Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat pada Kamis (24/9) untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. Pertemuan ini menjadi puncak dari upaya kedua negara dalam mengelola persaingan jangka panjang yang semakin kompleks, alih-alih mengejar kesepakatan besar yang bersifat komprehensif.
Lawatan ini menandai kunjungan kenegaraan pertama Xi ke Washington dalam lebih dari satu dekade. Terakhir kali Xi melakukan kunjungan serupa pada 2015 di era pemerintahan Barack Obama, kedua negara berhasil mencapai 49 poin kesepakatan yang mencakup perdagangan, investasi, hingga keamanan siber. Namun, dinamika geopolitik saat ini telah bergeser jauh dari era tersebut.
Analisis dari berbagai pengamat internasional menunjukkan bahwa Beijing kini lebih berfokus pada pembentukan kerangka kerja 'stabilitas strategis yang konstruktif'. Konsep ini pertama kali diperkenalkan saat pertemuan kedua pemimpin di Beijing pada Mei lalu. Fokus utama diskusi diprediksi akan mengerucut pada tiga isu krusial yang sering disebut sebagai 'tiga T': perdagangan, teknologi, dan Taiwan.
Dalam sektor perdagangan, terdapat celah optimisme terkait perpanjangan gencatan tarif. Kedua negara saat ini tengah melakukan konsultasi mengenai kerangka pengurangan tarif timbal balik yang mencakup barang senilai 30 miliar dolar AS. Langkah ini dipandang sebagai upaya pragmatis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik masing-masing di tengah tantangan global.
Sementara itu, isu teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), akan menjadi ujian bagi kedua negara. Meskipun AI merupakan arena kompetisi yang sangat ketat, isu ini juga menawarkan potensi kerja sama yang terbatas. Transparansi dalam pengembangan teknologi ini menjadi krusial agar persaingan tidak berujung pada eskalasi yang tak terelakkan.
Bagi Indonesia, dinamika hubungan AS dan Tiongkok memiliki implikasi mendalam bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sebagai mitra dagang utama bagi banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, setiap fluktuasi kebijakan perdagangan antara Washington dan Beijing akan berdampak langsung pada rantai pasok global dan stabilitas harga komoditas.
Ketergantungan Indonesia terhadap investasi dari kedua negara menuntut pemerintah untuk tetap berada pada posisi netral yang aktif. Jika AS dan Tiongkok berhasil menemukan titik ekuilibrium dalam persaingan mereka, hal ini akan mengurangi ketidakpastian pasar global yang selama ini menghantui investor di tanah air.
Di sisi lain, Indonesia juga harus mencermati kebijakan terkait mineral kritis dan rare earth yang menjadi salah satu prioritas Washington. Mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, posisi tawar Indonesia dalam ekosistem kendaraan listrik global bisa terpengaruh oleh bagaimana AS dan Tiongkok mengatur akses mereka terhadap sumber daya tersebut.
Zichen Wang, pakar dari Centre for China and Globalization, menegaskan bahwa era kemitraan komprehensif seperti tahun 2015 telah berakhir. Menurutnya, tujuan yang lebih realistis saat ini adalah mengonsolidasikan kerangka kerja agar persaingan tidak meledak menjadi konflik terbuka yang merugikan kedua belah pihak.
Damien Ma dari Carnegie China menambahkan bahwa Xi kemungkinan besar akan tetap menekan Trump terkait isu Taiwan dan penjualan senjata AS ke pulau tersebut. Meski demikian, Beijing tampak telah menerima realitas bahwa kompetisi dengan Washington akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, terlepas dari hasil pertemuan ini.
Langkah ke depan diprediksi akan bersifat gradual. Xi sendiri sempat menekankan pentingnya memulai dari langkah-langkah kecil secara kumulatif untuk mencapai ekuilibrium baru. Pendekatan bertahap ini diharapkan mampu mengelola persaingan struktural tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi global yang rapuh.
Secara keseluruhan, pertemuan di Washington ini adalah upaya untuk menaruh 'daging di atas tulang' dari kerangka kerja yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya agenda domestik seperti pemilu paruh waktu di AS dan Kongres Partai di Tiongkok, kedua pemimpin memiliki kepentingan politik yang sama untuk menjaga agar hubungan bilateral tetap terkendali dan tidak menciptakan guncangan baru bagi dunia.