Komisi Eropa pada April lalu menyetujui pengecualian yang memungkinkan Ukraine menggunakan sebagian pinjaman pertahanan senilai miliaran euro untuk membeli drone dengan komponen dari luar daftar negara pemasok terverifikasi. Meskipun Bruxelles tidak menyebut negara asal secara eksplisit, laporan Financial Times mid-Juli mengonfirmasi bahwa pengecualian ini ditujukan untuk komponen buatan China.
Keputusan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan pengakuan nyata bahwa industri pertahanan Eropa — meskipun memiliki keahlian teknis — belum mampu memproduksi komponen drone dalam skala, kecepatan, dan biaya yang setara dengan China. Perang di Ukraine telah mengubah drone dari alat pendukung menjadi aset strategis yang dibutuhkan dalam jumlah ribuan per bulan, jauh melebihi kapasitas rantai pasok konvensional.
Latar belakangnya jelas: sejak invasi penuh Rusia pada Februari 2022, kedua belah pihak menghabiskan drone dalam volume tak terduga. Drone FPV ukuran telapak tangan hingga loitering munitions jarak jauh semuanya bergantung pada rantai pasok yang sama. Laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) Desember lalu menegaskan bahwa hampir setiap sistem tak berawak di medan tempur Ukraine mengandung bahan atau komponen dari pabrik dan rafineri China.
Keunggulan China tidak terletak pada satu teknologi revolusioner, melainkan pada ekosistem manufaktur terintegrasi yang dibangun selama puluhan tahun. Di Shenzhen dan sejenisnya, satu perusahaan bisa mendapatkan motor, pengontrol kecepatan elektronik (ESC), konektor, kamera, baterai, antena, flight controller, dan peralatan produksi dari pemasok yang berlokasi dalam radius puluhan kilometer. Andrii Tyndyk, CEO AeroMotors — produsen motor drone Ukraine — menggambarkan kontras tajam: pemasok Eropa lebih terfragmentasi, beroperasi volume lebih rendah, dan kekurangan kepastian permintaan jangka panjang dari sektor pertahanan.
AeroMotors sendiri, yang dibiayai venture capital Swedia Front Ventures, menargetkan kapasitas 60.000 motor per bulan setelah investasi terbaru — lompatan besar dari 10.000 unit bulan Desember 2025. Namun angka itu tetap tergantung pada ketersediaan bahan baku dan sub-komponen yang banyak berasal dari China. Hao Nan dari Ploughshares Fund menilai bahwa masing-masing komponen mungkin tidak "teknologis secara eksepsional", tetapi ekosistem terintegrasi China — dari bahan baku hingga logistik — mampu mengirimkan produk andal dengan biaya rendah, volume tinggi, dan kecepatan yang sulit ditandingi.
Paket drone UE senilai 6 miliar euro, bagian dari Pinjaman Dukungan Ukraine 90 miliar euro, dirancang untuk memperkuat basis industri Ukraine dan Eropa. Aturan awal mewajibkan pengadaan dari Ukraine, negara anggota UE, dan negara mitra terverifikasi. Namun realitas medan memaksa Bruxelles mengubah aturan main: pada 1 April, Komisi menyetujui pengecualian memungkinkan hingga lebih dari 35 persen nilai komponen berasal dari luar daftar tersebut, setelah Kyiv membuktikan produsen lokal dan Eropa tak mampu memenuhi kuantitas dan tenggat waktu.
Implikasi strategis melampaui perang Ukraine. Kejadian ini mengungkap kerentanan fundamental dalam otonomi strategis Eropa. Upaya mengurangi ketergantungan pada China — yang telah menjadi narasi politik utama di Bruxelles — bertabrakan dengan kenyataan fisik rantai pasok. Bahkan dengan dana masif dan keinginan politik, membangun ekosistem manufaktur setara butuh waktu puluhan tahun, bukan beberapa tahun anggaran.
Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan secara langsung. Program drone nasional — baik militer melalui PT Dirgantara Indonesia (PT DI) maupun komersial via startup seperti Terra Drone Indonesia dan Eagle Drone Services — menghadapi tantangan serupa. Sebagian besar komponen kritis: flight controller, ESC, motor brushless, baterai LiPo, dan modul komunikasi masih diimpor, mayoritas dari China. Meskipun ada inisiatif pengassemblyan lokal, kedalaman rantai pasok (deep supply chain) — dari bahan baku langka, sel baterai, hingga semiconductor — belum ada di dalam negeri.
Kementerian Pertahanan dan BPPT (sekarang BRIN) telah menggarisbawahi kebutuhan otonomi komponen vital dalam Roadmap Industri Pertahanan 2020-2024. Namun realisasi lambat. Berbeda dengan Eropa yang memiliki basis industri elektronik matang, Indonesia masih dalam tahap membangun ekosistem dari nol. Kolaborasi dengan Korea Selatan (misalnya program KF-21 yang melibatkan PT DI) atau Turki (Baykar) bisa mempercepat transfer teknologi, tapi ketergantungan pada komponen pasif dan bahan baku akan tetap mengaitkan rantai pasok ke China.
Sementara itu, pasar drone sipil Indonesia berkembang pesat untuk pertanian presisi, inspeksi infrastruktur, dan logistik. Startup lokal seperti Avionics dan RevoU Drone Academy mendorong ekosistem pengembang, namun hardware inti tetap impor. Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang ketat untuk pengadaan pemerintah bisa jadi kontraproduktif jika tidak disertai insentif jangka panjang bagi industri komponen elektronik — sektor yang butuh investasi besar, siklus R&D panjang, dan pasar pasti.
Ke depan, Eropa kemungkinan akan mempercepat program European Defence Fund dan ASAP (Act in Support of Ammunition Production) untuk membangun kapasitas komponen drone. Tapi pengalaman Ukraine menunjukkan: dalam perang, kecepatan dan volume mengalahkan preferensi politik. Indonesia perlu mengevaluasi apakah strategi "assembly only" cukup, atau butuh komitmen negara untuk membangun fasilitas fabrikasi semiconductor dan bahan baku lanjutan — investasi yang mahal, tapi menentukan kedaulatan teknologi di era drone swarm dan AI warfare.