21 artikel dengan tag dpr
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah melengkapi digitalisasi penyaluran bansos dengan kanal pengaduan responsif untuk melindungi hak masyarakat rentan.
Delapan WNI dikabarkan bergabung dengan militer Rusia, memicu peringatan dari DPR terkait hilangnya status kewarganegaraan secara otomatis sesuai aturan hukum yang berlaku.
Polda Metro Jaya membuka blokir rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok Pati usai klarifikasi penggalangan dana, Rabu (26/8), setelah sempat dibekukan berdasar informasi media sosial.
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengakhiri dua periode di DPR dengan permohonan maaf terbuka dan membuktikan komitmen sosial lewat beasiswa serta pembangunan masjid di Sulawesi Tengah.
Kementerian Dalam Negeri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dalam tiga gelombang untuk memotivasi kinerja daerah, didukung anggaran Rp 1 triliun yang disetujui Komisi II DPR.
Pimpinan DPR dan sejumlah menteri menyepakati satu kali pertemuan final pada 18 Agustus untuk menyelesaikan rancangan Perpres pengaturan ojek online demi menghindari multiinterpretasi.
PDIP melalui Utut Adianto mengungkapkan kekhawatiran terpinggirkan dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR, sementara Dasco Ahmad menegaskan semua fraksi akan dilibatkan secara terbuka.
DPR akan membentuk Pansus RUU Pemilu pekan depan dan mulai bahas seleksi Panitia Pemilu, usai reses sidas mendatang. Dasco: semua fraksi sepakat bahas terbatas.
Pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027 untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun, mencakup bantuan operasional PAUD, sekolah, hingga tunjangan guru.
Komisi III DPR menyetujui 14 calon hakim agung dan ad hoc, termasuk Dhifla Wiyani mantan caleg Golkar, sementara Albertina Ho mantan Dewan Pengawas KPK tidak lolos seleksi kamar pidana Mahkamah Agung.
DPR mendukung pemerintah memperketat naturalisasi WNA untuk mencegah penyalahgunaan aset nasional, terutama terkait hak milik tanah dan investasi semu.
DPR mulai mengkaji wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah untuk meminimalisir konflik internal di pemerintahan daerah yang sering kali menghambat jalannya pembangunan.