Komisi III DPR RI mendesak Polri untuk segera menuntaskan kasus penipuan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar yang melibatkan perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) berinisial F. Anggota Komisi III DPR, M Nasir Jamil, menegaskan bahwa institusi kepolisian memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk menangani laporan masyarakat terkait pelanggaran etika maupun tindak pidana oleh anggotanya.
Laporan ini masuk ke Bareskrim Polri pada 20 Agustus 2026 dengan nomor perkara LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Kuasa hukum investor asal Malaysia, Bagas Pangestu Pribadi, membawa kasus ini ke ranah hukum setelah kliennya, berinisial S, merasa dirugikan secara material dalam jumlah fantastis. Kasus ini bermula saat korban tergiur investasi pertambangan emas di Sulawesi Utara yang ditawarkan oleh F pada pertengahan Mei 2025.
Kepercayaan korban muncul karena F mengaku sebagai anggota Polri aktif di Mabes Polri, yang kemudian menjanjikan keamanan operasional sekaligus pengurusan legalitas tambang. Namun, setelah korban menyetor dana secara bertahap sejak Mei hingga Oktober 2025, janji legalitas yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Total kerugian Rp58,5 miliar tersebut mencakup pendanaan untuk Pit 2, Pit 3, Pit 5, hingga Pit 6.
Kecurigaan korban memuncak saat menyadari adanya indikasi bahwa objek pertambangan tersebut merupakan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Kondisi ini menciptakan kerugian ganda, yakni hilangnya modal investasi serta potensi risiko hukum bagi korban karena terlibat dalam proyek yang tidak memiliki dasar legalitas yang sah di mata hukum Indonesia.
Nasir Jamil menekankan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar hukum harus diproses secara profesional tanpa ada keraguan. Ia mengingatkan bahwa Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat, mulai dari sidang kode etik hingga penegakan hukum pidana jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Menurutnya, citra institusi tidak boleh dikorbankan oleh ulah oknum yang menggunakan atribut kepolisian untuk kepentingan pribadi.
Meski demikian, Nasir membedakan antara tanggung jawab institusional dan personal. Ia menyarankan agar dilakukan mediasi sebagai langkah awal, mengingat hubungan transaksi ini bersifat pribadi antara F dan investor. Upaya mediasi diharapkan mampu merealisasikan kesepakatan pengembalian dana sebelum kasus ini semakin membebani kredibilitas organisasi Polri di mata publik.
Persoalan ini menyoroti kerentanan masyarakat terhadap modus penipuan yang mencatut nama institusi negara. Di Indonesia, tren investasi bodong yang memanfaatkan sosok berseragam atau pejabat sering kali berhasil mengelabui investor karena adanya faktor 'rasa aman' palsu. Hal ini menjadi peringatan keras bagi pelaku pasar untuk selalu melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap legalitas tambang sebelum mengucurkan dana.
Dampak dari kasus ini cukup signifikan terhadap iklim investasi pertambangan di Indonesia. Kepercayaan investor asing, khususnya dari regional Asia Tenggara, dapat tergerus jika penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang mempermainkan legalitas tambang tidak berjalan transparan. Stabilitas hukum menjadi kunci utama agar sektor pertambangan tetap menarik bagi modal asing.
Polri kini berada di bawah sorotan untuk menunjukkan komitmen reformasi internalnya. Publik menunggu langkah konkret, apakah kasus ini akan berakhir di sidang etik atau berlanjut ke meja hijau sebagai tindak pidana murni. Kecepatan dan ketegasan Polri dalam merespons laporan ini akan menjadi tolok ukur bagi efektivitas pengawasan internal Polri ke depan.
Ke depannya, koordinasi antarlembaga, termasuk pengawasan ketat terhadap izin usaha pertambangan (IUP), perlu ditingkatkan. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi para investor agar tidak mudah tergiur oleh tawaran investasi yang menjanjikan kemudahan legalitas melalui jalur belakang atau koneksi personal.