Pemerintah Kolombia resmi membuka kantor kedutaan besarnya untuk Israel di Yerusalem pada Rabu (14/10/2026). Langkah diplomatik yang kontroversial ini menandai perubahan arah kebijakan luar negeri secara drastis di bawah kepemimpinan Presiden Abelardo de la Espriella, yang baru menjabat sejak Agustus lalu.
Peresmian tersebut sekaligus menjadi titik balik dari kebijakan pendahulunya, Gustavo Petro. Pada tahun 2024, Petro sempat memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap eskalasi konflik di Jalur Gaza. Kini, di bawah administrasi baru, Bogota justru memilih untuk mempererat kembali kemitraan strategis dengan Tel Aviv.
Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bula Escobar, menegaskan bahwa pemutusan hubungan diplomatik sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Dalam upacara peresmian, ia menyatakan bahwa Israel merupakan mitra strategis yang seharusnya tidak pernah dijauhkan dari hubungan bilateral. Bersamaan dengan pembukaan kedutaan, Kolombia juga memulihkan perjanjian perdagangan bebas yang sempat dihentikan oleh pemerintahan sebelumnya.
Langkah ini menempatkan Kolombia sebagai negara ke-10 di dunia yang memindahkan atau menempatkan kedutaannya di Yerusalem. Mayoritas negara anggota PBB hingga saat ini masih mempertahankan misi diplomatik mereka di Tel Aviv, merujuk pada status Yerusalem yang masih dipersengketakan dalam negosiasi damai antara Israel dan Palestina.
Reaksi keras segera muncul dari pihak berwenang Palestina. Mereka mengecam keputusan tersebut sebagai pelanggaran terhadap legitimasi internasional dan resolusi PBB terkait status hukum kota suci Yerusalem. Kementerian Luar Negeri Yordania juga memberikan kritik serupa, menyebut tindakan tersebut tidak sejalan dengan hukum internasional yang berlaku.
Bagi publik Indonesia, langkah Kolombia ini menjadi pengingat akan posisi strategis Yerusalem dalam politik global. Indonesia, sebagai negara dengan dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina, memandang status Yerusalem sebagai isu fundamental yang harus diselesaikan melalui solusi dua negara. Pergeseran kebijakan di Amerika Latin ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang di forum-forum internasional.
Secara ekonomi, pemulihan hubungan dagang antara Kolombia dan Israel mungkin memberikan sinyal bagi pasar global mengenai stabilitas kemitraan di kawasan tersebut. Namun, keterlibatan Kolombia dalam mendukung klaim kedaulatan Israel di Yerusalem dapat memicu sentimen negatif dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyambut hangat langkah ini sebagai momen penting bagi negaranya. Ia menekankan bahwa hubungan kedua negara akan bergerak dengan tekad dan kekuatan yang lebih besar di masa depan. Sementara itu, Duta Besar Kolombia untuk Israel, Tania Gilinski, menyatakan komitmennya untuk memperdalam kolaborasi di berbagai sektor strategis.
Di lapangan, langkah politik ini memicu demonstrasi di dalam negeri Kolombia. Kelompok masyarakat sipil yang menentang kebijakan tersebut menganggap bahwa kedekatan dengan Israel di tengah krisis kemanusiaan di Gaza akan mencoreng citra diplomasi Kolombia. Meski demikian, pemerintahan De la Espriella tampak teguh dengan agenda 'kemitraan strategis' yang diusungnya.
Ke depannya, tren pemindahan kedutaan ke Yerusalem kemungkinan besar masih akan terbatas pada negara-negara yang memiliki kedekatan geopolitik dengan Amerika Serikat, seperti yang terjadi saat era Donald Trump tahun 2018. Negara-negara lain cenderung akan tetap berhati-hati untuk tidak melangkahi konsensus internasional agar tidak merusak hubungan dengan blok negara-negara Arab dan pendukung Palestina.
Sikap Indonesia ke depan dipastikan tidak akan berubah. Pemerintah RI tetap memegang teguh komitmen untuk tidak membuka perwakilan diplomatik di Yerusalem selama status final kota tersebut belum mencapai kesepakatan damai yang adil antara Israel dan Palestina sesuai mandat internasional.
Peristiwa ini menjadi refleksi nyata bagaimana perubahan kepemimpinan di sebuah negara dapat memutar balik arah kebijakan luar negeri secara ekstrem. Bagi dunia internasional, dinamika ini menegaskan bahwa Yerusalem tetap menjadi salah satu isu paling sensitif yang mampu menguji loyalitas dan keberpihakan diplomatik negara-negara di dunia.