Serangan mematikan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kamp militer di Provinsi Marib dan Hadramawt pada Kamis (6/8) malam kembali menyingkap kerumitan peta kekuatan bersenjata di Yaman. Aksi yang melibatkan rudal balistik serta drone tersebut menelan korban jiwa sebanyak 30 personel militer pemerintah, sekaligus melukai 11 warga sipil, termasuk tujuh warga negara Arab Saudi. Serangan ini menandai eskalasi tajam dalam perang saudara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di negara tersebut.
Kementerian Pertahanan Yaman merespons cepat dengan mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan nyata. Mereka menegaskan komitmen untuk melakukan balasan setimpal pada waktu serta lokasi yang dianggap strategis. Di sisi lain, koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah sah Yaman mencatat bahwa korban luka di perbatasan Najran mencakup perempuan dan anak-anak, menambah dimensi kemanusiaan yang kian suram dalam konflik berkepanjangan ini.
Memahami peta kekuatan di Yaman memerlukan pemisahan antara entitas negara dan kelompok non-negara. Pasukan Houthi, yang mengambil nama dari pendirinya Hussein Badreddin al-Houthi, merupakan gerakan kebangkitan agama Syiah Zaidiyyah yang muncul sejak akhir 1990-an. Berbasis di Provinsi Sa'dah, kelompok ini bertransformasi dari oposisi politik menjadi kekuatan bersenjata yang memiliki akses terhadap teknologi militer canggih berkat dukungan dari Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam.
Berbanding terbalik dengan Houthi, Tentara Yaman merupakan institusi pertahanan resmi di bawah naungan Presidential Leadership Council (PLC). Sebagai kekuatan militer yang diakui secara internasional, mereka memiliki struktur komando terorganisir yang mencakup angkatan darat, laut, hingga udara. Dengan jumlah personel mencapai lebih dari 400.000 orang, Yaman sebenarnya memiliki kapasitas militer terbesar kedua di Semenanjung Arab setelah Arab Saudi.
Namun, besarnya jumlah personel tidak serta merta menjamin stabilitas. Sejarah mencatat bahwa Yaman telah mengandalkan sistem wajib militer sejak lama untuk menjaga pertahanan. Anggaran pertahanan yang menyerap hingga 40 persen dari total APBN pada 2006 menunjukkan betapa berat beban negara dalam memelihara keamanan internal. Reorganisasi besar-besaran terus dilakukan, termasuk penyatuan komando angkatan udara dan pemusatan kekuatan laut di Aden, guna menghadapi ancaman yang terus berkembang.
Bagi pembaca di Indonesia, konflik ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya stabilitas politik domestik dalam mencegah fragmentasi militer. Di tanah air, sistem pertahanan kita bersandar pada TNI yang bersifat tunggal dan terpadu di bawah otoritas sipil yang sah. Perpecahan militer seperti yang terjadi di Yaman merupakan skenario terburuk yang harus dihindari oleh negara manapun, karena ketika senjata jatuh ke tangan kelompok non-negara, biaya pemulihan keamanan akan menjadi sangat mahal dan berlangsung lama.
Selain itu, penggunaan drone dan rudal balistik dalam konflik ini menunjukkan pergeseran paradigma perang modern. Teknologi yang dulunya hanya dimiliki negara adidaya kini dapat diakses oleh kelompok bersenjata non-negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan, harus terus memperkuat pertahanan udara dan sistem deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman serupa di masa depan, mengingat kemudahan akses teknologi militer di pasar global.
Dampak ekonomi dari konflik ini pun tidak bisa dipandang sebelah mata bagi Indonesia. Gangguan stabilitas di kawasan Semenanjung Arab sering kali berimbas pada rantai pasok energi global. Ketidakpastian keamanan di jalur perdagangan maritim dapat memicu fluktuasi harga komoditas yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia, mengingat ketergantungan kita pada stabilitas harga energi internasional.
Ketegangan ini kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam jangka pendek. Mengingat Houthi terus mendapatkan dukungan logistik dan teknologi, pemerintah Yaman kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka harus menyeimbangkan antara upaya pertahanan militer dan tuntutan untuk menjaga keamanan warga sipil yang semakin terjepit di tengah baku tembak.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa tanpa adanya dialog politik yang inklusif, militerisasi di Yaman akan semakin dalam. Tren penggunaan drone oleh pihak non-negara akan menjadi standar baru dalam konflik regional. Komunitas internasional, termasuk Indonesia, perlu terus mendorong solusi diplomatik guna mencegah perluasan dampak kemanusiaan yang lebih luas di kawasan tersebut.
Pada akhirnya, perbedaan antara militer resmi dan kelompok Houthi bukan sekadar soal seragam atau nama. Ini adalah tentang legasi otoritas negara yang sedang diperebutkan. Selama legitimasi politik belum tercapai, gesekan bersenjata akan terus menjadi warna utama dalam keseharian rakyat Yaman yang mendambakan kedamaian.