Israel dan Lebanon akhirnya menyepakati kerangka kerja baru setelah empat hari perundingan intensif di Washington, DC, yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah berlangsung sejak 2 Maret lalu. Selama periode konflik tersebut, Israel tercatat menduduki sekitar 20 persen wilayah Lebanon di bagian selatan dan mengakibatkan lebih dari 4.000 korban jiwa. Upaya gencatan senjata sebelumnya pada November 2024 terbukti gagal karena serangan militer yang terus berlanjut.
Inti dari kesepakatan terbaru ini adalah proses bertahap di mana militer Lebanon akan memulihkan otoritas kedaulatan di seluruh wilayahnya. Namun, proses ini dikaitkan dengan syarat pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, yang secara eksplisit merujuk pada Hizbullah. Syarat inilah yang menjadi titik krusial perdebatan, mengingat Hizbullah selama ini menolak keras tuntutan tersebut dan bersikeras agar Israel terlebih dahulu mengakhiri pendudukan militernya.
Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, dengan tegas menolak kerangka kerja tersebut dan menyebutnya sebagai dokumen yang tidak sah. Penolakan ini juga tercermin dari aksi massa pendukung Hizbullah di Beirut yang turun ke jalan sebagai bentuk protes. Kelompok tersebut menekankan bahwa kedaulatan Lebanon tidak boleh dikompromikan dengan tuntutan pelucutan senjata di bawah tekanan militer asing.
Perjanjian ini tidak secara spesifik mewajibkan penarikan penuh pasukan Israel. Sebagai gantinya, Israel hanya akan melakukan penempatan ulang secara progresif di dua zona percontohan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa langkah ini akan memungkinkan warga sipil Lebanon untuk kembali ke rumah mereka di bawah kendali otoritas negara. Namun, bagi banyak pihak, ketidakpastian mengenai penarikan penuh pasukan Israel tetap menjadi hambatan utama.
Lebih dari 1,2 juta warga Lebanon telah terpaksa mengungsi akibat konflik ini, menjadikan pemulihan keamanan di wilayah selatan sebagai prioritas kemanusiaan. Pemerintah Lebanon sendiri telah menandatangani komitmen untuk menolak penggunaan kekuatan oleh aktor mana pun di luar kendali negara. Meski demikian, skeptisisme tetap tinggi mengingat keterlibatan Hizbullah yang sangat kuat dalam struktur keamanan dan politik Lebanon.
Keberhasilan kesepakatan ini kini bergantung pada kemampuan pemerintah Lebanon untuk menegakkan otoritasnya di tengah tekanan dari pihak domestik maupun internasional. Jika proses 'penempatan ulang progresif' ini gagal memenuhi ekspektasi keamanan bagi warga sipil dan Hizbullah tetap pada pendiriannya, stabilitas di kawasan Timur Tengah diprediksi akan tetap berada dalam kondisi yang sangat rapuh dan berisiko kembali memicu eskalasi militer.