Pemandangan menyedihkan tersaji di sepanjang jalan Arraba-Ya’bad, Tepi Barat, di mana deru buldoser militer Israel secara sistematis mencabut ribuan pohon zaitun yang menjadi tumpuan ekonomi warga setempat. Aksi penghancuran ini tidak hanya meratakan lahan pertanian produktif, tetapi juga menghapus jejak sejarah keluarga petani yang telah mengolah tanah tersebut selama bergenerasi. Buldoser-buldoser tersebut bergerak tanpa henti, merobohkan struktur bangunan dan mencabut akar-akar pohon hingga ke batas wilayah yang seharusnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina.
Kamal al-Uraidi, salah satu warga terdampak, menyaksikan bagaimana tanah keluarga al-Fari diratakan dengan tanah di bawah pengawasan ketat aparat militer. Ponsel milik warga yang mencoba merekam kejadian tersebut disita, dan kartu identitas mereka difoto sebagai upaya intimidasi agar aksi tersebut tidak terdokumentasi secara luas. Praktik ini menjadi pola baru dalam kampanye penghancuran yang kini menyasar 'keranjang pangan' Tepi Barat, yakni wilayah Arraba yang dikenal sebagai penghasil minyak zaitun terbesar di Kegubernuran Jenin.
Ketegangan di wilayah ini meningkat pesat sejak Oktober 2023. Walikota Arraba, Ahmed Arda, mengungkapkan bahwa kotanya kini terkepung oleh pemukiman ilegal Mevo Dotan di sisi barat dan pemukiman baru Emek Dotan di sisi utara. Wilayah yang sebelumnya relatif stabil pasca-evakuasi tahun 2005 kini kembali berada di bawah tekanan militer, dengan alasan perluasan akses keamanan bagi para pemukim ilegal yang terus merangsek masuk ke tanah-tanah produktif milik warga Palestina.
Secara hukum internasional, keberadaan pemukiman dan pos terdepan Israel di Tepi Barat adalah ilegal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya; pembangunan infrastruktur pemukim terus berlanjut. Sekitar 1.500 dunam lahan pertanian di sebelah barat Arraba kini tidak dapat diakses oleh pemilik aslinya. Situasi semakin memburuk ketika militer Israel secara sepihak menduduki kembali kamp militer Arraba pada Maret lalu, yang disusul dengan peresmian pemukiman Emek Dotan pada Agustus 2024.
Bagi masyarakat Indonesia, fenomena ini mencerminkan betapa rapuhnya kedaulatan pangan di wilayah konflik ketika tanah pertanian dijadikan instrumen politik dan militer. Indonesia, yang memiliki ketergantungan pada sektor agraris, tentu memahami bahwa hilangnya lahan subur berarti hilangnya kemandirian ekonomi. Jika di Indonesia alih fungsi lahan sering kali terbentur regulasi industri, di Tepi Barat, alih fungsi lahan terjadi melalui pembersihan paksa yang memutus rantai pasok ekonomi lokal secara permanen.
Dampak dari kehancuran ini tidak hanya dirasakan oleh petani secara individu, melainkan juga mengancam ketahanan pangan regional. Data menunjukkan bahwa ribuan pohon zaitun yang ditebang merupakan aset bernilai tinggi yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh. Kehilangan aset ini berarti melumpuhkan ekonomi keluarga petani untuk jangka waktu yang sangat panjang, menciptakan kemiskinan sistemik yang sengaja diciptakan untuk memaksa penduduk lokal meninggalkan tanah air mereka.
Walikota Arda menceritakan bagaimana ia ditekan oleh aparat keamanan untuk membungkam para imam masjid dan melarang warga menyuarakan penolakan. Permintaan tersebut ditolak mentah-mentah karena Arda memandang bahwa tanggung jawab atas kekerasan justru berada di tangan pasukan pendudukan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun warga Palestina yang menyerang pemukim, namun setiap hari warga justru menjadi korban intimidasi dan penembakan oleh pemukim yang bersenjata.
Kondisi ini semakin diperparah dengan terbitnya perintah militer yang memerintahkan pembersihan vegetasi di sepanjang tujuh kilometer jalan raya. Pemilik lahan kini hidup dalam ketakutan akan adanya penggusuran lebih luas dalam waktu dekat. Bagi keluarga al-Uraidi, pohon-pohon zaitun tersebut bukan sekadar komoditas, melainkan warisan yang nilainya setara dengan anggota keluarga sendiri. Kehilangan pohon-pohon tersebut merupakan pukulan psikologis yang mendalam bagi identitas budaya warga Tepi Barat.
Analisis kebijakan menunjukkan bahwa langkah Israel ini merupakan bagian dari strategi 'Judaisasi' wilayah, di mana tanah dirampas untuk memperluas area pemukiman dengan dalih keamanan. Tren ini diproyeksikan akan terus berlanjut seiring dengan semakin agresifnya pembangunan pos-pos terdepan baru di selatan Arraba. Tanpa adanya tekanan internasional yang signifikan, masa depan sektor pertanian di Tepi Barat berada di ambang kehancuran total.
Ke depan, situasi di wilayah ini kemungkinan besar akan semakin terisolasi. Pembangunan infrastruktur pemukim yang masif akan memutus konektivitas antar desa Palestina, membuat ekonomi lokal semakin sulit untuk bertahan. Komunitas internasional, termasuk Indonesia, terus memantau situasi ini, namun implementasi sanksi atau tindakan diplomatik yang konkret masih sangat terbatas dalam meredam ambisi ekspansi di lapangan.
Langkah-langkah yang diambil militer Israel di Arraba merupakan preseden buruk bagi hukum humaniter internasional. Jika pola penghancuran ini dibiarkan terus berlanjut, maka tidak akan ada lagi ruang bagi warga Palestina untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Dunia sedang menyaksikan bagaimana sebuah wilayah yang dulunya subur dan mandiri secara pangan, perlahan namun pasti, diubah menjadi zona yang tidak dapat dihuni bagi penduduk aslinya.
Sebagai penutup, tantangan besar menanti para petani di Tepi Barat. Mereka menghadapi pilihan sulit antara tetap bertahan di tanah yang dirampas haknya atau kehilangan segalanya. Keteguhan hati warga seperti Kamal al-Uraidi menjadi satu-satunya benteng terakhir dalam mempertahankan tanah dari upaya pembersihan yang terencana secara sistematis. Sejarah akan mencatat bahwa di tengah gempuran buldoser, upaya mempertahankan tanah leluhur adalah bentuk perlawanan paling nyata untuk bertahan hidup.