Dunia bisnis diler kendaraan listrik (EV) di Amerika Serikat mengalami fluktuasi yang ekstrem sepanjang dekade 2020-an. Matthew Haiken, pemilik diler Polestar di New Jersey, telah melalui berbagai tantangan mulai dari lonjakan permintaan saat pandemi, kelangkaan stok, hingga pergeseran insentif pajak federal. Kini, ia menghadapi rintangan paling berat yang mengancam keberlangsungan bisnisnya: kebijakan pemerintah AS terkait teknologi kendaraan terhubung yang diproduksi di Tiongkok.
Pada akhir Juni, Polestar mengumumkan bahwa Departemen Perdagangan AS menolak otorisasi yang memungkinkan merek tersebut terus memasarkan kendaraannya di pasar Amerika. Keputusan ini didasarkan pada aturan federal yang melarang penjualan kendaraan dengan teknologi perangkat lunak dan keras yang berasal dari Tiongkok. Sebagai perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Geely Holding, Polestar terkena dampak langsung dari regulasi keamanan nasional tersebut.
Polestar menyatakan akan menghentikan seluruh penjualan kendaraan baru di Amerika Serikat mulai model tahun 2027. Haiken, yang telah menginvestasikan jutaan dolar untuk mengembangkan diler Polestar miliknya, mengaku sangat terkejut dan kecewa. Ia secara terbuka menyalahkan manajemen global Polestar karena dianggap gagal menavigasi regulasi pemerintah AS, berbeda dengan Volvo yang berhasil mendapatkan izin setelah melakukan negosiasi terkait keamanan data dan tata kelola perusahaan.
Kebijakan yang disahkan oleh Departemen Perdagangan AS pada Januari 2025 ini bertujuan untuk memitigasi risiko keamanan nasional. Pemerintah AS berargumen bahwa komponen seperti kamera, mikrofon, dan sistem GPS pada kendaraan yang terhubung ke internet dapat disalahgunakan oleh pihak asing. Menteri Perdagangan Gina Raimondo menekankan bahwa akses terhadap data sensitif tersebut merupakan ancaman serius bagi privasi warga AS dan keamanan negara.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi 32 diler Polestar yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Meskipun Polestar berjanji akan terus menjual stok kendaraan yang ada, masa depan diler-diler tersebut tetap berada di ujung tanduk. Para pengusaha diler kini harus menghadapi konsekuensi finansial yang besar akibat ketidakmampuan prinsipal mereka dalam memenuhi standar kepatuhan teknologi yang ditetapkan oleh pemerintah Washington.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pemain otomotif global tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keamanan siber dan data dalam rantai pasok teknologi. Bagi para diler, peristiwa ini bukan hanya masalah operasional, melainkan ancaman langsung terhadap investasi jangka panjang yang telah mereka bangun di tengah pasar EV yang sedang bertransformasi secara cepat.