Upaya mediasi Pakistan untuk meredam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali mengalami kegagalan setelah memorandum kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada pertengahan Juni lalu kini terkoyak oleh eskalasi militer terbaru. Kesepakatan yang digagas dari Islamabad tersebut sempat diklaim sebagai jalan keluar strategis untuk menghentikan permusuhan dan membuka kembali Jalur Selat Hormuz.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani MoU tersebut pada 17 Juni sebagai fasilitator, namun kurang dari empat pekan berselang, Kementerian Luar Negeri Pakistan harus menerbitkan dua pernyataan resmi yang menyatakan 'keprihatinan mendalam' atas serangan baru kedua belah pihak. Pada Senin pagi, AS melancarkan serangan terbaru ke wilayah Iran, yang dibalas dengan peluncuran rudal dan drone ke sejumlah negara Teluk yang dianggap Tehran menaungi pangkalan militer AS.
Ini merupakan setidaknya kegagalan ketiga sejak gencatan senjata pertama ditandatangani pada 8 April silam. Setelah kesepakatan April tersebut runtuh, AS memberlakukan blokade laut terhadap kapal Iran di Selat Hormuz, memicu saling serang di perairan strategis itu. Kemudian, pasca-penandatanganan MoU Juni, Iran menyerang beberapa kapal yang diklaim melintas tanpa izin, memperparah eskalasi dengan Washington.
Serangan terhadap kapal tanker Iran pekan lalu meningkatkan tensi ke level tertinggi. Serangan AS telah menghantam setidaknya 10 provinsi di Iran, menewaskan seorang tentara, beberapa nelayan di Provinsi Hormozgan, dan seorang pemadam kebakaran di Sistan dan Baluchestan. Infrastruktur seperti jembatan rel kereta api yang menghubungkan Iran dengan Asia Tengah dan China turut menjadi target, bersama jembatan dekat Mashhad yang digunakan pelayat pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Qatar, yang berperan sebagai mediator bersama Pakistan, kini ikut terseret langsung ke dalam konflik. Pada Minggu, rudal dan drone Iran menghantam negara Teluk tersebut, dengan puing intersepsi melukai tiga orang, termasuk seorang anak-anak. Tehran menuduh Washington melanggar 'hampir semua bagian' kesepakatan Juni dalam kurun 25 hari, merujuk pada serangan terhadap infrastruktur transportasi dan kapal nelayan.
Bagi Indonesia, gejolak di Selat Hormuz bukan sekadar berita internasional yang jauh dari kenyataan. Selat ini adalah arteri utama bagi pasokan energi global dan logistik rantai pasok teknologi. Sebagai negara pengimpor minyak dan komponen elektronik, kenaikan harga bahan bakar akibat ketidakpastian di Timur Tengah berpotensi mengerek biaya produksi perangkat keras (hardware) dan semikonduktor yang masuk ke pasar dalam negeri.
Industri teknologi Indonesia, termasuk manufaktur ponsel pintar dan perakitannya, sangat bergantung pada stabilitas rantai pasok dari Asia Timur yang terhubung via jalur logistik darat dan laut. Hancurnya jembatan rel penghubung Iran-China akibat konflik ini mengancam koridor logistik Jalur Sutra Modern, yang kerap digunakan sebagai jalur alternatif distribusi komponen teknologi guna memangkas waktu pengiriman dibandingkan rute laut konvensional.
Di sisi lain, lonjakan harga energi global berdampak langsung pada operasional pusat data (data center) di Indonesia. Banyak perusahaan teknologi lokal dan multinasional yang mengandalkan listrik dari pembangkit berbasis fosil. Jika biaya operasional melonjak, investasi transformasi digital dan penetrasi layanan awan (cloud) di Tanah Air bisa terhambat.
Javad Heiran-Nia, Direktur Persian Gulf Studies Group di Tehran, menilai MoU yang dibantu Pakistan tersebut memang tidak pernah dirancang untuk menyelesaikan akar konflik. 'MoU menunda isu substantif untuk negosiasi masa depan dan berfungsi murni sebagai instrumen taktis untuk menghentikan permusuhan serta membuka kembali Selat Hormuz,' ujarnya. Iran memandang selat tersebut sebagai aset strategis dan alat pencegah (deterrent).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan pihaknya telah 'bertindak dengan itikad baik', namun akan terus menanggapi pelanggaran AS. 'Setiap kali pihak lain gagal memenuhi kewajibannya, kami tidak mempertahankan kewajiban kami, dan kami akan terus bertindak demikian,' kata Baghaei. Meski demikian, ia memastikan mediator seperti Pakistan, Qatar, dan Oman masih terus berupaya.
Upaya diplomasi Islamabad memang intensif. Sejak perang pecah pada 28 Februari, Pakistan menjembatani pembicaraan April—pertemuan pertama pejabat AS dan Iran dalam satu ruangan setelah empat dekade. Menteri Luar Negeri Ishaq Dar bahkan melakukan kontak telepon dengan mitranya di Iran dan Arab Saudi untuk menekankan dialog sebagai 'satu-satunya jalan yang layak'. Namun, para analis menyebut Pakistan tidak memiliki instrumen paksa untuk menegakkan kesepakatan.
Ke depan, peluang Pakistan atau negara lain membawa Washington dan Tehran kembali ke meja perundingan sangat tipis selama distrust (ketidakpercayaan) terus membesar. Dania Thafer dari Gulf International Forum menyebut mediator kehilangan alat untuk mengubah kalkulasi strategis, kecuali jika terjadi pergeseran kekuatan akibat bentrokan militer terbatas. Bagi Indonesia, ketidakpastian ini menuntut mitigasi rantai pasok dan diversifikasi energi lebih cepat agar sektor teknologi tidak menjadi korban tak langsung perang proxy di Timur Tengah.