Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Mike Johnson memperingatkan bahwa konfrontasi militer antara Washington dan Tehran siap memasuki babak baru. Pernyataan itu disampaikannya dalam wawancara dengan Fox News yang dilansir Middle East Eye, Minggu (23/8), di tengah ketegangan yang belum juga reda sejak awal tahun ini.
Johnson mengklaim administrasi Donald Trump telah berhasil mencegah Iran memperoleh kapabilitas nuklir, namun menambahkan bahwa rezim di Tehran "tak bisa dipercaya di meja perundingan". Sikap keras ini mengulang narasi yang sering dibawakan Trump sejak masa kampanye, yang menempatkan tekanan maksimum sebagai satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh pemimpin Iran.
Konflik terbuka antara kedua negara meledak pada akhir Februari lalu, ketika AS dan Israel melancarkan seranggabungan yang membunuh sejumlah pejabat tinggi pertahanan Iran serta Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Tehran membalas dengan serangan balistik ke wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Yordania serta Bahrain, memperluas cakrawala perang ke negara-negara Teluk.
Kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata pada April, namun tanpa jaminan perpanjangan. Pada Juni, mereka menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang memberikan jendela 60 hari untuk negosiasi damai. Sepakatannya, Trump berulang kali mengancam akan menyerang kembali — ancaman yang sebagian terealisasi, sebagian lain dianggap hanya retorika politik.
Iran menanggapi dengan balasan militer sekaligus menolak duduk di meja perundingan di bawah ancaman. Teheran menegaskan bahwa diplomasi hanya mungkin jika dilakukan tanpa tekanan dan dengan hormat timbal balik. Posisi ini menciptakan kebuntuan: AS menuntut kepatuhan penuh, Iran menuntut penghapusan sanksi dan penghentian ancaman militer sebagai prasyarat.
Analis keamanan global menilai pernyataan Johnson bukan sekadar retorika, melainkan sinyal bahwa Kongres — yang dikendalikan Partai Republik — siap mendanai dan mengotorisasi eskalasi lebih lanjut. Dukungan bipartisan untuk kebijakan keras terhadap Iran tetap kuat, meski ada suara kritis dari kalangan Demokrat yang khawatir perang tanpa akhir akan menguras sumber daya dan menstabilkan harga energi global.
Bagi Indonesia, eskalasi di Teluk Persia berdampak langsung ke stabilitas harga minyak dan gas. Sebagai negara impor neto energi, kenaikan harga crude oil akan menambah tekanan inflasi dan defisit neraca perdagangan. Kementerian ESDM telah memantau rute tanker melalui Selat Hormuz, di mana 20% pasokan minyak dunia lewat. Gangguan aliran akan memaksa Pertamina mencari supllier alternatif dengan biaya lebih tinggi.
Di sisi keamanan, Indonesia sebagai anggota Gerakan Non-Blok dan penggerak ASEAN berpotensi terdorong untuk mengambil posisi diplomatik. Jakarta secara konsisten menentang penggunaan kekuatan dan mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog. Namun, tekanan dari mitra strategis — baik AS maupun China — bisa mempersulit posisi netral yang dipegang pemerintah.
Komunitas diaspora Indonesia di Timur Tengah, terutama di negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arabia Saudi, juga berada dalam posisi rentan. Ribuan pekerja migran dan profesional Indonesia di wilayah tersebut berpotensi terdampak jika konflik melebar ke serangan terhadap infrastruktur sipil atau pangkalan militer AS yang tersebar di wilayah tersebut.
Ahli hubungan internasional dari CSIS Jakarta, Dewi Fortuna Anwar, menilai bahwa "Indonesia harus mempersiapkan skenario terburuk, termasuk evakuasi warganegara dan diversifikasi rute impor energi, sambil terus mendorong diplomasi multilateral melalui PBB dan OIC". Menurutnya, ketergantungan pada satu jalur pasokan energi adalah kelemahan strategis yang harus segera diatasi.
Masa depan konflik ini bergantung pada tiga variabel: keputusan Trump apakah akan mengotorisasi invasi darat atau menyerah pada tekanan diplomatik, respons Israel yang memiliki agenda sendiri soal ancaman eksistensial, dan kemampuan rezim Iran baru pasca-Khamenei untuk mempertahankan kohesi internal di tengah tekanan maksimum. Fase baru yang dimaksud Johnson bisa berarti eskalasi militer total, atau justru perang proxy yang lebih lama dan mahal.
Satu hal pasti: ketidakpastian di Timur Tengah tidak akan berakhir cepat. Bagi Indonesia, pelajaran utamanya adalah urgensi transisi energi dan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu rentan terhadap geopolitika ribuan kilometer jauhnya. Ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan militer, tapi juga ketahanan pangan, energi, dan keuangan di era ketidakpastian global.