Kairo — Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil Fahmy menggelar konferensi pers pertamanya sejak resmi menjabat pada 1 Juli lalu, dengan nada tegas yang mencerminkan urgensi geopolitik di Timur Tengah. Di hadapan jurnalis, Fahmy menegaskan bahwa kedaulatan negara-negara Arab merupakan "garis merah" yang tidak dapat dikompromikan dalam situasi apapun. Pernyataan ini datang di tengah escalasi ketegangan regional yang melibatkan beberapa negara anggota secara simultan.
Fahmy menegaskan bahwa keamanan nasional dunia Arab adalah tanggung jawab kolektif yang mengharuskan sikap bersatu. "Setiap agresi yang menargetkan keamanan negara Arab mana pun merupakan agresi terhadap keamanan seluruh dunia Arab," ujarnya. Frasa ini mengingatkan pada prinsip pertahanan kolektif yang tertuang dalam Piagam Liga Arab sejak 1945, namun jarang diimplementasikan secara efektif dalam dekade terakhir.
Latar belakang pernyataan ini tidak terlepas dari krisis multidimensi yang melanda wilayah tersebut. Sudan terbelah oleh perang saudara antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Rapid Support Forces sejak April 2023, telah menewaskan puluhan ribu warga dan memaksa lebih dari 10 juta orang mengungsi. Suriah masih terjebak konflik yang berlangsung sejak 2011 dengan campur tangan kekuatan asing. Yaman mengalami krisis kemanusiaan terparah dunia akibat perang proksi. Libya terbagi antara dua pemerintahan rival, sementara Somalia berjuang melawan al-Shabaab sambil mengelola ketegangan dengan Ethiopia soal akses laut.
Di tengah kekacauan tersebut, Fahmy menegaskan bahwa solusi militer tidak akan membawa keamanan abadi. Dia mendorong dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalur keluar. Liga Arab berkomitmen mendukung upaya pemulihan keamanan dengan empat pilar: menjaga integritas wilayah, mengakhiri permusuhan, memperluas bantuan kemanusiaan, serta memastikan kepulangan pengungsi internal dan lintas negara secara aman bermartabat. Target ini ambisius mengingat Liga Arab historis kesulitan menerjemahkan resolusi menjadi aksi konkret di lapangan.
Isu Palestina tetap menjadi prioritas utama yang Fahmy sebut sebagai "jiwa" perjuangan Arab. Dia bertekad memperjuangkan hak-hak sah rakyat Palestina, mengakhiri pendudukan Israel, serta menuntut pertanggungjawaban atas apa yang dinyatakan sebagai "kejahatan terhadap warga sipil". Retorik ini menyelaraskan diri dengan posisi resmi Liga Arab yang mendukung solusi dua negara berdasarkan batas 1967, namun realitas di lapangan — perluasan pemukiman, anexasi de facto Gaza, dan normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel — membuat posisi ini semakin sulit dipertahankan.
Kedudukan Fahmy sendiri menarik perhatian. Mantan Menteri Luar Negeri Mesir ini menggantikan Ahmed Aboul Gheit yang menjabat selama 12 tahun. Pilihan Mesir — kekuatan militer terbesar di dunia Arab — menandakan keinginan negara-negara Gulf untuk kembali memusatkan peran Liga Arab di bawah kepemimpinan Kairo, setelah era di mana Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendominasi agenda regional. Fahmy dikenal sebagai diplomatik pragmatis yang dekat dengan Barat, namun kini dituntut memimpin organisasi yang anggotanya memiliki kepentingan sering bertentangan.
Analis mengamati bahwa retorik "garis merah" Fahmy lebih berfungsi sebagai sinyal politik ke audiens domestik dan regional daripada jaminan aksi militer. Liga Arab tidak memiliki kekuatan militer terpadu, dan keputusan majelisnya bersifat non-binding. Namun, penegasan ini menciptakan kerangka normatif yang bisa digunakan untuk memvalidasi atau menentang intervensi asing — termasuk kehadiran militer Turki, Iran, Rusia, dan AS di wilayah tersebut.
Bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia dan anggota aktif OIC, dinamika Liga Arab memiliki relevansi strategis. Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara, selaras dengan posisi Liga Arab. Ketegangan di Sudan dan Yaman berdampak pada jaminan pasokan energi dan keamanan pelayaran di Merah — rute vital bagi ekspor-impor Indonesia. Lebih jauh, keberhasilan atau kegagalan diplomasi Arab dalam menyelesaikan konflik internal akan mempengaruhi stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan, yang berimplikasi pada harga minyak, remittance TKI, dan keamanan jamaah haji.
Masyarakat Indonesia juga memiliki ikatan historis dengan wilayah Hadramaut di Yaman dan komunitas diaspora Arab di Nusantara. Krisis kemanusiaan di Gaza, Sudan, dan Yaman bukan sekadar berita jarak jauh — ia memicu solidaritas kemanusiaan yang masif di Indonesia, termanifestasi dalam penggalangan dana, misi medis, dan advokasi diplomatik. Stabilitas dunia Arab berkorelasi langsung dengan kesejahteraan ribuan warga Indonesia yang bekerja di negara-negara Gulf.
Langkah selanjutnya Fahmy akan diuji pada pertemuan Dewan Liga Arab tingkat menteri bulan depan, serta kemampuannya mengarahkan komite ministerial untuk Palestina, Sudan, dan Yaman menghasilkan keputusan konkret. Tantangan terbesar: mengatasi polarisasi antara blok pro-Iran (Suriah, Irak, Lebanon) dan blok pro-Gulf (Arab Saudi, Uni Emirat, Mesir) yang melumpuhkan pengambilan keputusan kolektif selama bertahun-tahun. Jika Fahmy berhasil memulihkan fungsi mediasi Liga Arab, ini akan menjadi pencapaian diplomatik terbesar organisasi ini sejak Perang Teluk 1991.