Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka mengakui bahwa rakyatnya tengah menghadapi tumpukan masalah yang kompleks, mulai dari inflasi melonjak, pengangguran, hingga erosi kepercayaan publik. Pengakuan ini disampaikan dalam pidato televisi pada Minggu, 23 Agustus 2026, tepat setelah Washington melancarkan paket sanksi baru yang dirancang untuk melumpuhkan perekonomian Persia secara total.
"Saya memahami bahwa kita memiliki banyak masalah di masyarakat saat ini. Kami berusaha mencegahnya sebisa mungkin," ujar Pezeshkian dengan nada yang jarang terdengar dari pemimpin Iran, yang cenderung mengekspos ketahanan di hadapan tekanan asing. Frasa "perang ekonomi, militer, dan keamanan skala penuh" ia gunakan untuk menggambarkan kondisi negara yang dipimpinnya sejak pertengahan 2024.
Latar belakang kekacauan ini bermula dari kebijakan "tekanan maksimum" yang digulirkan kembali oleh Administrasi Donald Trump pasca-kemenangannya pada November 2025. Berbeda dengan era Biden yang sempat memberikan ruang negosiasi nuklir, Trump memilih jalur konfrontasi total. Sanksi terbaru menargetkan sektor minyak, perbankan sentral, hingga jaringan perdagangan bayangan yang jadi tabung oksigen Iran selama bertahun-tahun.
Dampaknya terasa segera. Nilai tukar rial Iran ambruk ke level terendah sejarah, melewati 700.000 rial per dolar AS di pasar hitam bulan lalu. Inflasi tahunan melonjak melewati 50 persen, menggerus daya beli kelas menengah yang sudah tipis. Laporan Bank Sentral Iran menunjukkan cadangan devisa menipis hingga level kritis, membatasi kemampuan impor bahan makanan dan obat-obatan.
Krisis ekonomi ini memicu gelombang protes berulang sejak 2022. Demonstrasi Desember 2025 yang dipicu kenaikan harga bahan bakar dan roti berkembang menjadi gerakan anti-pemerintahan massal. Otoritas Iran mengakui lebih dari 3.000 jiwa tewas dalam kerusuhan itu, meskipun LSM internasional seperti Amnesty International dan Iran Human Rights memperkirakan angka korban jauh lebih tinggi akibat penembakan peluru hidup oleh Pasukan Revolusioner (IRGC) dan Basij.
Teheran menuding Israel dan AS sebagai dalang kekerasan, mengklaim jaringan intelijen asing menggerakkan "pembangkang bersepeda motor" untuk menciptakan kaos. Namun, aktivis hak asasi manusia menafikan narasi ini, menunjuk bukti video penindakan brutal terhadap demonstran damai, penahanan massal, dan eksekusi sumari tanpa proses hukum yang adil.
Di tengah gejolak dalam negeri, Pezeshkian berusaha memproyeksikan gambar pemimpin yang peduli. Ia menjanjikan upaya "segenap hati" untuk mengatasi inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengamankan masa depan generasi muda. Namun, analis Tehran Bureau of Economic Research menilai janji itu mustahil ditepati tanpa pelonggaran sanksi atau reformasi struktural yang ditentang oleh fraksi keras di Majlis (Parlemen) dan Kepemimpinan Tertinggi Ayatollah Khamenei.
Kendati demikian, ada sinyal pergeseran taktik. Pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Iran diam-diam mengeksplorasi saluran diplomasi tidak resmi dengan negara-negara Eropa dan negara-negara Teluk untuk mencari celah perdagangan. Rusia dan China tetap menjadi mitra strategis, namun keduanya hati-hati melanggar sanksi sekunder AS yang mengancam akses ke sistem keuangan global.
Bagi Indonesia, kestabilan Iran bukan sekadar berita internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan Persia. Lebih praktis lagi, krisis Iran memengaruhi harga minyak global — meskipun saat ini dampaknya tertahan oleh produksi AS dan permintaan China yang melambat. Jika konflik memanas ke Selat Hormuz, di mana 20 persen minyak dunia lewat, BBM dan inflasi Indonesia akan tertekan.
Di sisi keamanan, escalation di Timur Tengah berpotensi memicu radikalisasi di Asia Tenggara. Intelijen Indonesia telah memperketat pengawasan terhadap jaringan yang mencoba memanfaatkan solidaritas Palestina dan anti-Zionisme untuk merekrut simpatisan ke dalam ideologi kekerasan. Kementerian Luar Negeri RI konsisten mendorong solusi diplomatik dan menolak sanksi unilateral yang melanggar Hukum Internasional.
Ke depan, tiga skenario menghadang Iran. Pertama, rezim bertahan dengan represi dan ekonomi perang, mengorbankan kesejahteraan rakyat. Kedua, tekanan internal memaksa transisi politik bertahap — mungkin melalui referendum konstitusi yang pernah diusung Pezeshkian saat kampanye. Ketiga, konfrontasi militer terbuka dengan AS dan Israel yang akan mengubah peta geopolitik wilayah secara fundamental. Pilihan Tehran dalam bulan-bulan mendatang akan menentukan apakah Persia menuju reformasi atau runtuh dari dalam.