Jared Kushner, menantu sekaligus utusan khusus Donald Trump, meninggalkan Israel pada Selasa tanpa membawa kesepakatan konkret untuk mengakhiri perang di Gaza. Selama dua hari, ia bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem dan pejabat senior Hamas, Khalil Al-Hayya, di Kairo. Pertemuan itu dirancang untuk menghidupkan kembali rencana perdamaian 15 poin yang diklaim Trump telah disetujui Hamas, namun realisasi di lapangan masih terjebak pada perdebatan prosedural yang fundamental.
Kushner mengakui pertemuan dengan Netanyahu yang berlangsung hampir empat jam berjalan "baik", dan perwakilan Hamas menyampaikan "semua hal yang tepat". Namun, ketika turun ke detail pelaksanaan, kesenjangan tetap lebar. Hamas menuntut Israel menghentikan serangan dan menarik pasukan terlebih dahulu, sedangkan Netanyahu bersikeras Hamas harus dilucuti senjatanya sepenuhnya sebelum penarikan pasukan dimulai. Kedudukan ini menciptakan kebuntuan strategis yang tidak terpecahkan oleh diplomasi pribadi Kushner.
Latar belakang kegagalan ini tidak terlepas dari dinamika politik internal Israel. Netanyahu menghadapi pemilihan ulang yang berat pada 27 Oktober mendatang. Jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Israel masih mendukung kelanjutan operasi militer di Gaza. Memberikan konsesi besar — seperti penarikan pasukan sebelum pelucutan senjata terverifikasi — berisiko merusak basis pendukungnya. Para diplomat menilai peluang Netanyahu berkompromi sebelum pemungutan suara sangat tipis.
Di sisi Hamas, kepercayaan terhadap Israel sudah habis. Kelompok ini mengingat pengalaman gencatan senjata sebelumnya yang dilanggar Israel. Oleh karena itu, mereka menuntut jaminan konkret: hentikan tembakan, tarik pasukan, baru lalu bicara pelucutan senjata. Pejabat Dewan Perdamaian Trump mengklaim Hamas telah berkomitmen melucuti senjata dan menghentikan aktivitas militer termasuk penggalian terowongan, namun Israel menilai komitmen verbal itu tidak cukup tanpa verifikasi lapangan.
Angka korban jiwa terus menumpuk. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza dan militer Israel, lebih dari 1.200 warga Palestina dan empat personel TNI Israel tewas sejak Oktober lalu. Kemanusiaan di Gaza ambruk: infrastruktur air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan hancur. Kushner dan Netanyahu justru sepakat membentuk kelompok kerja terpisah untuk urusan sanitasi dan kesehatan masyarakat, tapi langkah itu terasa seperti penundaan masalah utama.
Rencana rekonstruksi Gaza pun dijadikan alat tekanan. Kushner menegaskan pembangunan tidak akan dimulai sebelum demiliterisasi tercapai. Rencana sebelumnya memungkinkan pembangunan di area kendali Israel atau pemerintahan teknokrat Palestina baru, namun syarat prasyarat itu membuat prospek rekonstruksi melayang tanpa batas waktu. Beberapa senjata ringan diperbolehkan berdasarkan hukum Palestina, tapi definisi "senjata ringan" sendiri masih abu-abu dan jadi titik sengketa potensial.
AS menegaskan tidak akan membatasi hak Israel membela diri jika ada ancaman nyata. Seorang pejabat Dewan Perdamaian menyatakan: "Setiap senjata, ringan dan berat, dan setiap terowongan" menjadi target. Pernyataan ini memberinya ruang gerak luas bagi Israel untuk terus beroperasi militer di Gaza, termasuk menargetkan anggota Hamas yang diduga terlibat serangan 7 Oktober 2023. Netanyahu sendiri menegaskan militer akan tetap beroperasi "sesuai kebutuhan".
Kushner bukan datang sendirian. Dia dibarengi Nickolay Mladenov, utusan Dewan Perdamaian Trump untuk Gaza. Keduanya tiba dari Kairo setelah pertemuan kedua dengan Al-Hayya. Sebelumnya, Oktober 2025, Kushner bersama Steve Witkoff pernah bertemu pejabat Hamas dan membantu tercapainya gencatan senjata sementara serta pembebasan sandera. Kali ini, momentum itu tidak terulang.
Para analis menilai pendekatan Trump melalui Kushner terlalu bergantung pada diplomasi pribadi tanpa kerangka multilateral yang mengikat. Ketika kedua pihak saling tidak percaya dan masing-masing punya constituen domestik yang keras, mediasi tanpa tekanan internasional terkoordinasi cenderung gagal. Indonesia, sebagai negara non-blok yang konsisten mendukung solusi dua negara, menilai kebuntuan ini memperparah penderitaan sipil dan menunda keadilan bagi Palestina.
Bagi Indonesia, eskalasi jangka panjang di Gaza berdampak pada stabilitas harga komoditas global, terutama energi dan pangan. Kenaikan premi risiko geopolitik bisa merambah ke inflasi impor. Lebih jauh, ketidakstabilan Timur Tengah mempersulit upaya diplomasi Indonesia di forum OIC dan PBB untuk mendorong pengakuan penuh atas keberdaulatan Palestina. Indonesia juga perlu waspada terhadap radikalisme naratif yang bisa menyebar ke Asia Tenggara lewat media sosial.
Langkah selanjutnya paling realistis adalah penguatan peran Qatar, Mesir, dan AS sebagai mediator trilateral dengan garansi internasional tertulis. Tanpa jaminan keamanan bagi kedua pihak dan timeline yang binding, siklus pertemuan-pertemuan tanpa hasil akan berulang. Netanyahu menunggu Oktober, Hamas menunggu tekanan internasional, dan warga Gaza menunggu keadilan yang belum kunjung datang.