Pada tahun 2026, krisis perumahan yang terus memburuk di negara-negara Barat akhirnya menjadi agenda prioritas bagi para pemimpin dunia. Di Inggris, undang-undang hak penyewa yang baru mulai berlaku pada 1 Mei, menandai langkah signifikan dalam reformasi sewa swasta dengan mengakhiri praktik pengusiran tanpa alasan yang sah. Kebijakan ini mencerminkan tekanan publik yang semakin besar terhadap pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret di tengah melonjaknya biaya hidup.
Sementara itu, di wilayah Eropa, Komisi dan Parlemen Eropa telah menginisiasi dorongan baru untuk memastikan keterjangkauan hunian bagi warga. Di Amerika Serikat, Senat telah memajukan rancangan undang-undang bipartisan yang bertujuan untuk memangkas hambatan birokrasi dalam pembangunan properti baru. Langkah ini diharapkan dapat menambah pasokan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang selama ini terpinggirkan oleh tingginya harga properti.
Para ahli mencatat bahwa krisis ini telah menjadi fenomena sistemik dari London hingga Sydney. Kenaikan harga sewa dan harga rumah yang jauh melampaui pertumbuhan upah telah membuat generasi muda kehilangan akses untuk memiliki hunian. Situasi ini memicu perdebatan mendalam mengenai apakah perumahan harus dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia atau sekadar aset finansial yang bisa diperdagangkan demi keuntungan komersial.
Leilana Farha, pakar hak asasi manusia dari organisasi THE SHIFT, mengungkapkan bahwa akar masalah ini berkaitan dengan kebijakan neoliberal sejak dekade 70-an yang secara perlahan memangkas anggaran perumahan sosial. Pengurangan subsidi dan privatisasi aset publik telah memperparah ketimpangan akses. Krisis yang dulunya hanya menyasar kelompok berpendapatan terendah, kini mulai dirasakan secara masif oleh kelas menengah di berbagai negara maju.
Di Belanda, Perdana Menteri Rob Jettan telah berkomitmen untuk membangun 100.000 rumah per tahun sebagai respons atas kesulitan akses hunian bagi mahasiswa dan kaum muda. Pernyataan kontroversialnya yang membandingkan standar kesejahteraan hewan dengan sulitnya akses hunian bagi warga muda menjadi simbol betapa mendesaknya masalah ini. Upaya ini menunjukkan pergeseran kebijakan menuju intervensi pemerintah yang lebih kuat di sektor properti.
Secara definisi, hunian dianggap tidak terjangkau jika biaya yang dikeluarkan melebihi 30 persen dari total pendapatan rumah tangga, menurut standar UN-Habitat. Namun, di banyak kota besar, persentase ini terus membengkak hingga melampaui 40 persen, memaksa keluarga untuk mengorbankan pengeluaran krusial lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan tabungan masa depan. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga memicu krisis sosial jangka panjang di perkotaan global.