Jakarta menjadi saksi pelantikan Komjen Pol Rudi Setiawan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Prosesi tersebut digelar secara resmi oleh Menteri Imipas, Agus Andrianto, pada Rabu (15/7) di ibu kota.
Penunjukan perwira tinggi berpangkat bintang tiga ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola lembaga yang memiliki ranah sangat vital, yakni imigrasi dan sistem pemasyarakatan. Rudi menggantikan posisi strategis yang bertugas mengawal integritas internal kementerian.
Latar belakang Rudi Setiawan di dunia penegakan hukum sangatlah masif. Sebelum merambah ke posisi kapolda, ia pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekam jejak ini menjadi alasan kuat mengapa ia ditarik untuk mengisi posisi pengawasan di kementerian baru hasil penggabungan tersebut.
Karirnya di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menanjak. Ia dipercaya memimpin Polda Jawa Barat sejak April 2025 hingga Mei 2026. Mutasi ke Markas Besar Polri sempat mencuat melalui Surat Telegram Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026, di mana tongkat komando Jabar diserahkan kepada Irjen Pol Pipit Rismanto.
Puncak kariernya terjadi pada akhir Juni 2026. Berdasarkan upacara kenaikan pangkat yang digelar pada Selasa (30/6), Rudi resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Kenaikan tingkat jenderal bintang tiga ini memberinya otoritas lebih luas saat ia hijrah ke lingkungan Kemenimipas.
Kehadiran Rudi di Kemenimipas membawa angin segar bagi upaya reformasi birokrasi di sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Kedua sektor ini kerap menghadapi tantangan besar terkait isu penyelundupan, penyalahgunaan wewenang, hingga kebocoran sistem. Penguatan fungsi pengawasan internal diharapkan mampu memangkas celah-cekah pelanggaran.
Bagi publik Indonesia, langkah ini menandakan keseriusan negara dalam menempatkan figur berlatar belakang penegak hukum pada posisi krusial. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak mengingat Kemenimipas mengelola data kependudukan, perlintasan batas negara, serta ribuan narapidana.
Perbandingan dengan era sebelumnya menunjukkan bahwa penempatan polisi aktif di posisi pengawas kementerian sipil bukanlah hal baru, namun pengalaman Rudi di KPK memberikan warna tersendiri. Ia membawa metode operasi intelijen dan penegakan hukum yang terukur ke dalam struktur pengawasan sipil.
Dalam amanat pelantikan, Menteri Agus Andrianto yang juga mantan Wakapolri itu menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. "Semoga Saudara senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Mahakuasa dalam menjalankan tugas tersebut," ucap Agus kepada Rudi.
Usai dilantik, Rudi langsung menandatangani dan membaca pakta integritas. Kemenimipas dalam keterangan resminya menyatakan pelantikan ini adalah bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal serta mendorong terwujudnya tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.
Ke depan, fokus Rudi akan tertuju pada pembenahan budaya kerja di lingkungan Imipas. Tantangan terbesarnya adalah mengintegrasikan sistem pengawasan yang belum lama digabung dari dua direktorat jenderal berbeda menjadi satu kesatuan yang solid.
Langkah awal berupa penandatanganan pakta integritas menjadi sinyal bahwa audit internal dan penindakan disiplin akan diperketat. Masyarakat luas berhak menagih komitmen tersebut, mengingat keberhasilan Rudi di KPK dan Jabar akan menjadi ukuran kinerjanya di panggung nasional yang lebih kompleks.