Di Gaza City, ribuan warga Palestina kini terjebak dalam dilema mematikan: bertahan hidup di bawah atap bangunan yang sewaktu-waktu bisa runtuh, atau kehilangan satu-satunya tempat berlindung yang mereka miliki. Masada Abu Jarad, seorang wanita berusia 60 tahun, terpaksa mendirikan tenda di dalam apartemennya sendiri. Atap beton yang hancur dengan batang baja yang menjuntai menjadi saksi bisu betapa rapuhnya perlindungan yang ia miliki. Pihak berwenang telah berulang kali memperingatkan bahaya ini, namun bagi Masada, tidak ada pilihan lain yang tersedia.
Krisis ini bukan sekadar masalah tempat tinggal, melainkan cerminan dari kehancuran sistemik yang melanda Jalur Gaza setelah hampir tiga tahun konflik berkecamuk. Data gabungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Uni Eropa mencatat bahwa hingga Oktober 2025, sebanyak 371.888 unit hunian atau sekitar 76,6 persen dari total stok perumahan di wilayah tersebut telah hancur atau mengalami kerusakan parah. Biaya pemulihan yang dibutuhkan diperkirakan menembus angka 71 miliar dolar AS untuk satu dekade ke depan.
Tragedi nyata terjadi pada 16 September lalu ketika sebuah bangunan enam lantai yang sudah rusak akibat perang ambruk secara tiba-tiba di Gaza City. Insiden tersebut merenggut 21 nyawa, termasuk 12 anak-anak. Peristiwa ini menjadi lonceng peringatan bagi ribuan keluarga lain yang masih bertahan di struktur serupa. Meski pemerintah kota telah memasang tanda peringatan pada dinding-dinding bangunan yang dianggap tidak aman, banyak warga tetap mengabaikannya karena ketiadaan alternatif.
Abdullah Abu Hajar, seorang ayah dari lima anak, menghabiskan malam-malamnya tanpa tidur. Ia terus berjaga, mendengarkan setiap derit beton atau pergeseran batu yang mungkin menjadi pertanda keruntuhan. Baginya, rasa takut akan kematian di balik dinding yang rapuh lebih nyata dibandingkan ancaman lainnya. Ia dan keluarganya telah berpindah-pindah tempat sejak awal konflik, namun al-Najma, gedung tempat mereka tinggal saat ini, menjadi perhentian terakhir yang sangat tidak stabil.
Di sisi lain, Islam Hassanein, seorang ibu berusia 36 tahun, harus berjuang membersihkan puing-puing untuk menciptakan ruang kecil di lantai tiga sebuah bangunan yang miring. Tanpa akses air bersih dan sanitasi yang memadai, ia hidup dalam ketidakpastian. Setiap kali ada kolom bangunan yang jatuh, mereka dipaksa keluar sementara, namun selalu kembali karena tidak ada tempat lain untuk dituju. Tantangan ini diprediksi akan semakin berat saat musim dingin tiba, di mana struktur bangunan yang melemah akan semakin rentan terhadap cuaca ekstrem.
Bagi masyarakat Indonesia, situasi di Gaza ini bukan sekadar berita mancanegara, melainkan pengingat akan pentingnya stabilitas infrastruktur sebagai hak asasi manusia yang paling dasar. Indonesia, yang berada di kawasan rawan bencana, memiliki standar mitigasi konstruksi yang jauh lebih maju, namun krisis di Gaza menunjukkan betapa cepatnya sebuah peradaban runtuh saat pemeliharaan infrastruktur terhenti oleh konflik bersenjata.
Ketergantungan pada bantuan internasional menjadi satu-satunya harapan bagi para pengungsi ini. Namun, pembatasan akses material konstruksi yang diberlakukan Israel membuat proses rekonstruksi mandiri hampir mustahil dilakukan. Tanpa adanya intervensi bantuan yang masif dan berkelanjutan, ribuan nyawa warga sipil akan terus berada di ambang maut setiap kali mereka menutup mata di malam hari.
Ke depan, tren perumahan di Gaza akan terus bergeser menuju hunian darurat yang tidak permanen. Proyeksi PBB menunjukkan bahwa jika kondisi saat ini tidak berubah, maka krisis perumahan akan menjadi krisis kemanusiaan jangka panjang yang menghambat pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Upaya preventif seperti penguatan struktur bangunan mungkin menjadi langkah darurat yang harus diambil, namun hal tersebut membutuhkan akses material yang hingga kini masih tertutup rapat.
Kisah Masada, Abdullah, dan Islam adalah potret dari ribuan warga Gaza lainnya yang terpaksa hidup dalam ketakutan. Mereka bukan sekadar statistik dalam laporan PBB, melainkan manusia yang kehilangan hak untuk merasa aman di rumahnya sendiri. Selama solusi permanen belum tersedia, setiap dinding yang retak di Gaza adalah ancaman yang terus mengintai di tengah keheningan malam.
Pada akhirnya, krisis hunian di Gaza menuntut perhatian dunia tidak hanya dari sisi bantuan logistik, tetapi juga advokasi kebijakan yang memungkinkan pembangunan kembali ruang hidup yang layak. Membiarkan mereka terus tinggal di reruntuhan adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar manusia yang paling mendasar dalam situasi perang yang berkepanjangan.