Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menambah luas lahan tanam padi sebesar 5.671 hektare pada Juli 2026. Langkah ini diambil untuk mendongkrak produksi beras sekaligus menguatkan program swasembada pangan nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kuningan, Wahyu Hidayah, menyatakan penambahan lahan tersebut dicapai lewat percepatan masa tanam di seluruh sentra produksi. Salah satu cara yang ditempuh adalah program Gerakan Tanam Bersama di Desa Cileuleuy dan Cilimus. Setiap hektare yang ditanam lebih awal akan mempersingkat siklus panen berikutnya dan menaikkan indeks pertanaman.
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kuningan mencatat luas tanam padi 31.357 hektare dengan luas panen 32.456 hektare. Produksi gabah mencapai 198.928 ton serta produktivitas rata-rata 61,29 kuintal per hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa daerah ini menjadi salah satu penyangga pangan di Priangan Timur.
Kabupaten Kuningan memiliki luas baku sawah sekitar 26.016 hektare. Kecamatan Cigugur mendapat alokasi target tambahan seluas 144 hektare pada Juli 2026. Penetapan target per kecamatan memudahkan pemantauan dan evaluasi oleh penyuluh pertanian di lapangan.
Upaya percepatan tanam tidak muncul tanpa alasan. Pemerintah pusat mengejar ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat memicu gagal panen. El Nino dan kemarau panjang kerap mengganggu pola tanam petani, sehingga masa tanam harus dimajukan agar tidak berbenturan dengan musim kering.
Kuningan bukan satu-satunya daerah yang bergerak cepat. Brigade Pangan sebelumnya melakukan percepatan tanam 500 hektare di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Majalengka pun menyalurkan 69 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung hal serupa. Sinergi antardaerah menjadi kunci menjaga pasokan beras nasional tetap stabil.
Dampak kebijakan ini meluas ke tingkat konsumen. Penambahan luas tanam berpotensi menekan harga beras di pasaran apabila produksi sesuai target. Petani juga diuntungkan melalui pemanfaatan alsintan yang memangkas biaya olah tanah dan tenaga kerja. Stabilitas supply demikian krusial bagi inflasi pangan di Jawa Barat.
Bagi sektor pertanian Indonesia, percepatan tanam mengubah cara pandang terhadap pengelolaan lahan. Lahan tidak boleh menganggur usai panen. Setiap jengkal harus segera ditanami kembali agar produktivitas tahunan naik. Pendekatan ini sejalan dengan upaya modernisasi pertanian yang digaungkan Kementerian Pertanian.
Wahyu menegaskan bahwa percepatan hanya berjalan bila seluruh pihak bergerak. Penyuluh, pemda, TNI, dan petani harus bersama-sama mengawal proses dari benih hingga panen. "Produksi pangan tidak boleh berhenti. Karena itu, setiap jengkal lahan harus segera kembali ditanami setelah panen," ujarnya.
Idha Widi Arsanti, Kepala BPPSDMP Kementan, menilai percepatan tanam sebagai strategi nasional menjaga kesinambungan produksi beras. Gerakan Tanam Bersama mempercepat masa tanam guna mengamankan ketersediaan pangan dan target swasembada. Keberhasilan program ditentukan sinergi pemerintah pusat, daerah, penyuluh, TNI, serta petani.
Ke depan, Pemkab Kuningan akan memperkuat pendampingan penyuluh dan menjamin ketersediaan benih serta pupuk. Optimalisasi alsintan terus dilakukan agar olah tanah hingga penanaman tepat waktu. Jika pola ini konsisten, indeks pertanaman Kuningan dapat melampaui rata-rata nasional.
Tren percepatan tanam diproyeksikan meluas ke kabupaten lain di Jawa Barat dan luar Jawa. Tekanan atas cadangan pangan global membuat pemerintah daerah wajib mandiri. Lahan subur harus dimaksimalkan sebelum batas iklim membatasi musim tanam berikutnya.