Presiden European Leagues Claudius Schaefer menegaskan Gianni Infantino tidak memiliki masa depan di FIFA. Pernyataan tegas itu disampaikan dalam wawancara dengan The Athletic yang dipublikasikan Rabu, menandakan eskalasi tekanan terhadap kepemimpinan Infantino yang telah memimpin badan induk sepak bola dunia sejak 2016.
Schaefer, yang mewakili 53 liga profesional putra dan putri di Eropa, mengungkapkan kekhawatiran mendalam soal konsentrasi kekuasaan di tangan presiden FIFA. "Pengaruh presiden tumbuh dari tahun ke tahun," ujarnya. "Keputusan besar diambil tanpa konsultasi bermakna dengan pemangku kepentingan yang terdampak."
Kritik ini tidak muncul dalam kekosongan. Belakangan ini, FIFA digoncang proposal menjual sebagian hak komersial Piala Dunia — rencana yang akhirnya ditarik mundur setelah protes keras dari berbagai pihak. Tiga konfederasi besar, UEFA, AFC, dan CONCACAF, kini mendesak Infantino mundur. Pembahasan soal vote of no confidence pun sudah mewarnai rapat-rapat internal.
Dua insiden spesifik jadi sorotan utama. Pertama, pemberian FIFA Peace Prize pertama kali kepada Presiden AS Donald Trump pada Desember lalu. Kedua, pencabutan sanksi kartu merah untuk pemain AS Folarin Balogun selama Piala Dunia usai intervensi dari pemimpin Partai Republik. Schaefer menilai keduanya melanggar tata kelola FIFA yang berbasis hukum Swiss.
"FIFA adalah asosiasi di bawah hukum Swiss. Presiden dan dewan harus menjalankan tugas dengan hati-hati. Ini urusan hukum," tegas Schaefer. "Memberi penghargaan tanpa memberitahu dewan, menurut saya, pelanggaran hukum. Kasus kartu merah itu skandal nyata. Tak pernah saya ingat intervensi politik semacam itu soal urusan sportif. Tindakan itu mencoreng integritas permainan."
Di Indonesia, di mana sepak bola jadi olahraga paling populer, gejolak di tingkat global ini berdampak langsung. PSSI sebagai anggota AFC ikut terpengaruh kebijakan FIFA soal jadwal internasional, pembagian dana Forward, hingga standar tata kelola. Ketidakstabilan kepemimpinan FIFA bisa mengganggu program pengembangan sepak bola nasional yang bergantung pada bantuan dan kerangka regulasi dari Zürich.
Liga 1 dan Liga 2 pun tidak terlepas. Kebijakan FIFA soal jendela transfer, status pemain, dan mekanisme solidaritas memengaruhi operasional klub-kliub Indonesia. Jika reformasi tata kelola FIFA terealisasi — seperti yang ditekankan Schaefer — klub Indonesia berpotensi mendapat perlindungan lebih adil dalam disputa transfer dan pembagian dana mekanisme solidaritas.
Schaefer sendiri menegaskan prioritas bukan sekadar mengganti orang, tapi mendefinisikan ulang peran presiden FIFA. "Bagi kami, merealisasikan reformasi itu tugas paling penting, dan itu hanya bisa terjadi dengan presiden lain," katanya. Pandangan ini sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang juga digemaikan oleh banyak stakeholder sepak bola di Asia Tenggara.
Infantino akan mencalonkan diri untuk periode keempat pada 2026. Meskipun oposisi semakin keras, keuntungan incumbency dan jaringan politiknya di konfederasi Afrika, Asia, dan Amerika Tengah masih substansial. Namun, tekanan dari UEFA — konfederasi terkaya dan paling berkuasa — menciptakan dinamika yang tak terduga.
Sejumlah pakar hukum olahraga menilai kasus Balogun dan Peace Prize bisa jadi landasan gugatan formal ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) atau bahkan pengadilan Swiss. Jika dikembangkan, ini bisa jadi preseden berbahaya: keputusan sportif yang bisa dibalikkan lewat tekanan politik. Bagi sepak bola Indonesia yang berusaha menegakkan integritas liga, ini pelajaran keras.
Langkah selanjutnya mungkin lahir di Kongres FIFA mendatang. Jika vote of no confidence benar-benar diajukan dan mendapat dukungan mayoritas, Infantino bisa terpaksa mundur sebelum masa jabatan berakhir. Alternatifnya, reformasi internal — seperti memperkuat dewan dan membatasi kekuasaan eksekutif — bisa jadi kompromi. Namun, dengan posisi Schaefer yang keras, jalan kompromi terasa sempit.
Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kisah ini mengingatkan bahwa tata kelola baik di tingkat global bukan urusan abstrak. Ia menentukan apakah Piala Dunia diperluas tanpa pertimbangan kesehatan pemain, apakah dana bantuan tersebar merata, dan apakah integritas pertandingan terjaga dari intervensi politik. Reformasi FIFA, kalau sukses, akan berdampak hingga ke stadion-stadion di Tanah Air.