Serangan udara Israel yang menyasar pangkalan udara Abu Al Duhur di wilayah Idlib, Selasa (18/8) dini hari waktu setempat, memicu gelombang kecaman serentak dari seluruh blok Arab. Pangkalan itu berlokasi hanya 70 kilometer dari batas Turki, membuat Ankara merasa terancam langsung. Media resmi Suriah, Ekhbariya, melaporkan bombardiran menghancurkan landasan pacu dan fasilitas penyimpanan tanpa menewaskan korban jiwa. Respons diplomatik yang cepat dari Riad, Ankara, Abu Dhabi, Doha, Kuwait City, Amman, dan Manama menandai langka sekali kesatuan suara Arab dalam menanggapi tindakan Tel Aviv.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan paling tajam dengan "mengutuk sekeras-kerasnya" pelanggaran kedaulatan Suriah. Riad menegaskan solidaritas penuh dengan upaya Damaskus mempertahankan integritas wilayah. Uni Emirat Arab menambah tekanan dengan menyebut serangan berulang Israel melanggar Perjanjian Penarikan Diri 1974 yang mengatur zona buffer di Golan. Qatar melalui Anadolu Agency menilai aksi Israel mencerminkan "pendekatan berbahaya memaksakan realitas dengan kekerasan". Kuwait lalu mendesak Dewan Keamanan PBB memenuhi kewajibannya menghentikan agresi berulang.
Di balik eskalasi terbaru ini tersimpan geopolitik rumit. Israel mengklaim menyerang karena Suriah "hampir melanggar" kesepakatan status quo keamanan dengan mengizinkan kehadiran pasukan Turki di pangkalan udara dekat Aleppo. Kantor Perdana Menteri Netanyahu menyatakan telah berulang kali memperingati Damaskus soal ancaman keamanan dari pengerahan Ankara. Namun Turki menolak narasi itu. Kementerian Luar Negeri Ankara justru menyerukan komunitas internasional mengambil sikap tegas mengakhiri agresi Israel yang "semakin meningkat" terhadap Suriah. Pertentangan narasi ini membuka lapisan persaingan kekuasaan regional yang lebih dalam.
Kehadiran militer Turki di Suriah utara bukan hal baru. Sejak 2016, Ankara menjalankan operasi "Perisai Efrat" dan "Cabang Zeytun" untuk mendorong milisi YPG yang dikaitkan dengan PKK menjauhi batasnya. Israel selama ini diam-diam mendukung kurir-kurir anti-Iran di Suriah, namun kini melihat ekspansi Ankara sebagai garis merah baru. Analis menilai Tel Aviv khawatir pangkalan Abu Al Duhur bisa jadi ujung tombak proyeksi kekuatan Turki ke wilayah yang Israel anggap vital untuk keamanan utara. Serangan ini bisa dibaca sebagai sinyal Israel menentang normalisasi hubungan Turki-Suriah yang didorong Rusia dan Iran.
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar berita jauh. Sebagai negara Muslim terbesar dan anggota aktif OIC, Jakarta konsisten menentang okupasi dan agresi militer di Timur Tengah. Kestabilan Suriah berpengaruh langsung ke keamanan haji dan umrah, serta posisi diplomatik Indonesia di forum multilateral. Escalasi Israel-Turki-Suriah juga berpotensi memicu gelombang pengungsi baru yang menambah beban humaniter regional. Pemerintah Indonesia melalui Kemlu perlu memantau perkembangan ini untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri yang seimbang namun prinsipil.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi bahkan menghubungi langsung rekanannya Asaad Al Shaibani tak lama setelah serangan. Dalam rilis Kemlu Suriah dikutip Al Jazeera, Safadi menyampaikan solidaritas Amman dan menekankan pentingnya upaya perdamaian kawasan. Bahrain mengikut dengan pernyataan dukungan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Suriah. Serentaknya kontak telepon dan rilis resmi menunjukkan koordinasi diplomatik tingkat tinggi yang jarang terlihat sejak normalisasi Arab-Israel 2020-an.
Israel hingga kini tidak merespons kecaman massal tersebut. Pola historis menunjukkan Tel Aviv cenderung mengabaikan resolusi PBB dan tekanan Arab selama mendapat pelindung AS. Namun kali ini melibatkan Turki — anggota NATO dan kekuatan militer kedua terbesar aliansi — menambah kompleksitas. Washington menghadapi dilema: menopang sekutu Israel atau menenangkan Ankara yang vital untuk flank timur NATO. Keputusan AS di minggu depan akan menentukan apakah eskalasi ini membesar atau terkendali.
Pakar keamanan regional memperkirakan Israel akan terus melakukan "perang di antara perang" — serangan presisi untuk mencegah konsolidasi ancaman tanpa memicu perang total. Namun margin kesalahan menipis. Satu proyektil meleset ke area Turki bisa memicu Pasal 5 NATO. Sementara Suriah, yang baru pulih dari perang saudara 13 tahun, tergeletak di tengah tekanan besar-besaran. Kedaulatan Damaskus diuji bukan hanya oleh Israel, tapi juga kehadiran asing yang mereka izinkan demi survival rezim.
Masyarakat Indonesia perlu memahami bahwa ketidakstabilan Suriah bukan isu abstrak. Harga minyak, rute perdagangan, dan keamanan jemaah haji semua terhubung ke situasi Timur Tengah. Diplomasi Indonesia yang mandiri dan aktif — seperti inisiatif perdamaian Palestina di PBB — semakin relevan. Jakarta bisa memanfaatkan posisi non-blok untuk menjembatani dialog, setidaknya di tingkat OIC dan Gerakan Non-Blok, mencegah konflik ini melonjak ke konfrontasi langsung antar negara besar.
Langkah selanjutnya di mata para pengamat: apakah Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat atas desakan Kuwait. Jika AS menggunakan veto seperti biasa, legitimasi multilateral akan terus erosi. Turki mungkin memperkuat bateri pertahanan udara S-400 di wilayah operasi mereka. Israel kemungkinan besar akan lanjutkan serangan presisi dengan narasi pencegahan ancaman. Suriah akan mencoba memanfaatkan momentum solidaritas Arab untuk merebut kembali legitimasi regional pasca-normalisasi Arab League 2023. Semua skenario mengarah pada satu kesimpulan: Timur Tengah memasuki fase ketidakpastian tinggi baru.