KPK Telusuri Belasan Aset Mewah Ipda Yayat Terkait Kasus Suap Bekasi
KPK tengah menelusuri belasan aset mewah milik Ipda Yayat Sudrajat yang diduga berkaitan dengan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi senilai Rp11,4 miliar.
46 artikel dengan tag korupsi
KPK tengah menelusuri belasan aset mewah milik Ipda Yayat Sudrajat yang diduga berkaitan dengan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi senilai Rp11,4 miliar.
KPK meringkus Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, dalam operasi senyap di Jakarta. Sebanyak 14 orang diamankan terkait dugaan suap proyek pemerintah daerah.
Presiden Xi Jinping memecat dua jenderal senior militer China, termasuk Zhang Youxia, atas dugaan korupsi masif dan penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh Partai Komunis.
Mantan PM Malaysia Najib Razak tetap berada di Penjara Kajang karena mengaku asetnya dibekukan, sehingga gagal membayar denda RM50 juta sebagai syarat tahanan rumah.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menggratiskan biaya pendidikan di sekolah dan universitas negeri dengan memanfaatkan dana hasil penindakan kasus korupsi di Indonesia.
KPK memeriksa Dian Andini Anggraheni terkait kepemilikan dua mobil mewah yang diduga merupakan gratifikasi bagi kakaknya, anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan menghalangi KPK dalam memproses hukum anak buahnya yang terlibat korupsi, termasuk pejabat tinggi di kabinetnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid absen dalam rapat DPR pasca-OTT KPK yang menangkap belasan anak buahnya terkait kasus suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
KPK menangkap politikus Golkar Fahd A Rafiq bersama sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dalam OTT terkait pengurusan HGB di Bogor dengan barang bukti senilai ratusan miliar rupiah.
Pemkot Bekasi menerima hibah tujuh bidang tanah dari KPK senilai Rp3,65 miliar. Aset rampasan korupsi tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan polder air.
KPK melacak aset milik mantan pejabat pajak Mohamad Haniv senilai Rp20,7 miliar. Uang tersebut diduga hasil gratifikasi melalui modus sponsorship dan valas sejak 2013.
Pengacara terdakwa kasus korupsi kuota haji, Gus Alex, meminta majelis hakim menghadirkan Jokowi sebagai saksi untuk mengklarifikasi mekanisme pembagian kuota tambahan haji tahun 2023-2024.