Kathmandu — Otoritas Manajemen Bencana Nepal pada Rabu (17/9) mengumumkan revisi tajam terhadap jumlah orang yang dilaporkan hilang pasca bencana banjir bandang dan longsor lumpur yang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tiongkok pada 26 Agustus lalu. Angka terbaru menunjukkan 6.150 orang hilang, melonjak hampir seribu jiwa dari data sebelumnya yang mencatat 5.179 orang.
Penyelewengan data ini dilakukan setelah proses verifikasi dan pengumpulan informasi dari kantor-kantor distrik di wilayah terdampak. "Kami telah mengumpulkan detail orang hilang dari kantor distrik, dan merevisi data setelah verifikasi," ujar Shanti Mahat, juru bicara Otoritas Manajemen Bencana Nepal, kepada AFP. Sejauh ini, 1.403 jenazah telah dievakuasi, namun hanya 105 di antaranya yang berhasil diidentifikasi.
Di sisi Tiongkok, media negara mencatat 43 orang tewas dan 519 hilang. Menggabungkan data kedua negara, total korban jiwa mencapai 1.446 orang dengan minimal 6.669 orang masih hilang jejaknya. Bencana ini dipicu oleh runtuhan gunung es di perbatasan yang memicu banjir bandang skala masif, menghancurkan pemukiman dan infrastruktur di sepanjang aliran sungai.
Para saksi mata menggambarkan skala banjir sebagai sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pemerintah Nepal menuding perubahan iklim dan peningkatan suhu global sebagai pemicu utama runtuhan gletser Himalaya. Negara pegunungan ini dengan populasi 30 juta jiwa hanya menyumbang pecahan kecil dari emisi gas rumah kaca global, namun menghadapi dampak paling keras dari krisis iklim.
Kondisi ini menempatkan Nepal pada posisi yang tidak adil — menjadi korban utama krisis yang tidak mereka ciptakan. Perdana Menteri Balendra Shah dijadwalkan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sejak menjabat untuk menghadiri Persidangan Umum PBB minggu depan, di mana ia akan mengangkat urgensi aksi iklim global dan meminta negara-negara terindustri mempertanggungjawabkan komitmen pengurangan emisi.
Dampak ekonomi pun mengerikan. Pemerintah Nepal memperkirakan biaya rekonstruksi pasca bencana akan mencapai AS$4,78 miliar — angka yang sangat besar bagi perekonomian negara berkembang yang sangat bergantung pada pariwisata dan pertanian. Ratusan warga asing, termasuk wisatawan dan ziarahwan, tercatat di antara orang hilang, memperparah dampak bagi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung devisa negara.
Bagi Indonesia, bencana ini mengingatkan akan kerentanan wilayah pegunungan dan aliran sungai terhadap ancaman serupa. Indonesia memiliki ratusan gletser di Papua yang mengalami penyusutan drastis, serta sejarah banjir bandang akibat longsor dan pecahnya danau gletser. Mitigasi bencana berbasis pemantauan gletser dan sistem peringatan dini menjadi investasi krusial yang tidak bisa ditunda.
Kementerian PUPR dan BMKG sebenarnya telah mengembangkan pemantauan danau gletser serta sistem peringatan dini banjir bandang, namun cakupan dan kecepatan respon di daerah terpencil masih menjadi tantangan. Kolaborasi lintas negara dalam berbagi data satelit dan model prediksi iklim Himalaya-Hindukush bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat ketahanan Indonesia.
Sementara itu, upaya pencarian dan identifikasi korban di Nepal terus berlangsung di tengah medan yang sulit dan cuaca tidak menentu. Tim forensik dikerahkan untuk mempercepat identifikasi jenazah, sementara keluarga korban — baik lokal maupun asing — menunggu kabar di depan rumah sakit dan pos koordinasi. Tekanan pada infrastruktur kesehatan dan layanan darurat tetap tinggi.
Mata dunia kini tertuju ke pidato Perdana Menteri Shah di PBB. Apakah komunitas internasional akan merespons dengan komitmen nyata — bukan hanya retorika — untuk mendanai adaptasi iklim di negara-negara rentan seperti Nepal, akan menjadi uji nyata keadilan iklim global. Bencana ini bukan hanya tragedi Nepal, tapi peringatan keras bagi seluruh bangsa di kaki pegunungan es dunia.