triliun terhadap PDB nasional tahun 2023, dengan tenaga kerja mencapai 19 juta orang. Mayoritas pelakunya adalah UMKM skala mikro. Melindungi segmen ini dari guncangan bencana berarti melindungi tulang punggung perekonomian rakyat di daerah.
Ke depan, tantangan utama terletak pada keberlanjutan pendampingan. Literasi bisnis sekali jalan tidak akan mengubah perilaku keuangan secara instan. BSI melalui jaringan kantor cabang di Lhokseumawe dan sekitarnya diharapkan bisa menjalankan monitoring berkala, sementara Kemenekraf perlu memastikan akses pasar — baik melalui pameran nasional, platform e-commerce mitra, hingga program ekspor — tetap terbuka bagi produk khas Aceh Tamiang.
Jika program ini berhasil membuktikan modelnya, kolaborasi lintas sektor semacam ini bisa jadi standar baru penanganan pemulihan ekonomi kreatif pascabencana di Indonesia. Bukan lagi pertanyaan "apakah ada bantuan?" tapi "seberapa cepat ekosistem pendukung bisa diaktifkan?" — pergeseran paradigma yang jauh lebih bermakna bagi jutaan pelaku ekraf di nusantara.