Pemerintah Malaysia dilaporkan tengah menuntut kompensasi sebesar 226 juta euro atau sekitar US$257 juta kepada sebuah perusahaan pertahanan asal Norwegia. Langkah hukum ini diambil menyusul pembatalan sepihak kontrak pengadaan sistem rudal angkatan laut, meskipun pihak Malaysia telah melunasi sekitar 95 persen dari total nilai kontrak yang disepakati sebelumnya.
Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, dalam pernyataannya di parlemen pada hari Jumat mengungkapkan rincian klaim tersebut. Menurutnya, angka 226 juta euro mencakup kerugian langsung sebesar 129,86 juta euro, yang merupakan akumulasi pembayaran yang telah disetorkan pemerintah, serta 96,26 juta euro untuk biaya tambahan dan kerugian konsekuensial lainnya.
Khaled menjelaskan bahwa nominal kerugian akhir masih bersifat dinamis. Biaya tambahan atau 'overrun costs' yang harus ditanggung pemerintah belum difinalisasi secara keseluruhan karena sangat bergantung pada metode penyelesaian sengketa yang akan disepakati bersama serta pemilihan sistem persenjataan pengganti yang saat ini sedang dalam proses evaluasi mendalam oleh pihak kementerian.
Kontrak pengadaan ini bermula pada tahun 2018, di mana Malaysia menjalin kerja sama dengan Kongsberg Defence & Aerospace untuk pengadaan Naval Strike Missiles (NSM) yang diproyeksikan untuk kapal tempur pesisir (littoral combat ships) milik Angkatan Laut Malaysia. Malaysia tercatat telah menyetorkan dana sebesar 126 juta euro dan dijadwalkan menerima pengiriman unit pertama pada bulan Maret tahun ini.
Namun, rencana tersebut terpaksa batal setelah otoritas Norwegia secara mendadak mencabut izin ekspor untuk kesepakatan tersebut. Pemerintah Norwegia beralasan bahwa terdapat kebijakan baru yang membatasi ekspor pertahanan sensitif hanya untuk negara-negara anggota NATO dan mitra terdekat mereka. Meskipun Norwegia menyatakan pembatalan ini tidak ditujukan secara spesifik kepada Malaysia, keputusan tersebut memicu kekecewaan besar bagi otoritas pertahanan Malaysia.
Kasus ini kini menjadi sorotan utama dalam hubungan bilateral pertahanan internasional. Malaysia menegaskan bahwa mereka akan terus menuntut tanggung jawab penuh atas kegagalan pemenuhan kontrak tersebut, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap modernisasi alutsista negara dan penggunaan anggaran negara yang telah dikeluarkan dalam jumlah besar untuk proyek pertahanan tersebut.