Pemerintah AS mencetak koin uang senilai satu dolar yang menggambarkan wajah Presiden Donald Trump, menandai 250 tahun kemerdekaan negara tersebut. Koin yang bertanggal 1776 hingga 2026 ini langsung menjadi sorapan publik karena melanggar aturan yang melarang wajah hidup-hidup presiden muncul di mata uang resmi. Rancangan koin tersebut menampilkan wajah Trump di sisi depannya, dilengkapi dengan kalimat 'Liberty' dan 'In God We Trust', sementara sisi belakangnya menggambarkan lencana presidenial AS dengan gambar elang memegang anak panah dan cabang zaitun, dikelilingi oleh perisai bertuliskan angka 250.
Penjualan koin dilakukan dalam bentuk gulung berisi 25 butir dengan harga $61 atau sekira Rp970 ribu, dan kemasan besar berisi 100 butir dijual dengan harga $154,50 atau sekitar Rp2,4 juta. Markup yang diterapkan mencapai 144 persen dari nilai nominalnya, menjadikan koin tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga koleksi yang ditujukan bagi penggemar sejarah atau numismatis.
Keputusan ini menimbulkan polemik karena bertentangan dengan ketentuan hukum federal yang menyatakan bahwa tidak ada presiden yang masih hidup boleh muncul di uang kertas atau koin resmi AS. Namun, Trump secara konsisten menantang norma dan hukum yang ada sejak kembali kekuatannya pada pemerintahannya yang kedua. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Departemen Keuangan AS Scott Bessent juga sempat mengumumkan rencana pemerintah untuk menerbitkan uang kertas pecahan $250 yang akan memuat wajah Trump, meskipun ia mengakui bahwa langkah tersebut membutuhkan perubahan hukum dari Kongres.
Sementara itu, pada Maret lalu, Departemen Keuangan AS juga mengumumkan bahwa uang kertas fiat akan segera dilengkapi dengan tanda tangan langsung Trump, menjadi langkah pertama dalam sejarah bagi seorang presiden yang masih menjabat. Beberapa hari setelahnya, Menteri Keuangan AS tidak memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan koin senilai satu dolar yang memuat wajahnya.
Trump juga telah memajang kehadirannya secara simbolis di berbagai institusi budaya dan pemerintahan pusat. Salah satunya adalah mengganti nama Kennedy Center for the Arts dengan nama sendiri, serta merombong ruang East Wing di Istana Putih untuk membuka ruang bagi ballroom baru. Langkah-langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinannya yang tidak konconvensional dan sering kali kontroversial.
Dari sudut pandang internasional, koin ini bisa menjadi simbol ekspresi identitas politik yang semakin kuat di bawah pemerintahan Trump. Namun, dampaknya tidak terbatas hanya pada AS. Di Indonesia, misalnya, tidak ada tradisi serupa terkait pajangan wajah hidup-hidup pemimpin di uang pecahan resmi. Sejauh ini, uang rupiah hanya menampilkan gambar ikon budaya dan landmark nasional seperti Patung Liberty, Candi Borobudur, dan Monumen Nasional.
Larangan yang ada di Indonesia justru cenderung lebih ketat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Nilai Tukar dan Penggunaan Uang Menyatakan bahwa uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak boleh mengandung unsur personal politik. Ini mencerminkan filosofi demokrasi yang ingin menjaga simbol negara tetap netral dan inklusif.
Di sisi lain, koin yang diterbitkan oleh AS ini juga bisa menimbulkan dampak ekonomi bagi pasar koleksi global. Banyak penggemar uang atau numismatis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang mengikuti perkembangan uang koleksi dari berbagai negara. Beberapa di antaranya bahkan rela membeli koin-koin langka sebagai investasi simbolis maupun emosional.
Namun, banyak pula yang khawatir bahwa penerbitan koin semacam ini bisa melemahkan konstitusi demokrasi. Menempatkan wajah hidup-hidup seorang presiden di uang resmi bisa dibaca sebagai bentuk normalisasi penguasaan pribadi terhadap simbol negara, yang justru seharusya menjadi milik seluruh rakyat.
Beberapa analis politik AS menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi Trump untuk menanamkan citra pribadinya di memori kolektif bangsa. Dengan munculnya wajahnya di uang, Trump tidak hanya menulis bab terbaru dalam sejarahnya, tetapi juga mencoba menggoreskan jejaknya di simbol-simbol negara yang paling dasar.
Meskipun belum jelas apakah langkah ini akan berhasil secara hukum, dampahnya telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat AS dan dunia. Ini juga menambah pertanyaan tentang batas antara simbol negara dan propaganda pribadi di era politik yang semakin personal.
Ke depan, mungkin kita akan melihat lebih banyak langkah serupa jika Trump terus memperluas pengaruhnya. Namun, setiap langkahnya juga akan semakin memicu perdebatan tentang demokrasi, hukum, dan identitas nasional di tengah ancaman autoritarianisme yang semakin terbuka saja.
Bagi pembaca Indonesia, koin ini mungkin terlihat jauh, tetapi ia mengingatkan kita pada pentingnya menjaga simbol-simbol negara tetap netral dan tidak terjebak dalam dinamika personal politik. Sejauh ini, kebijakan di Indonesia tetap konsisten dalam menjaga uang rupiah bebas dari unsur personalitas politik, sesuatu yang layak diapresiasi sebagai bagian dari komitmen terhadap demokrasi yang inklusif.
Trump kemungkinan akan terus mencari cara baru untuk menempelkan jejaknya di simbol-simbol negara AS. Namun, seberapa jauhkah langkahnya sebelum menghadapi keterbatasan hukum yang semakin ketat? Jawaban atas pertanyaan ini akan terus mengikuti dinamika politik AS, sementara dunia, termasuk Indonesia, punya banyak pelajaran tentang pentingnya memisahkan simbol negara dari ambisi pribadi.